-->

Notification

×

Iklan

Penanggulangan Kemiskinan Dibahas Khusus

Monday, February 21, 2011 | Monday, February 21, 2011 WIB | 0 Views Last Updated 2011-02-26T03:52:03Z
Bima, Garda Asakota.-
Program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah dibahas secara khusus dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Tim Koordinasi Pengentasan Kemis¬kinan (TKPK) Provinsi NTB dengan TKPK Kabupaten dan Kota Bima yang berlangsung di Homestay Mutmainnah, Sabtu (19/2).
Pada Rakor yang dipimpin Wakil Gubernur Provinsi NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM, tersebut hadir pula Wakil Bupati Bima, Wakil Walikota Bima, dan Wakil Bupati Dompu.
Wagub mengungkapkan bahwa, nilai rapor Gubernur dan Wakil Gubernur tergantung pada keberhasilan program pengentasan kemiskinan di masing-masing kabupaten dan kota.
Selanjutnya Wagub memaparkan aspek parameter penanggulangan ke¬miskinan, alokasi kegiatan dan penda¬naan SKPD di lingkup NTB. “Peran ma¬sing-masing SKPD yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan amat penting. Masing-masing dinas sebagai pelaksana program banyak mendapatkan alokasi dana, tapi alokasi untuk penanggulangan kemiskinan masih minim,” urai Wagub, sebagai¬mana dilansir Kabag Humaspro Pem¬kab Bima, Drs. Aris Gunawan.
Untuk ini, maka strategi dan pen¬
dekatan penaggulangan kemiskinan harus terfokus dan sistematis.
Pengen¬tasan kemiskinan harus bermuara pada kesejahteraan masyara¬kat dengan memperhatikan rasio,dana dan indikasi hingga tingkat kecamatan, karena selama ini ada kecamatan yang rasio penduduknya banyak tetapi men¬dapatkan alokasi dana penaggulangan kemiskinan yang jumlahnya sedikit.
Menurutnya, program pnanggu¬langan kemiskinan harus terintegrasi dan melakukan proses pembelajaran secara terus menerus. Pembelajaran dari beberapa Kabupaten dan kota di NTB seperti di Kabupaten Lombok Timur, penanganan gizi buruk dilakukan secara terbuka dan ditampung ditempat khusus. Di Lotim, terdapat dukungan BAZDA dalam pembiayaan penderita gizi buruk, serta terdapat penugasan CPNS dan PNS menjadi kader pengen¬ tasan kemiskinan untuk melakukan pencerahan agar setelah, keluar, pen¬derita dapat menjadi kader.
Sedangkan di Kabupaten Bima lanjut Wagub, penanggulangan kemiski¬nan dilakukan melalui pelibatan guru dalam pembelajaran buta aksara untuk pemberian angka kredit sertifikasi guru. Hal yang sama juga Di kabupaten Dom¬pu yang menargetkan program tuntas buta aksara 2010 dengan pelibtan guru. Demikian pula Kabupaten Sumbawa Ba¬ rat, penanggulangan kemiskinan direali-sasikan berbasis RT. Rakor selanjut¬nya diakhiri dengan penanda tanganan Nota kesepahaman penanggulangan kemiski¬nan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Diwakili Wagub H. Badrul Munir dengan dengan Peme¬rintah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Pemerintah Kota Bima yang masing-masing ditanda tangani oleh wakil kepala daerah. (GA. 212*)
×
Berita Terbaru Update