Kerjasama Dishubkominfo NTB dengan Media Garda Asakota
Mataram, Garda Asakota.-
Kampung Media pada prinsipnya diben¬tuk untuk mengatasi keterbatasan dan kesenjangan informasi di masyarakat baik dari aparatur Pemerintahan maupun antar masyarakat itu sendiri. Merasakan penting¬nya peran Kampung Media, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan maksimal kepada seluruh elemen masyarakat di NTB,
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi NTB, telah membentuk “Kampung Media” “Salah satu tujuannya adalah sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah terkait banyak hal, guna dicarikan solusi pemeca¬hannya,” ucap Kadishubminfo NTB, Ir. Ridwansyah, saat menggelar rapat kordinasi dengan seluruh Dishubkominfo Kabupaten/Kota se-NTB di Hotel Jayakarta, Senggigi, Rabu lalu (8/5).
Dalam acara yang berlangsung selama dua hari, 8 hingga 9 Mei itu yang juga diha¬dari oleh beberapa orang perwakilan dari Kementerian Kominfo Pusat, Ridwansyah, mengakui bahwa pembentukan ‘Kampung Media’ Dishubkominfo NTB, sebagai salah satu terobosan pihaknya dalam merespon setiap perkembangan dan tantangan yang ada. Diharapkan, melalui Kampung Media ini pula, pemerintah bisa melakukan sosia¬lisasi berbagai program kerja yang hendak dan sedang dilaksanakan.
“Tujuannya sudah jelas, yakni mencipta¬kan hubungan harmonis antara pemerintah dengan masyarakat sehingga visi-misi menjadikan NTB yang maju dan Berdaya Saing bisa tercapai,” tegasnya. Selain itu, kehadiran Kampung Media ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melakukan promosi penjualan terkait hasil pertanian maupun hasil usaha lainnya kepada pihak luar. Pihaknya berkomitmen, kedepan akan terus berinovasi dan akan terus memberdayakan Kampung Media yang didirikan agar bisa optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Antonius yang merupa¬kan perwakilan Kementrian Kominfo Pusat, mengatakan, banyak tantangan yang dihadapi oleh pihaknya terkait kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. Diantaranya adalah penipuan dengan modus penjualan berbagai produk barang, serta merebaknya situs-situs porno yang ada di dunia maya itu sendiri.
Diakuinya, maraknya peredaran situs porno di internet merupakan tantangan tersendiri oleh Kominfo untuk diambil langkah-langkah pencegahannaya agar tidak mewabah dan merusak akhlak generasi muda. “Kominfo pusat telah berkordinasi dengan Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia untuk menggunakan alat yang dimiliki dalam meretas peredaran situs-situs porno tersebut,” katanya.
Langkah untuk meretas situ-situs porno tersebut sangat perlu, mengingat pengguna internet bukan hanya oleh kalangan dewasa saja, melainkan banyak anak-anak dan kalangan remaja penggunanya. Pengadaan internet gratis serta aman dari situs-situs negative yang ada di kecamatan merupakan sebuah terobosan dari pemerintah yang ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengenal dunia luar serta meningkatkan cakrawala berpikir mereka. Lanjut Antonius, kondisi masa depan TIK Indonesia diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan dunia maya yang sehat dan aman serta memberikan nilai tambah bagi kehidupan bangsa dan Negara. dan kondisi yang diharapkan dari penerapan aplikasi informatika ini antara lain, internet yang aman dan sehat, regulasi dibidang TIK, aparatur pemerintah yang handal (E-Goverment), efisiensi dan efektifitas serta sinergi antara lembaga pemerintah agar terwujud layanan publik secara prima, dan regulasi dan kebijakan yang menstimulasi bangkitnya kewirausahaan dan mendorong industri kreatif.
Selain itu, sambungnya, terciptanya transaksi elektronik melalui berbagai bentuk E-Dukument yang legal dan sah, transformasi UMKM ke arah E-UMKM, terciptannya layanan E-Busines yang aman, murah dan terpercaya, terbangunnya National E-payment system, tumbuh dan berkembangan pusat akses komunitas, tersedianya konten lokal yang berbasis TIK, perangkat lunak dan legal dari pengem¬bangan software house di Indonesia, kemit¬raan dan kemandirian usaha melaui CAP, kerjasama dan sikap relawan informatika, layanan informasi yang aman,tertib dan bebas dari berbagai ancaman serta gang¬guan keamanan informasi, terselenggaranya penegakan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik, dan meningkatnya budaya keamanan informasi di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat.
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah mulai tahun 2010-2014 terkait hal ini, Antonius memaparkan tersedianya kebijakan dan regulasi bidang aplikasi dan pedayagunaan informatika. Tersedianya acuan dan pembinaan dan pengembangan aplikasi informatika meliputi masterplan, blueprint, dan peta jalan. Tersedianya fasili¬tas dan proses edukasi yang meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaat¬kan teknologi informasi.Terwujudnya penyelenggaraan E-Goverment secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Terwujudnya layanan e-business yang aman,mudah,murah,handal dan terpercaya dimasyarakat baik lingkup domestic maupun international.
(GA. 122*)
