Pemalsuan ijazah merupakan tindak kriminal dan pelakunya harus ditindak tegas. Karena tidak menutup kemungkinan, kasus dugaan ijazah palsu pada penerimaan CPNSD melibatkan sindikat dan memiliki jaringan luas di berbagai kota/kabupaten. Di Pemkot Bima baru-baru ini, telah menemukan adanya oknum PNS Dinas Kesehatan lulusan tahun 2008, yang diduga menggunakan ijazah palsu. Inspektur Inspektorat Kota Bima, Ach. Fathoni, SH, kepada sejumlah wartawan mengakui pihaknya telah memeriksa ijazah oknum PNS di Dikes Kota Bima, Ylt. Sesuai dengan hasil penelusuran pihaknya, dari sisi teknis keberadaan ijazah PNS berjenis kelamin perempuan tersebut batal secara hukum. “Ini terbukti dengan adanya pernyataan pihak perguruan tinggi tempat dia melaksanakan kegiatan perkuliahan. Terungkap bahwa bukti fisik berupa tanda tangan, kertas ijazah serta nomor ijazah semuanya palsu,” bebernya kepada wartawan,
Sabtu (25/6).
Bahkan menurut pria yang kerap disapa Bang Toni ini, perguruan tinggi tersebut menyatakan bahwa oknum Ylt melakukan dugaan tindak penipuan dengan pemalsuan dokumen Negara. Namun ketika disinggung oleh media mengenai sikap Inspektorat bila menemukan kasus yang sama maupun pelanggaran lainnya, Fathoni menegaskan akan bertindak tegas sesuai dengan aturan berlaku bahkan akan memberi sanksi berupa pemecatan bagi yang melakukan pelangga¬ran berat. Menurut informasi yang diperoleh wartawan, untuk kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh oknum PNS ini, sepenuhnya sudah diserahkan kepada Walikota Bima sebagai penanggung jawab akhir pemberi keputusan. “Rekomendasinya yah, dipecat dan harus ada sanksi kepada panitia seleksi CPNSD saat itu.
Karena kasus ini tidak berdiri sendiri, kita akan telusuri yang lainnya juga,” tegas Inspektur Inspektorat Kota Bima menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan sikap resmi yang akan ditempuh Pemkot Bima. (GA. 334*)
