DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK, KRU MEDIA GARDA ASAKOTA SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU IDENTITAS WARTAWAN

Kamis, 29 Januari 2015

DPP Gerindra Restui Mori Hanafi Calon Bupati Bima

Kota Bima, Garda Asakota.-
Pasca disetujuinya Perppu Pilkada langsung oleh DPR RI beberapa waktu lalu, sejumlah figur mulai dibacarakan oleh kalangan masyarakat Kabupaten Bima dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Bima 2015-2020.
Beberapa nama yang terus dibicarakan antara lain, Drs. H. Syaruddin HM. Nur, M.Pd (Bupati Bima), Hj. Indah Damayanti Putri (Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar), Drs. H. Zainul Arifin, M. Si (mantan Bupati Bima), Ady Mahyuddin, SE (Ketua DPD PAN Kabupaten Bima),  Drs. H. Ali Ahmad, SH (Sekjend DPW PAN NTB), kini muncul salah satu figur muda potensial yakni, Mori Hanafi, SE, M. Com, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB.

Isteri Walikota Bima Diperiksa Penyidik Tipikor

Syarif Rustaman Akui Kasus Pengadaan Tanah 2009, Clear
Kota Bima, Garda Asakota.-
Kasus pengadaan tanah oleh Pemkot Bima melalui Bagian Tata Pemerintahan tahun anggaran 2009 silam, saat ini tengah diselidiki oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima Kota berdasarkan laporan dari salah satu LSM Anti Korupsi. Diduga, pengadaan tanah ini melibatkan Hj. Yani Marlina dan suaminya, HM. Qurais H. Abidin, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Walikota Bima di era Walikota, Alm. HM. Nur A. Latief. Bahkan untuk mengungkap kasus ini, belum lama ini, penyidik telah memeriksa Hj. Yani Marlina,

DPRD Mulai Bahas Raperda

Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Memasuki masa sidang I DPRD Kabupaten Bima awal Januari 2015, beberapa agenda penting telah ditetapkan. Salah satunya adalah rencana pembahasan enam Raperda dari 17 Raperda yang direncanakan pembahasannya selama tiga kali masa sidang di tahun 2015.   Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kabupaten Bima, Nurdin Amin, SH, melalui Sekwan, Drs. H. Supratman AS, M. AP, menjelaskan bahwa untuk masa sidang Januari-April, ada enam Raperda yang diagendakan pembahasannya yakni Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, Raperda Organisasi Perangkat Daerah (pembentukan DPPKAD), Raperda Pendataan Kependudukan di Kabupaten Bima, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah, dan Raperda tentang

Tidak Ada Teroris di NTB

Mataram, Garda Asakota.-
Predikiat yang selama ini diarahkan oleh pihak luar pada Provinsi NTB sebagai sarang teroris membuat kita menjadi bertanya-tanya, apa benar kebenaran dari isu tersebut. Ataukah opini tersebut sengaja diciptakan untuk membuat masyarakat panik dan phobia pada aliran agama Islam yang selama ini diidentikan dengan teroris?. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) NTB, Drs. HL. Mudjitahid, meyakinkan bahwa NTB adalah