Kota Bima, Garda Asakota.-
Lebih kurang 35 persen penerima Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di lingkungan Mande Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, terindikasi berasal dari kalangan ekonomi mampu. Sehingga sejumlah warga meminta pihak Lurah agar melakukan verifikasi ulang. Saharudin S.Sos, salah satu perwakilan dari sejumlah warga yang hadir di Kantor kelurahan itu saat ditemui sejumlah wartawan di halaman kantor
Kelurahan Kamis (9/1) menuding pihak Kelurahan terlibat atas banyaknya nama-nama penerima Jamkesmas yang berkategori mampu. Sementara warga yang harus menerima Jamkesmas itu adalah yang benar-benar tidak mampu, malah justru tak terakomodir dalam daftar 334 peserta program kesehatan untuk kalangan ekonomi lemah. Diapun menuding proses pendataan dan verifikasi calon penerima kartu itu telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan petugas Rukun Tetangga (RT) yang lebih mengetahui dan memahami kelayakan warga setempat. Dan anehnya bahwa Nama-nama warga yang akan mendapatkan kartu Jamkesmas serta persyaratan warga untuk penerima kartu Jamkesmas tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah kelurahan, akan tetapi langsung diumumkan melalui pengeras suara. “Saya belum pernah dengar aturan yang dilakoni oleh pihak lurah dan tidak pernah dilakukan oleh Kelurahan lain, maka dari itu saya yakin kalau semua ini permainan Lurah,” tudingnya. Dengan adanya persoalan itu warga memberikan limid waktu dengan maksimal kepada Kelurahan Mande untuk memperbaiki atas kesemrawutan Administrasinya terkait dengan daftar penerima Jamkesmas tersebut. Dan petugas juga diminta agar melakukan pendataan ulang serta menarik kembali semua kartu yang sudah dibagikan kepada nama-nama yang tidak berhak mendapatkan itu. Jika permintaan warga tidak diindahkan maka akan menduduki serta melakukan penyegelan Kantor Lurah. Sekretaris Kelurahan (seklur) Kelurahan Mande, A. Rasyid, di depan warganya mengatakan untuk proses pendataan dan verifikasi warga penerima kartu Jamkesmas bukan dilakukan oleh pemerintah kelurahan, namun dilakukan langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa pihak terkait yang memang tanpa koordinasi dengan jajaran Kelurahan Mande.Terkait aspirasi pengunjukrasa, Rasyid berjanji segera akan melakukan klarifikasi pada BPS dan instansi terkait kebenaran atas data warga penerima kartu Jamkesmas yang dilansir. (GA. 355*)
Kelurahan Kamis (9/1) menuding pihak Kelurahan terlibat atas banyaknya nama-nama penerima Jamkesmas yang berkategori mampu. Sementara warga yang harus menerima Jamkesmas itu adalah yang benar-benar tidak mampu, malah justru tak terakomodir dalam daftar 334 peserta program kesehatan untuk kalangan ekonomi lemah. Diapun menuding proses pendataan dan verifikasi calon penerima kartu itu telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan petugas Rukun Tetangga (RT) yang lebih mengetahui dan memahami kelayakan warga setempat. Dan anehnya bahwa Nama-nama warga yang akan mendapatkan kartu Jamkesmas serta persyaratan warga untuk penerima kartu Jamkesmas tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah kelurahan, akan tetapi langsung diumumkan melalui pengeras suara. “Saya belum pernah dengar aturan yang dilakoni oleh pihak lurah dan tidak pernah dilakukan oleh Kelurahan lain, maka dari itu saya yakin kalau semua ini permainan Lurah,” tudingnya. Dengan adanya persoalan itu warga memberikan limid waktu dengan maksimal kepada Kelurahan Mande untuk memperbaiki atas kesemrawutan Administrasinya terkait dengan daftar penerima Jamkesmas tersebut. Dan petugas juga diminta agar melakukan pendataan ulang serta menarik kembali semua kartu yang sudah dibagikan kepada nama-nama yang tidak berhak mendapatkan itu. Jika permintaan warga tidak diindahkan maka akan menduduki serta melakukan penyegelan Kantor Lurah. Sekretaris Kelurahan (seklur) Kelurahan Mande, A. Rasyid, di depan warganya mengatakan untuk proses pendataan dan verifikasi warga penerima kartu Jamkesmas bukan dilakukan oleh pemerintah kelurahan, namun dilakukan langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa pihak terkait yang memang tanpa koordinasi dengan jajaran Kelurahan Mande.Terkait aspirasi pengunjukrasa, Rasyid berjanji segera akan melakukan klarifikasi pada BPS dan instansi terkait kebenaran atas data warga penerima kartu Jamkesmas yang dilansir. (GA. 355*)
