Sumbawa, Garda Asakota.-
Maraknya aksi penolakan eksplorasi tambang yang berujung tindakan anar¬kisme massa seperti terjadi di kecama¬tan Lambu dan Parado, dinilai lebih dipicu pada kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Penilaian ini dikemukakan oleh Ketua KP3S Jakarta, Drs. HM. Saleh Umar, M. Si, kepada sejumlah warta¬wan, Minggu (27/2). “Meskipun saya baru mendengar kejadian ini, namun saya berpendapat bahwa aksi peno¬lakan ini dipicu sosialisasi yang belum matang,” ungkapnya.
Menurutnya, meskipun rencana ekspolitasi emas masih dalam tahap eks¬plorasi, namun seharusnya lebih awal Pemerintah Daerah dapat men¬sosia¬lisasikannya dan berupaya menjaring
aspirasi dari masyarakatnya. “Pemerin¬tah datang kepada tokoh-tokoh masya¬rakat dan ini perlu diintensifkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat atas sesuatu investasi yang dilakukan,” ujarnya.
Dijelaskannya bahwa, karena ren¬cana ini masih dalam tahap eksplorasi, masyarakatnya harus diberikan penger¬tian tentang wawasan lingkungan. Da¬lam artian, perlu dijelaskan akibat dari pertambangan dan sejauh mana mem¬berikan dampak-buruk terhadap masya¬ rakat. Di sisi lain, kata dia, masyarakat juga tidak boleh antipati kepada peme¬rintah terkait dengan upaya mengha¬dirkan investasi (investor). “Karena dengan investasi diharapkan akan mam¬pu menaikkan kesejahteraan masya¬rakat itu sendiri,” tegasnya. (GA. 334*)
Maraknya aksi penolakan eksplorasi tambang yang berujung tindakan anar¬kisme massa seperti terjadi di kecama¬tan Lambu dan Parado, dinilai lebih dipicu pada kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Penilaian ini dikemukakan oleh Ketua KP3S Jakarta, Drs. HM. Saleh Umar, M. Si, kepada sejumlah warta¬wan, Minggu (27/2). “Meskipun saya baru mendengar kejadian ini, namun saya berpendapat bahwa aksi peno¬lakan ini dipicu sosialisasi yang belum matang,” ungkapnya.
Menurutnya, meskipun rencana ekspolitasi emas masih dalam tahap eks¬plorasi, namun seharusnya lebih awal Pemerintah Daerah dapat men¬sosia¬lisasikannya dan berupaya menjaring
aspirasi dari masyarakatnya. “Pemerin¬tah datang kepada tokoh-tokoh masya¬rakat dan ini perlu diintensifkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat atas sesuatu investasi yang dilakukan,” ujarnya.
Dijelaskannya bahwa, karena ren¬cana ini masih dalam tahap eksplorasi, masyarakatnya harus diberikan penger¬tian tentang wawasan lingkungan. Da¬lam artian, perlu dijelaskan akibat dari pertambangan dan sejauh mana mem¬berikan dampak-buruk terhadap masya¬ rakat. Di sisi lain, kata dia, masyarakat juga tidak boleh antipati kepada peme¬rintah terkait dengan upaya mengha¬dirkan investasi (investor). “Karena dengan investasi diharapkan akan mam¬pu menaikkan kesejahteraan masya¬rakat itu sendiri,” tegasnya. (GA. 334*)
