Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima tahun anggaran 2011 ini mendapat kucuran dana bencana alam untuk merehabilitasi sejumlah fasilitas umum yang terkena dampak gempa bumi yang terjadi di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima beberapa tahun lalu. Mengawal pelaksanaan proyek yang sudah dikerjakan melalui proses tender itu, Kepala BPBD Kabupaten Bima, Drs. Sulhan, MT, berkomitmen untuk mempertang¬gung-jawabkan kualitas pelaksa¬naannya, agar kucuran anggarannya berkelanjutan sesuai dengan total nilai proposal yang diajukan Pemkab Bima senilai Rp60 Milyar.
“Kebetulan untuk NTB, khusus¬nya Kabupaten Bima mendapat acungan jempol dari BNPB dalam hal penanganan bencana, baik kesi¬gapan menghadai bencana, termasuk pelaksanaan rehab rekon yang dilak¬sanakan di Ambalawi,” ungkap Sulhan kepada Garda Asakota, Jumat (10/6). Namun yang paling penting dijaganya adalah berkaitan dengan kepercayaan dan amanah yang dibe¬ri¬kan pihak Pusat untuk melaksa¬nakan proyek itu dengan baik.
“Inilah menjadi dasar saya kenapa membongkar proyek yang dikerjakan salah satu kontraktor di Ambalawi, karena kita ini butuh kepercayaan Pusat. Ini yang saya antisipasi se¬hingga pelaksanaan rehab rekon bisa berjalan sukses, sebab kalau gagal, saya ragu kelanjutan anggaran Rp60 Milyar yang kita usulkan bisa dicairkan semuanya,” ucap mantan Kabag Umum Pemkab Bima ini.
Diakuinya, belum lama ini pihaknya melalui pengawas proyek bencana alam dari Propinsi NTB, telah mengeluarkan teguran pertama kepada salah satu kontraktor, Ardan, yang mengerjakan paket proyek rehabilitasi Sekolah Dasar (SD) di Desa Mawu senilai Rp303 juta dan SDN Nangawera senilai Rp502 juta, karena disinyalir tingkat realisasinya selama masa kerja hampir dua bulan, baru sekian nol persen.
“Padahal kontraktornya dari dua paket proyek itu sudah mendapatkan uang muka sebesar Rp220 juta, namun realisasi fisiknya baru nol sekian persen,” cetusnya.
Atas realisasi fisik dua paket proyek itu, Sulhan tentu saja sangat menyesalkannya, padahal seharusnya dapat digunakan untuk mengerjakan proyek. “Bagaimana kita bisa dipercaya BNPB Pusat, sementara pekerjaan kontraktornya seperti ini.
Makanya, saya panggil pengawas dari Propinsi NTB dan akhirnya diclearkan melalui surat teguran pertama dan saya undang kontrak¬tornya untuk dibuat pernyataan.
Saya ingatkan ini proyek bencana alam, beda dengan proyek lain,” ingatnya seraya menambahkan bahwa deadline waktu pekerjaan proyek bencana ala mini akan berakhir hingga Agustus mendatang.
Ditegaskannya bahwa, jika tidak ada perkembangan pasca dikeluar¬kannya surat teguran pertama kepada kontraktor Arda, pihaknya tidak segan-segan akan mengeluar¬kan surat teguran kedua, bahkan sampai harus memblack-list perusa¬haannya. “Maaf saya harus tegas, di black-list pun kenapa tidak, kalau memang kontraktornya tetap bandel,” tegasnya.
Menurut informasi Garda Asakota total kucuran dana proyek bencana alam di Kabupaten Bima adalah sebesar Rp7 Milyar. Paket proyek tersebut, dikerjakan oleh FA. Harapan pelaksana proyek SMA-1 Ambalawi senilai Rp1,8 Milyar, CV. Wadah Bahagia pelak¬sana SDN Ngawera senilai Rp502 juta, CV. Dunia Adam pelaksana proyek SDN Mawu senilai Rp303 juta, CV. Insan Cipta pelaksana SDN Samili senilai Rp350 juta, CV. La Manggila pelak¬sana SDN Dana Bura senilai Rp700 juta, dan CV. Nggarolembo pelaksana Puskesmas Ambalawi senilai Rp1,5 Milyar. (GA. 211/212*)
