Selasa, 28 Juni 2011

Tunjangan Beras PNS Pemkab Bima Disinyalir Belum Juga Dibayarkan

Bima, Garda Asakota.-
Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Bima hingga memasuki akhir bulan Juni 2011, diduga masih belum menerima rapelan kenaikan tunjangan beras. Padahal kondisi yang sama, juga terjadi selama tahun anggaran 2010. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi dasar tidak dibayarkannya tunjangan beras sejak Januari 2010-hingga memasuki akhir Juni tahun ini. Berbagai spekulasi bermunculan, apakah APBD Kabupaten Bima mengalami divisit

Asisten I KLU Jadi Tersangka Pembebasan Lahan TPA

Mataram, Garda Asakota.-
Kejaksaan Tinggi NTB menetapkan Ketua Panitia Sembilan Pembebasan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Simparuddin, sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan dalam pembebasan tanah TPA KLU seluas 4,5 hek¬tar sehingga merugikan Negara sekitar Rp700 juta. Kepada wartawan media ini, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Didik Darmanto, SH., MH., melalui Kasi Penkum Kejati NTB,

Wagub Badrul: NTB Penyangga Pangan dan Pariwisata Nasional

Bima, Garda Asakota.-
Kunjungan kerja (Kunker) Wakil Gubernur NTB, Ir. H.Badrul Munir,. MM, Jumat (24/6) ke pulau Sumbawa secara khusus melihat dari dekat pembangunan fasilitas dermaga pelabuhan Bima. Setelah meninjau pelabuhan, tepat pukul 11.30 Wita, Wagub Badrul, didampingi Wakil Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin H.M.Nur,. M.Pd, bersama sepuluh Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB selanjutnya bertolak ke masjid desa Panda Kecamatan Palibelo untuk menunaikan shalat Jumat.
Usai shalat Jumat, Wagub mengajak para jamaah untuk senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Menurutnya, kunker yang dihelat jajarannya di Bima dan daerah lain di Pulau Sumbawa menjadi tidak biasa

Proyek Multi Years Jalan Provinsi Rp500 Milyar NTB Dimulai

Mataram, Garda Asakota.-
Pemerintah Pro¬vinsi (Pemprov) NTB Senin (27/6) me¬luncurkan 20 pa¬ket proyek yang menggunakan sistim multi years senilai hampir Rp500 Mil¬yar untuk pengerjaan jalan Provinsi.
“Senin (27/6) secara serentak dilakukan penandatanganan kontrak di ruang rapat Kadis
Kimpraswil Provinsi NTB yang langsung dihadiri oleh para pengusaha pemenang tender bersama mitra lainnya dilakukan dihadapan Gubernur NTB

Kejati Tahan Tersangka Kasus DAK Dikpora Kota Mataram

Mataram, Garda Asakota.-
Kejaksaan Tinggi NTB menahan tersangka dugaan penya­lahgunaan dana DAK Pendidikan Kota Mataram, inisial Tth, pada Kamis (23/6) lalu di LP Kota Mataram. “Penahanan dila­kukan pada 23 Juni lalu. Dan dalam waktu dekat ini akan dilakukan segera pemberkasan dan pelimpahan kasusnya ke Pengadilan. Sementara Jaksa yang menanganinya langsung dari Tim Jaksa yang berasal dari Pidana

Jasa Raharja NTB Road Show ke Ponpes Syaikh Zainudin NW Anjani

Mataram, Garda Asakota.-
PT. Jasa Raharja (JR) yang berdiri sejak setengah abad silam, telah melalui berbagai ujian rintangan dan tantangan yang membuat JR mengalami kematangan berkat tempaan pengalaman. Kematangan itu terlihat dari peran yang diberikan JR dalam pembangunan nasional, tidak lagi sekedar memberikan santunan kepada para korban kecelakaan dalam

Penuntasan Pengerjaan Bandara Internasional Lombok, Terus Dipacu

Mataram, Garda Asakota.-
Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat, PT. Angkasa Pura I dengan Pemerintah Provinsi NTB, pem¬bangunan Bandar Udara Internasional Lombok (BIL) akan diusahakan dituntaskan pada sekitar Juli mendatang dan dapat dioperasikan pada sekitar Oktober menda-tang. Penegasan ini dikemukakan oleh Kadishubkominfo Provinsi NTB melalui Kepala Bidang Hubungan Udara

Pupuk Kaltim Tegaskan Tidak Ada Kelangkaan Pupuk di NTB

Mataram, Garda Asakota.-
Manager PT. Pupuk Kaltim melalui Kepala Penjualannya, Supriyadi, menegas¬kan bahwa pada prinsipnya tidak ada istilah terjadinya kelangkaan pupuk dari pihaknya sebagai produsen. Apalagi, pihaknya selaku perusahaan pupuk terbesar yang diper¬cayakan oleh pemerintah untuk mendistri¬busikan

Dasar Hukum Pungutan di SMUN-1 Kota Bima, Dipersoalkan

Irfan: Kembalikan Uang Itu ke Orang-tua Murid
Kota Bima, Garda Asakota.-
Dasar hukum pungutan yang diterapkan pihak SMUN-1 Kota Bima atas pem¬bangunan satu lokal ruangan guru sebesar Rp750 ribu per siswa baru, masih dipersoal¬kan. Seorang akademisi dari STISIP Mbojo Bima, M. Irfan, M. Si, menegaskan bahwa, mengacu pada Permendiknas No 78 tahun 2009 tidak menyebutkan sarana yang harus disiapkan oleh masyarakat berdasarkan sumbangan masyarakat.

Pemkot Bima Tak Haramkan Pungutan Uang Gedung di SMUN-1

Kota Bima, Garda Asakota.-
Pemkot Bima Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora), rupanya tidak mengharamkan pungutan selama musim Penerimaan Siswa Baru (PSB), khususnya SMUN-1 Kota Bima yang saat ini menyan¬dang status Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Yang penting, kata dia, setiap pungutan yang dilakukan oleh sekolah, sudah melalui kesepakatan bersama dengan pihak komite sekolah.
Kadis Dikpora Kota Bima, H. Nurdin H. Mansyur, SH, menegaskan adanya Permendiknas

Penunjukan SSN yang Semata di Jantung Kota Dinilai Keliru

Bima. Garda Asakota.-
Seorang kepala sekolah yang berada di lungkup Dinas Pendidikan dan Olah¬raga (Dikpora) Kecamatan Sape Kabu¬paten Bima menilai bahwa penunjukan langsung Sekolah Standar Nasional (SSN) yang berada di jantung kota dinilainya merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang keliru, karena hal itu hanya akan menguntungkan sekolah-sekolah yang berada di jantung kota. “Dan saya per¬tanyakan, apakah sekolah-sekolah yang berada di luar kota tidak mempunyai hak

H. Qurais Dilirik Jadi Ketua Partai Demokrat Kota Bima

Kota Bima, Garda Asakota.-
Menjelang penyelenggaraan Musyawa¬rah Cabang (Muscab) ke-2 Partai Demokrat (PD) Kota Bima Provinsi NTB yang bakal dihelat dalam waktu dekat ini, bermunculkan kabar mengenai penggalangan tokoh-tokoh yang akan dipasang untuk dicalonkan sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD. Salah satu tokoh itu antara lain, disebut-sebut, HM. Qurais H. Abidin, Wali-kota Bima saat ini. Ketua DPC Partai Demok¬rat Kota Bima,

Wakil Walikota Bima Lepas Kontingen Kejurda Catur

Kota Bima, Garda Asakota.-
Kamis lalu (23/6), Wakil Walikota Bima, H.A. Rahman H. Abidin, SE, mele¬pas tim Kejuaraan Daerah NTB cabang olahraga catur Kota Bima yang akan berlaga di Selong Kabupaten Lombok Timur mulai Sabtu (25/6) hingga 30 Juni mendatang. Pelepasan yang dipusatkan di aula kantor Walikota Bima dihadiri oleh Sekda, Drs. H. Tajudin Umar, ketua tim rombongan Kejurda catur, Dr. H. Syahru¬din, MS, dan para pecatur yunior maupun senior yang mewakili Kota Bima. Ketua tim rombongan, Dr. H. Syahrudin, menjelaskan bahwa, tim yang dibawa seluruhnya berjumlah 35 orang terdiri dari 26 orang pemain/atlet dan 9 orang lainnya adalah official. Diakuinya bahwa, olahraga catur merupakan olah¬raga/permainan yang melatih kreatifvtas dengan metode perencanaan sistematis untuk mempertahankan diri dan sekaligus menyerang pertahanan lawan.

Kasus Dugaan Calo CPNS 2009 Terus Didalami Polresta Bima

Kota Bima, Garda Asakota.-
Penyidik Polresta Bima masih terus mendalami kasus dugaan calo CPNSD tahun 2009 yang menyeret mantan Kepala KCD Dikpora Mpunda, Hj. Sita Erni. Kapolres Bima Kota, AKBP. Kumbul KS, SIK, kepada sejumlah media mengungkap¬kan bahwa pemeriksaan kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan penye¬lidikan. “Saat ini kami telah memeriksa enam keterangan saksi yaitu Hj. Sita Erni,

Diduga Prodi Belum Terakreditasi, Mahasiswa Demo STKIP Taman Siswa

Bima, Garda Asakota.-
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Taman Siswa Bima merupakan salah satu kampus swasta yang cukup dikenal luas masyarakat NTB, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Namun, siapa menduga jika kampus kebanggaan masyarakat Bima ini diduga dua program studinya belum terakreditasi. Padahal menurut aturan terbaru dari Dirjen Dikti menyebutkan bahwa, pada tahun 2011 prodi yang disinyalir tidak terakreditasi tidak boleh mengeluarkan ijazah untuk lulusannya. Aturan ini berlaku bagi PTN maupun PTS?.
Guna mengkritisi dan menggali informasi apakah prodi yang ada di STKIP Taman Siswa Bima, sudah terakreditasi atau belum, Rabu lalu (23/6), puluhan mahasiswanya berorasi di depan kampus. Mereka menun¬tut agar jurusan yang disinyalir belum diakreditasi yakni Bahasa Inggris dan Fisika,

Kejati Kembalikan BAP Idawati

Mataram, Garda Asakota.-
Setelah melakukan evaluasi dan meneliti secara mendalam selama beberapa waktu, pihak Kejaksaan Tinggi NTB mengemba¬likan berkas acara pemeriksaan (P-19) tersangka kasus Narkoba atas nama Idawati. Menurut Penasehat Hukum (PH) Idawati, Ichsan Tabarani, SH., dikembalikannya lagi berkas acara pemeriksaan Idawati oleh pihak Kejaksaan itu karena berkas perka¬ranya

Rekonstruksi Kasus Pembunuhan, Diwarnai Aksi Penolakan

Kota Bima, Garda Asakota.-
Rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang dihelat di halaman kantor Mapolres Bima Kota, Kamis (23/6) sempat diwarnai aksi penolakan oleh salah satu tersangka Sh (26-thn). Tersangka membantah ikut terlibat dalam kasus pengeroyokan hingga mene¬waskan Boby Aryanto (27- thn) warga lingkungan Rabadompu Kecamatan Rasa¬nae Timur Kota Bima, di TKP Kelurahan Kecamatan Rasanae

Pungutan Uang Gedung Sekolah, Apakah Pertanda Pemerintah Sudah Miskin?

Salahkah orang tua yang bersedia membayar uang sekolah jutaan rupiah? Salahkah sekolah yang menetapkan uang gedung atau uang sekolah yang di mata orang kebanyakan mungkin dinilai sangat mahal?. Hingga saat ini, harus diakui belum ada batasan atau standar yang jelas tentang berapa besar uang pungutan yang diperbolehkan ditarik sekolah dari wali murid. Tetapi, yang menjadi soal kemudian sebetulnya bukan sekadar berapa besar jumlah uang sekolah dikategorikan patut atau tidak patut tersebut. Melainkan, yang terpenting adalah transparansi pengelolaan dan pemanfaatan uang sekolah itu. Jadi, uang itu dialokasikan untuk apa saja dan siapa sebetulnya yang menikmati hasil dari uang sumbangan wali murid tersebut.

Ujian Nasional Siswa ataukah Ujian Nasional Guru…?

Bukan berarti gurunya yang melaksanakan Ujian Nasional dan mengerjakan soal-soal Ujian Nasional. Tetapi semua unsur-unsur pendidikan se¬dang dievaluasi kiner¬ja¬nya ketika berlangsungnya Ujian Nasional. Karena keberhasilan siswa adalah potret kinerja guru dan seluruh komponen pendidi¬kan; Ir. Indra DJati Sidi, P.hD.
Ujian Nasional untuk siswa ataukah Ujian Nasional untuk guru ? kedua-duanya masuk dalam kelompok dan Team yang sedang dievaluasi ! Secara tersurat siswanya memang yang dievaluasi tetapi secara tersirat gurunya juga sedang dievaluasi kinerjanya . Jadi tidak akan pernah ada “siswa siluman” atau “kunci jawaban siluman” ! Semua harus dilaksana¬kan dalam koridor yang akurat dan amanah. Dan holistiknya tak lepas dari peran orang tua, masyarakat, dan lingkungan pendidikan.

Musda ke-III PAN Kabupaten Bima, Batal Digelar Sesuai Jadwal

Bima, Garda Asakota.-
Musyawarah Daerah (Musda) ke-III Partai Amanat Nasional (PAN) yang sedianya akan dihelat hari Kamis (23/6), batal dilaksanakan. Padahal acara Musda yang akan berlangsung di gedung KONI Kabipaten Bima jalan Soekarno-Hatta pagi harinya sudah didatangi oleh sejumlah undangan. Ketua Stering Comite (SC) Musda PAN Kabupaten Bima, Wahidin, SH, mengaku pembatalan acara Musda itu karena ada surat DPP yang menginstruksi¬kan agar memverifikasi ulang kepesertaan DPRt (dewan pimpinan ranting).

Siswa SMP Islam Al-Maliki Raih Juara I Nasional di Ajang FLS2N

Bima, Garda Asakota.-
Siswa SMP Islam Al-Maliki Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Fadlin M. Said, berhasil meraih juara I Nasional lomba baca Al-Quran tingkat SMP se-Indonesia dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PLS2N merupakan suatu ajang tahunan adu bakat dalam kesenian diadakan sejak tanggal 19-25 Juni 2011.
Ketua Yayasan Ponpes Al-Maliki, Drs. H. Fitrah Malik, mengaku bangga atas prestasi yang diraih duta NTB di ajang Nasional tersebut. Menurutnya,

Kadis Dikpora Akui Sertifikasi Bulan Desember Tahun 2010, Belum Dibayarkan

Bima, Garda Asakota.-
Para guru di Kabupaten Bima yang mempertanyakan sisa tunjangan sertifikasi¬nya yang belum disalurkan Dikpora pada bulan Desember tahun 2010 lalu, tampaknya harus bersabar. Pasalnya, Kadis Dikpora Kabupaten Bima, Drs. A. Zubaer HAR, M. Si, telah memastikan bahwa, dana sertifikasi guru itu belum dikucurkan oleh pemerintah Pusat alias masih menggantung. “Kaitan dengan sertifikasi Desember 2010 yang belum dibayarkan, karena memang dari Pusat belum kucurkan ke Daerah.

Oknum PNS Pemkot Bima Diduga Gunakan Ijazah Palsu

Kota Bima, Garda Asakota.-
Pemalsuan ijazah merupakan tindak kriminal dan pelakunya harus ditindak tegas. Karena tidak menutup kemungkinan, kasus dugaan ijazah palsu pada penerimaan CPNSD melibatkan sindikat dan memiliki jaringan luas di berbagai kota/kabupaten. Di Pemkot Bima baru-baru ini, telah menemukan adanya oknum PNS Dinas Kesehatan lulusan tahun 2008, yang diduga menggunakan ijazah palsu. Inspektur Inspektorat Kota Bima, Ach. Fathoni, SH, kepada sejumlah wartawan mengakui pihaknya telah memeriksa ijazah oknum PNS di Dikes Kota Bima, Ylt. Sesuai dengan hasil penelusuran pihaknya, dari sisi teknis keberadaan ijazah PNS berjenis kelamin perempuan tersebut batal secara hukum. “Ini terbukti dengan adanya pernyataan pihak perguruan tinggi tempat dia melaksanakan kegiatan perkuliahan. Terungkap bahwa bukti fisik berupa tanda tangan, kertas ijazah serta nomor ijazah semuanya palsu,” bebernya kepada wartawan,

Gubernur NTB Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

Mataram, Garda Asakota.-
Memperingati hari anti Narkoba yang jatuh pada tanggal 26 Juni kemarin, Badan Nasional Pemberantasan Narkoba (BNN) Provinsi NTB menggelar peringatan hari anti Narkoba yang ke-27 dengan menyebar¬kan video compact disc (VCD) ditiap-tiap sekolah, perkantoran dan tempat-tempat penyebrangan yang berisikan tentang bahaya Narkoba.
Dalam VCD yang berdurasi lebih kurang 21 menit lebih itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA., meng¬himbau kepada masyarakat NTB agar melindungi diri dan keluarga serta ling¬kungan dari peredaran dan penyebaran serta penyalahgunaan Narkoba. Dewasa ini menurutnya, peredaran, penyebaran dan penyalahgunaan Narkoba hampir tidak bisa tercegah merambah keseluruh kalangan.

Musda PAN Kota Bima Berjalan Sukses, Feri Dipilih Secara Aklamasi

Walikota: Suksesnya Musda, Parameter Kedewasaan Berpolitik
Kota Bima, Garda Asakota.-
Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-III Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bima yang dihelat di gedung serba guna Muhamadiyah Bima, Jumat (24/6), berlangsung aman dan lancar. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPW PAN NTB, H. Muhammad Muazim Akbar, SIP,

Selasa, 21 Juni 2011

Diduga, Biaya Penunjang Operasional dan Premi Kesehatan Walikota Bima Jadi Temuan BPK


Kota Bima, Garda Asakota.-
Penggunaan dana penunjang operasional kepala daerah yang dianggarkan untuk kebutuhan Walikota dan Wakil Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE, ternyata telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Berdasarkan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Bima TA 2010 Nomor: 209.C/S/XIX.MTR/06/2011, tanggal 6 Juni 2011, ditemukan biaya penunjang operasional kepala daerah diduga tidak dikenakan pajak penghasilan senilai Rp18.993.150.-. Biaya penunjang operasional kepala daerah ini, dianggarkan dalam APBD TA 2010 sebesar Rp162.138.020 dan telah direalisasikan sebesar Rp126.621.000 melalui pos anggaran belanja pegawai pada satuan kerja Walikota dan Wakil Walikota Bima.

Diadukan ke Propam, Direktur Narkoba Polda NTB Anggap Mengada-ngada

Mataram, Garda Asakota.-
Direktur Narkoba di jajaran Polda NTB, diadukan ke penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB atas tindakan dugaan pemukulan terhadap Indra Purwadi saat dilakukannya proses penyidikan di ruang Dit Narkoba Polda NTB. Laporan ini tertuang dalam nomor LP/36/IV/2011/Propam tertanggal 21 April 2011. “Saya sendiri sudah diperiksa oleh penyidik Propam Polda pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sebagai saksi dalam kasus tersebut,” ungkap Ichsan Tabarani, SH., kepada wartawan saat memberikan keterangan pers, Jumat (17/6).

Menkeu Tarik Kembali Dana Rp36,5 M dari Kemnag NTB


Mataram, Garda Asakota-
Sejatinya, setiap anggaran yang sudah ditetapkan baik melalui APBN mau pun APBD I dan II harus dilaksanakan sesuai dengan pagu dana yang ditetapkan. Namun, anehnya dengan alasan saving anggaran, sekitar Rp36 lebih milyar dana yang tersebar dari berbagai program di Kementerian Agama (Kemnag) NTB harus ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat. “Jadi bukan ditarik oleh Kemnag pak, akan tetapi dana sebesar itu ditarik kembali oleh Menkeu RI yang berisikan bahwa untuk tahun ini ada saving anggaran. Jadi ditarik kembali anggaran yang sudah ada didalam DIPA,” demikian penjelasan Kabag TU Kemnag NTB, Drs. H. Ariya, kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/6).
Total dana yang ditarik kembali oleh Menkeu RI untuk Kemnag NTB, menurut Kabag TU Kemnag NTB adalah sebesar Rp36,5 Milyar. “Jadi istilah ditarik kembali itu adalah saving. Nah kita di Kemnag NTB sudah membagi itu ke 76 Satker untuk diambil dananya guna memenuhi surat dari Menkeu tersebut yang mengharapkan adanya penarikan dana atau saving di Kemnag itu sebesar

Kadistamben NTB Nyatakan Diri Siap, Bila Pansus NNT Terbentuk

Mataram, Garda Asakota.-
Munculnya wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTB terkait dengan mencuatnya dugaan kurang bayarnya royalty PT. NNT terhadap mineral tambang dinilai oleh Kadistamben Provinsi NTB, Ir. H. Eko Bambang Sutedjo, MM., sebagai sebuah hak konstitusional yang dimiliki oleh DPRD NTB. Tidak ada masalah karena itu merupakan hak konstitusional DPRD. Silahkan jalan terus saja.

Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Busran Ngadu ke Propam Mabes Polri

Mataram, Garda Asakota.-
Merasa diperlakukan secara sewenang-sewenang dan diskriminatif oleh oknum buser Polresta Bima, Busran H. Abidin, tersangka kepemilikan seberat sabu 0,2 mg yang dibekuk Polresta Bima belum lama ini, menyampaikan pengaduan dan keberatan terhadap tindakan oknum buser Polresta Bima kepada Propam Mabes Polri di Jakarta. Melalui surat pengaduan dan atau surat keberatan yang ditandatangani langsung oleh dirinya tertanggal 7 Juni 2011, pria yang dijerat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009

Walikota Bima Klarifikasi Hasil Audit BPK Tahun 2010

Kota Bima, Garda Asakota.-
Bagamaina reaksi Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin, terkait dengan hasil LHP BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Bima TA 2010 Nomor: 209.C/S/XIX.MTR/06/2011, tanggal 6 Juni 2011?. Saat wartawan koran ini mengklarifikasi langsung di kediamannya jalan Soekarno-Hatta, Minggu sore (19/6), pada awalnya, dirinya menyampaikan rasa salutnya atas kepedulian dalam menfokuskan persoalan ini. “Saya salut, sangat saya hormati, atas kepedulian untuk obyektivitasnya semua persoalan ini,” ucap pria yang dikenal tegas ini.
Namun sebelum memberikan klarifikasi dan agar pengamatan hasil audit BPK tahun 2010 ini, terlebih dahulu dirinya mempertanyakan wartawan, apakah sudah pernah membaca hasil audit tahun 2009?.
“Demi obyektivitasnya persoalan, saya ingin bertanya dulu audit 2009, tolong dibandingkan dulu dengan audit yang 2009.

Usut Kasus UHABI, Polres Bima Panggil Saksi Ahli

Bima, Garda Asakota.-
Keberadaan kampus Universitas Harapan Bima (UHABI) saat ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polres Bima. Guna mengungkap dugaan illegalnya kampus yang berada di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tersebut, beberapa hari yang lalu penyidik Polres Bima melalui Kanit III memeriksa sejumlah saksi seperti para mahasiswa maupun sejumlah dosen dan pengelola kampus UHABI.

Diduga Uang APBD Rp29 Milyar Tidak Bisa Dipertanggung-jawabkan

Kota Bima, Garda Asakota.-
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Mataram Provinsi NTB, mendapati temuan dugaan penyalahgunaan penggunaan APBD di Pemkot Bima. Temuan itu terdapat dalam ikhtisar laporan hasil pemeriksaan BPKP Mataram berdasarkan joint audit BPKP Mataram dengan Pemkot Bima No: 146/S/XIX/MTR/05/2011, yang membeberkan adanya 98 temuan dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di berbagai SKPD lingkup Kota Bima sejak tahun 2004 hingga tahun 2008.

Warga Gagalkan Acara Sosialisasi Pembangunan TPA

Bima, Garda Asakota.-
Acara sosialisasi rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Sabtu (18/6), ditolak mentah-mentah oleh ratusan warga setempat. Ketua Badan Perwakilan Desan (BPD) Risa, Drs. Arkama, mewakili warga secara tegas menolak rencana pembangunan TPA di desanya. “Kami warga Risa tidak akan mengijinkan adanya tenpat pembuangan sampah di Desa Risa, apalagi sampai menggunakan 15 hektar lahan yang dekat dengan kawasan pertanian.

Kadinsos: 100 KK di Kota Bima Dapat Bantuan Rumah Kumuh

Kota Bima, Garda Asakota.-
Warga yang memiliki rumah tidak layak huni di empat Kelurahan Kota Bima, masing-masing akan mendapat Rp10 juta untuk rehabilitasi rumah. Rumah yang akan direhab ini terdiri dari 100 unit menggunakan dana Departemen Sosial RI lewat Program Bantuan Rumah Kumuh. Pernyataan ini dikemukakan oleh Kadis Sosial Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa, MH, Jumat (17/6), di kantor Dinsos Kota Bima. Kadinsos mengatakan, bantuan ini merupakan dana dari masyarakat yang dihimpun oleh Departemen Sosial dan dikembalikan kepada masyarakat. “Inilah salah satu program pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosian untuk menekan tingkat kemiskinan,” ungkapnya.
Menurut mantan Kepala BKD Kota Bima, bantuan 100 unit rumah untuk merehabilitasi rumah kumuh sangat mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih ditinjau dari sudut kesehatan dan sanitasi yang saat ini sedang diupayakan lewat program-program yang melibatkan berbagai pihak, yang semuanya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan publik. “Mudah-mudahan bantuan ini dapat memotivasi Pemkot Bima untuk meningkatkan dan mempertajam programnya di bidang kemasyarakatan, sekaligus memotivasi masyarakat Kota Bima untuk lebih giat membangun kehidupan menyongsong hari depan yang lebih baik,” ucapnya.

Pungutan Masuk di SMAN-1 Kota Bima Dinilai Memberatkan


Walikota Panggil Kadis Dikpora
Kota Bima, Garda Asakota.-
Meski anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat seperti kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dana operasional lainnya, namun langkah Pemerintah Pusat untuk menekan beban masyarakat, tampaknya belum banyak membantu. Buktinya, sejumlah orang-tua murid yang mendaftarkan anak-anaknya di SMAN-1 Kota Bima untuk tahun ajaran 2011-2012, masih dibebankan dengan sejumlah pungutan yang terbilang sangat tinggi. Berdasarkan informasi yang diperoleh Garda Asakota, terjadi peningkatan biaya yang cukup signifikan saat mereka mendaftarkan anak-anak mereka di SMAN-1 Kota Bima, terutama yang berkaitan dengan biaya sumbangan pembangunan yang mencapai angka sebesar Rp750 ribu per siswa. Dana ini bila dibandingkan tahun ajaran 2010 lalu, terbilang mahal karena hanya dibebankan Rp350 ribu per siswa. “Ini sangat memberatkan, ada kenaikan hingga dua kali lipat bila dibandingkan dengan sumbangan pembangunan tahun sebelumnya,” cetus salah satu sumber kepada wartawan belum lama ini.

MTQ tingkat Kelurahan Jatiwangi Berjalan Sukses, Juara Umum Raih Televisi

Kota Bima, Garda Asakota.-
Belum lama ini, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang diadakan di tingkat Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima berjalan cukup sukses dan lancar.
Atas keberhasilan jalannya kegiatan MTQ tersebut, secara khusus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Tajuddin Umar, memuji kepedulian anak-anak muda Tolotongga yang tergabung dalam Forum Pemuda Kreatif dalam perhelatan bernuansa keagamaan itu. “Saya salut atas kreativitas dan kinerja panitia. Begitupun dengan kebersamaan masyarakat Jatiwangi yang telah menghadirkan panggung MTQ semegah ini. Kalau ada penilaian panggung terbaik, saya rasa panggung ini masuk nominasi,” ucap Sekda saat menutup kegiatan MTQ yang dipusatkan di lingkungan Tolotongga Kelurahan Jatiwangi, Selasa (14/6).
Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Lurah Jatiwangi, Fajaruddin, S. Sos. Kepada Garda Asakota, Sabtu (18/6), Lurah Jatiwangi juga merasa salut dengan kerja keras dan kreativitas anak-anak muda yang mampu mengemban tugas mulia melaksanakan MTQ.

Iuran Sekolah Membengkak, Dimana Kontrol Anggota Dewan Terhormat?

Bima, Garda Asakota.-
Sejumlah warga masyarakat di Kabupaten Bima, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Woha, mempertanyakan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima dalam mengotrol kinerja Eksekutif di bidang pendidikan. Dari berbagai aspirasi yang disuarakan warga masyarakat, nyaris tidak pernah diindahkan oleh anggota DPRD.

Musda III PAN Kota Bima Usung Motto, ‘Satu Kata, Satu Hati’

Kota Bima, Garda Asakota.-
Musyawarah Daerah (Musda) ke-III DPD PAN Kota Bima yang direncanakan akan dihelat Hari Jumat tanggal 24 Juni mendatang di Gedung Serba Guna Muhamadiyah, akan mengusung sebuah motto ‘Satu Kata Satu Hati’. Menurut Ketua panitia pelaksana Musda ke-III PAN Kota Bima, Heri Aminullah, SH, motto ini sengaja diusung sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakkan seluruh kader PAN dalam menyukseskan kegiatan Musda. “Motto ini lahir dari sebuah pemikiran positif dari salah satu kader PAN sekaligus seniman ternama di Kota bima, El Kacen Haryobi. Saat rapat forum panitia Musda, beliau mengusulkan motto tersebut yang langsung diamini oleh panitia lainnya,” ungkap Heri Aminullah, kepada Garda Asakota, Sabtu (18/6).
Pria yang tercatat sebagai Ketua DPC PAN Mpunda ini mengaku, bukan hannya unsur panitia Musda yang tertarik dengan penggunaan motto tersebut, namun Pembina Wilayah NTB dari DPP PAN Pusat, H. Muhammad Syafruddin, ST, juga menyatakan rasa salutnya terhadap penggunaan motto yang diyakini sebagai perekat silaturrahmi

Seleksi Calon Pendamping PKH Kabupaten Bima Diduga Bermasalah

Bima, Garda Asakota.-
Pengumuman hasil seleksi tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bima yang dihelat di SPPN Jatiwangi Kota Bima, Jumat (17/6), berlangsung ricuh karena mendapat protes dari puluhan peserta. Diduga banyak peserta yang dinyatakan lulus oleh panitia merupakan peserta yang bukan berasal dari kecamatan setempat dan disinyalir menggunakan persyaratan yang diragukan keabsahannya.

DKP Kabupaten Bima Kucurkan Bantuan Masyarakat Pesisir

Bima, Garda Asakota.-
Sebagai wujud keberhasilan lobi pemerintah daerah pada tingkat Pusat untuk mendapatkan berbagai anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP ) Pusat, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Bima berhasil membawa dan mengantongi anggaran sekitar Rp900 juta untuk pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat petani seputar pesisir.

Ady Vs Syafrudin, Siapakah yang Menang?

Jika suksesi di Partai Demokrat NTB yang dihelat belum lama ini dan berhasil menghantarkan H. Zainul Majid, MA, (Gubernur NTB saat ini, red) terkesan adem-adem saja, maka berbeda dengan rencana perhelatan pergantian kepemimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima yang bakal dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan. Pertarungan bergengsi dalam percaturan politik lokal ini, akan memperebutkan dukungan setengah plus satu suara, dari total pemberi hak suara sebanyak 210 peserta, terdiri dari satu (1) orang DPW PAN NTB, empat (4) orang unsur DPD PAN, dua (2) orang unsur DPC, 168 unsur DPRt sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Bima, dan ditambah satu (1) orang dari unsur BEM PAN. Suksesi atau perebutan kursi calon Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini, diprediksi akan berlangsung panas, menyusul mencuatnya figur calon Drs. H. Syafruddin HM. Nur, M. Pd, (Wakil Bupati Bima, red) yang dipastikan akan maju bersaing ketat dengan kandidat ‘incumbent’, Ketua DPD PAN demisioner sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Ady Mahyudin, SE. Malah, saking panasnya perebutan kursi Ketua DPD PAN ini,

Membangun Etika Transparasi Pengusahaan Pertambangan Dalam Kaitan Dengan Otonomi Daerah

OLEH : FAUZIA TIAIDA

Otonomi daerah adalah instrumen bukan tujuan. Secara mendasar, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prakteknya, di negara-negara berkembang pemberian otonomi daerah seringkali mengalami distorsi tujuan.

DPRD Kabupaten Bima Diminta Telusuri Kasus Tidak Dibayarkannya Sertifikasi

Bima, Garda Asakota.-
Menyikapi persoalan sertifikasi bulan Desember tahun 2010 yang belum terbayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, sejumlah guru yang terjaring sertifikasi meminta lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, agar melakukan penelusuran terhadap kasus sertifikasi yang sebulan belum terbayarkan tersebut. Mereka menilai, kasus tersebut bukan sekedar kasus biasa, melainkan kasus Nasional yang harus segera dituntaskan penanganannya oleh pihak terkait .

Pekerjaan Proyek PNPM-MP di Sangiang-Wera, Diduga Asal-asalan

Bima, Garda Asakota.-
Pengerjaan proyek pondasi saluran drainase di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang bersumber dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) diduga dikerjakan asal-asalan oleh TPK setempat. Pasalnya, panjang drainase itu seharusnya dikerjakan sepanjang 700 meter, namun diduga hanya dikerjakan sepanjang 70 meter saja. Pantauan langsung wartawan, pekerjaan proyek yang menelan anggaran Rp119 juta itu, tampak seperti dikerjakan asal-asalan. Hal itu bisa dilihat dari kualitas campuran yang terlihat pucat, diduga antara campuran pasir dan semen tidak berimbang. “Ada kemungkinan kebanyakan pasir hingga campurannya tidak melekat,” ucap warga masya rakat yang enggan dikorankan namanya. Meskipun warga masyarakat setempat telah berupaya menegur pelaksananya, namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh Ketua TPK maupun pihak pengawas pembimbing kader teknik.
Padahal warga masyarakat setempat hanya berharap program bantuan tersebut dapat berdaya guna bagi mereka, karena sudah dikerjakan dari uang rakyat

Selalu Tergenang Air, SDN-Naganuri Tidak Pernah Gelar Upacara Bendera

Bima, Garda Asakota.-
Salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, tepatnya di pesisir pantai Dusun Gusung Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima disinyalir tidak pernah melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin sebagaimana sekolah lainnya. Warga masyarakat yang enggan dikorankan namanya mengaku, selama berdirinya SDN Naganuri lebih kurang 10 tahun lalu, tidak pernah dirinya melihat jajaran guru dan muridnya melaksanakan kegiatan upacara bendera.

Iuran Sekolah Membengkak, Dimana Kontrol Anggota Dewan Terhormat?

Bima, Garda Asakota.-
Sejumlah warga masyarakat di Kabupaten Bima, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Woha,  mempertanyakan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima dalam mengotrol kinerja Eksekutif di bidang pendidikan.

Acara Wisuda TK Yaa Bunayya Angkatan ke-VIII, Berlangsung Semarak

Kota Bima, Garda Asakota.-
Taman Kanak-kanak Integral Yaa Bunayya lingkungan Salama Kota Bima, Minggu (19/6), pukul 09.00 hingga 12.30 Wita, menggelar acara pentas seni yang dirangkaikan dengan penyematan bintang prestasi wisuda TK Integral Yaa Bunayya Hidayatullah Angkatan VIII tahun 2010-2011. Sebanyak 57 orang siswa kelas TK B, dinyatakan berhasil menyelesaikan studinya dengan mengukir prestasi yang patut disyukuri.
Rata-rata mereka berhasil meraih prestasi sebagai siswa yang mampu membaca dan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran, bahkan diantara siswa ada yang mampu membaca Al-Quran 30 juz.
Pantauan langsung Garda Asakota, acara wisuda yang turut dihadiri oleh Kadis Dikpora yang diwakili oleh, Drs. H. Syahruman, ini berlangsung meriah, penuh dengan aksi pertunjukan/penampilan panggung dari anak-anak. Tidak hanya dari tingkat TK, namun juga dari siswa yang masih duduk di play group-pun turut menyemarakkan sekaligus melepas masa pendidikan kakak-kakanya di TK B.

Memetik Sebuah Hikmah Dibalik Hari LH Propinsi NTB


Mataram, Garda Asakota.-
Momentum Hari Lingkungan Hidup se-Dunia yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Propinsi NTB tanggal 16 Juni 2011 lalu, adalah merupakan hari yang bersejarah bagi kantor BLHP Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Bagaimana tidak, acara yang berbentuk sederhana tapi meriah tersebut telah menaruh simpati Pemerintah Propinsi NTB beserta seluruh lapisan masyarakat dengan nilai sakralnya dibalik penananaman pohon sebagai simbul kelangsungan hidup generasi masa depan. Sebagai bentuk partisipasi yang sangat

Selasa, 14 Juni 2011

PT. NNT Bakal Diadili Lewat Pansus

Diduga Menyimpang Soal Royalti

Mataram, Garda Asakota.-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB dalam waktu dekat ini akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang adanya dugaan penyimpangan pembayaran Royalti pengelolaan tambang di Batu Hijau oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) hingga mengakibatkan dugaan kerugian penerimaan Negara mencapai trilyunan rupiah.
Menurut anggota Komisi III DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH., kepada Garda Asakota menegaskan bahwa, pembentukan Pansus yang akan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pembayaran Royalti ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan.

Dukung Bentuk Pansus, Gubernur Akan Surati PT. NNT

Mataram, Garda Asakota.-
Gubernur NTB, Dr. TG. H. Muham¬ mad Zainul Majdi, MA., melalui Ka¬bag Humas, Drs. Lalu Fauzal, menya takan mendukung sikap DPRD NTB yang akan mem¬ben¬tuk Pansus terkait dengan dugaan penyimpangan pembayaran royalty oleh pihak PT. NNT. “Dan saya kira bagus, karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Keterbukaan Newmont itu untuk kemaslahatan ummat koq, dan kita mendu¬kungnya apalagi hal ini bertujuan untuk pening¬katan pendapatan daerah dan pen-dapatan ini tujuannya adalah untuk kemas¬lahatan masyarakat di NTB. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, harus ada kesiapan dari kita semua untuk melakukan pengkajian
dengan data-data yang realistis, valid, serta didukung oleh kepastian dari para ahli yang memang menguasai akan hal itu,” kata Kabag Humas Pemprop NTB kepada wartawan via handphone, Minggu (12/6).

Optimis Keluar dari Disclaimer

Kota Bima, Garda Asakota.-
Kendati Badan Pemeriksa Ke¬uangan (BPK) RI melalui suratnya No: 209/S/XIX. MTR/06/2011 tanggal 6 Juni 2011, tidak menyatakan pendapat terhadap laporan Keuangan Pemkot Bima tahun 2010 atau masih tetap di cap disclaimer, namun Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin, tetap optimis predikat yang diraih Pemkot Bima selama kurun waktu terakhir ini, akan segera berakhir.Rasa optimisme ini tetap digelorakannya baik pada saat memimpin rapat resmi dengan para pejabatnya maupun melalui pernyataan¬nya di depan publik, sebagaimana dilansir berbagai mass media.“Walikota masih tetap optimis, karena targetnya keluar disclaimer sampai tahun 2011 untuk audit di tahun 2012,” ucap Walikota Bima me¬lalui Kabag Humas dan Protokol (Humaspro) Pemkot Bima, Muham¬mad Hasyim, S. Sos, SH, M. Ec. Dev, kepada wartawan, Sabtu (11/6).

Tangani Kasus Astra Bima, Polda NTB Dipertanyakan

Kota Bima, Garda Asakota.-
Sejak Senin awal Juni lalu, persidangan skandal du¬gaan pengelapan dana PT. Astra Motor Cabang Bima sebesar Rp2,7 Milyar, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Raba Bima. Kasus limpahan dari Polda NTB ini melibatkan lima orang karyawan Astra Bima yakni, AP, RN, SH, AM, dan DW. Namun menariknya, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Polda NTB,

Gubernur Tekan SKPD Percepat Capaian Target

Mataram, Garda Asakota.-
Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA., mem¬berikan penekanan kepada seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Pro¬pinsi (Pemprop) NTB untuk segera melakukan upaya per-cepatan dalam memenuhi target pencapaian program yang telah ditetapkan di masing-masing SKPD. Menurut Kabag Hu¬mas Pemprop NTB, H. Lalu Muham¬mad Faozal, S. Sos., M. Si., meski realisasi keuangan APBD NTB Triwulan I 2011 berdasarkan Peratu¬ran Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 hanya mencapai Rp117,77 Milyar lebih dari dana teralokasi sebesar Rp1,657 triliun lebih atau 7,11 persen.

Mutasi Pejabat Pemkot Bima, Diwarnai Kericuhan

Dinilai Ada Tebang Pilih?

Kota Bima, Garda Asakota.-
Disinyalir ada aroma ketidak-adilan atau tebang pilih yang tercium dari kebijakan mutasi ratusan pejabat Pemkot Bima (baik pejabat struk¬tural maupun fungsional) yang dihelat oleh Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin, di aula kantor Wali¬kota Bima, Rabu siang (8/6).Baru beberapa saat dinonjobkan dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Kemasyarakatan

Pencopotan Sekwan DPRD Kota Bima Salahi Prosedur?

Kota Bima, Garda Asakota.-
Kebijakan Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin, yang memutasikan jabatan Sekwan DPRD Kota Bima, Drs. H. Abdul Hafid, dinilai menyalahi mekanisme dan prosedur sebagai¬mana diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan berlaku, karena tidak pernah dikonsultasikan maupun mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kota Bima.
Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofyan, SH, menegaskan bah¬wa, berdasarkan aturan, untuk mem¬berhentikan Sekwan harus mendapat persetujuan Pimpinan Dewan sesuai amanat UU Nomor 27 tahun 2009 tentang struktur MPR/DPR/DPD dan DPRD, yakni pasal 398 (1), yang bunyinya, untuk mendukung pelaksa¬naan tugas dan wewenang DPRD Kab/Kota, bentuk susunan struktur organisasi Setwan DPRD Kab/Kota ditetapkan dengan Perda sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemudian ayat (2), kata dia, jabatan Sekwan DPRD Kab/Kota dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang diangkat dan diberhentikan berdasar¬kan keputusan Bupati/Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Usut Kasus STAI Sultan Abdul Kahir, Sejumlah Dosen Diperiksa Polisi

Mahasiswa Minta Pertanggungjawaban Hj. Ferra Amelia

Bima, Garda Asakota.-
Kasat Reskrim Polres Bima mela¬lui Kanit III Bripka Hari Purnomo, mengaku telah memeriksa lima orang dosen untuk mendalami kebera¬daan STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Sultan Abdul Kahir Bima, yang dipersoalkan oleh para mahasiwa¬nya. Pihaknya menjelaskan bahwa, penelusuran atas status STAI masih akan terus didalami melalui proses penyelidikan. “Dan kepada rekan-re¬kan mahasiswa agar bersabar, jangan buru-buru kami tetap menuntaskan laporan tersebut. Kalau memang terbukti

Mantan Kepala BPKD Calon Tersangka Dugaan Korupsi APBD

Kota Bima, Garda Asakota.-
Penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Bima senilai Rp5,1 Milyar oleh pihak Intelijen Kejaksaan Negeri Raba Bima sudah dirampungkan. Menu¬rut Kasi Intelijen Kejari Raba Bima, Edi Tanto Putra, SH, penelusuran atas kasus ini diduga menyeret calon tersangka mantan Kepala BPKD saat itu, Drs. H. YS. Kepada sejumlah wartawan belum lama ini, Kasi Intelijen men¬jelaskan bahwa,

Dugaan Percaloan CPNSD Kota Bima, Mulai Terkuak

Kota Bima, Garda Asakota.-
Sito, oknum yang diduga terlibat sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan CPNSD tahun 2009, membenarkan mencuatnya pemberi¬taan sejumlah media massa terkait dengan dugaan percaloan yang melibatkan oknum mantan pejabat di Dikpora Kota Bima, Hj. SE. Kepada sejumlah wartawan, Sito secara blak-blakan mengakui sebanyak tiga kali mengambil uang korban, Hj. Mukjijah,

Sulhan Kejar Kualitas Pekerjaan Proyek Bencana Alam Rp7 Milyar

Bima, Garda Asakota.-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima tahun anggaran 2011 ini mendapat kucuran dana bencana alam untuk merehabilitasi sejumlah fasilitas umum yang terkena dampak gempa bumi yang terjadi di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima beberapa tahun lalu. Mengawal pelaksanaan proyek yang sudah dikerjakan melalui proses tender itu, Kepala BPBD Kabupaten Bima, Drs. Sulhan, MT, berkomitmen untuk mempertang¬gung-jawabkan kualitas pelaksa¬naannya, agar kucuran anggarannya berkelanjutan sesuai dengan total nilai proposal yang diajukan Pemkab Bima senilai Rp60 Milyar.

Oknum Guru yang Diduga Lecehkan Siswa Ditangani Dikpora

Bima, Garda Asakota.-
Bagaimankah kelanjutan kasus dugaan pelecehan seksual oknum guru SMAN-1 Palibelo Kabupa¬ten Bima, Sf, terhadap salah se¬orang siswanya, NR (16-tahun).
Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh wartawan, kasus yang sempat menghebohkan dunia pendidikan di Kabupaten Bima itu, sudah ditangani oleh pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora (Dikpora) Kabupaten Bima. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten, Drs. Zubaer HAR, M. Si,

Dipertanyakan Tidak Dibayarkannya Sertifikasi Guru Bulan Desember 2010

Bima, GardaAsakota.-
Sejatinya tujuan utama pemerin¬tah melakukan sertifikasi terhadap guru adalah sebagai sebuah upaya peningkatan profesionalisme guru. Hanya saja, upaya ideal Pemerintah itu ternyata dalam tataran praktiknya masih saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Salah satu bukti adanya indikasi pemanfaatan anggaran ser¬tifikasi guru ini terlihat dari munculnya keluhan

Bila Dipercaya Kembali, Ady Siap Menangkan PAN di Kabupaten Bima

Bima, Garda Asakota.-
Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke IV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima tengah dipersiapkan secara matang oleh Sterring Committee (SC) yang dipimpin Wahidin, SH. Meski pelaksanaan Musda PAN Kabupaten Bima sendiri belum bisa ditentukan kepastian tanggal pelak¬sanaannya, namun aroma kesengitan pertarungannya

Feri Ajak Kader Sukseskan Musda DPD PAN Kota Bima

Kota Bima, Garda Asakota.-
Sekretaris DPD PAN Kota Bima demisioner, Feri Sofyan, SH, meng¬ajak seluruh kader PAN untuk ber¬satu dan merapatkan barisan menyuk¬ seskan kegiatan Musda DPD PAN Kota Bima periode 2011-2016, dengan memilih satu kader yang dapat memimpin PAN kedepannya. Kepada sejumlah wartawan, Sabtu (11/6), pria yang saat tercatat seba¬gai Wakil Ketua DPRD Kota Bima,

DKP Kota Bima Sosialisasikan PUGAR di Tambak Garam Bina Baru

Kota Bima, Garda Asakota.-
Program PUGAR tahun angga¬ran 2011 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima, kini masih dalam tahapan sosialisasi kepada 140 warga yang terbagi dalam 14 kelompok tani garam yang telah ditunjuk untuk DKP Kota Bima untuk mendapatkan pene¬rapan ilmu dan tata cara pelaksanaan pembuatan garam, Kamis(9/6).

RENCANA PEMBENTUKAN PANSUS DPRD NTB


Oleh Imam Ahmad

Usaha pertambangan adalah usaha yang mendatang¬kan penghasilan yang sangat besar (huge rents) dan juga tinggi kemungkinan untuk korupsi. Apabila instansi tidak diperkuat oleh adanya transparansi, maka pemerintah dari Negara yang kaya akan suber daya alam akan menggunakan hasil eksploitasi sumber daya alam untuk melarang proses demokrasi demi mempertahankan control politik. Pengusaha memiliki tujuan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya termasuk melakukan perbuatan yang melawan hukum karena keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam sangat besar dan dapat membayar sanksi yang diatur oleh peraturan.

Jadilah Sang Pemimpin dengan Kata-Kata dan Tindakan


Oleh. Dr. Mariani

Manjemen sebagai suatu sarana pe­nambahan infor­masi para manajer/pimpinan dalam keberhasilan suatu organisasi/peru­sahaan di dunia kerja dan dunia usaha yang memiliki peluang untuk melihat dan memanfaatkan untuk bisa berhasil dalam kerja/program kerja atau bisnis yang penuh dengan persaingan yang ketat. Para pemimpin akan terus ber­pacu dalam menyerap informasi dan memperluas cakrawala serta wawa­sannya. Seorang pemimpin harus bisa memainkan sejumlah bola agar tetap berada di udara,