Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menjalin kerjasama dengan TNI Angkatan Darat khususnya prajurit yang bertugas pada Komando Distrik Militer (KODIM) 1608/Bima untuk mendukung Program Swasembada Pangan Nasional hingga tiga tahun ke depan. Kerjasama ini ditindak lanjuti dengan menggelar pertemuan bertajuk rapat koordinasi dalam mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan Upaya Khusus (UPSUS), di aula kantor Bupati Bima, Senin (16/3).
Bupati Bima melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. HM.Taufik, HAK, M. Si, didampingi Dandim 1608/Bima, Letkol Inf.Tommy Ferry dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Ir. Muh. Tayeb, menjelaskan bahwa selama lima tahun mendatang, kebutuhan padi (beras) dan pangan lainnya (jagung dan kedelai) akan terus meningkat seiring dengan proyeksi laju pertambahan penduduk. Tetapi pencapaian produksi pangan kedepan akan semakin sulit karena pertumbuhan jumlah penduduk masih lebih dari pertumbuhan produksi pangan.
Maka untuk menjaga Ketahanan Pangan Nasional, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mencanangkan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai dalam tiga tahun (2015- 2017) dengan berbagai program dan kebijakan. “Salah satunya adalah upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi pangan sebagai prasyarat penting ketahanan pangan Nasional,” kata Sekda, dihadapan para Kepala SKPD rumpun hijau, kepala UPT Dinas Pertanian, Babinsa se-Kabupaten Bima, para penyuluh dan pengawas pertanian. Menurut mantan Kepala Bappeda ini, UPSUS merupakan penjabaran agenda prioritas kepemimpinan Presiden Ir. Jokowi-Jusuf Kalla dalam Nawacita atau 9 program prioritas. “Dimana salah satu agendanya adalah mwwujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestic,” tegas H. Taufik HAK.
Sementara itu, Dandim 1608 Bima Letnan Kolonel Infanteri Tommy Ferry, mengatakan, kegiatan pertanian merupakan bagian dari 9 program pokok Presiden. Kenapa TNI dilibatkan kembali, Dandim menjelaskan pada akhir tahun 2014, seluruh jajaran TNI, Panglima, Danrem, Dandim mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD yang turut dihadiri Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo dan sejumlah menteri. “Pada kesempatan tersebut Presiden menyampaikan agar TNI AD mendorong upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan. Indonesia mencatat dalam 10 tahun terakhir pernah berswasembada pangan dan mampu mengekspor ke luar negeri.
Kondisi ini cukup ironis, sebab Indonesia merupakan negara agraris tapi masih menghadapi kemiskinan,” akunya.
Babinsa, katanya, mempunyai tanggung jawab besar dalam sentuhan teritorial memajukan kesejahteraan rakyat meskipun tanpa dukungan anggaran. TNI khususnya Babinsa juga dituntut khususnya untuk harus terlibat setiap hari di bidang pertanian.
“Babinsa harus ada dokumentasi dalam kegiatan membantu kelompok tani di lapangan,” tegasnya. Terkait dukungan bagi swasembada pangan ini, TNI AD memiliki target, pada bulan April mendatang akan dilakukan apel Dansat dan Kodim harus melaporkan keberhasilan yang dicapai dalam 1 triwulan. Untuk ini, Kadis Pertanian Tanaman Pangan diharapkan dapat bersinergi dengan TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan dan di tingkat lapangan, Kepala UPT Dinas memberikan data yang diperlukan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bima, Ir. Muh. Tayeb melaporkan, komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok bagi pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri. Usaha besar Jajaran pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Bima dan stakeholder lainnya terutama para petani telah membawa Kabupaten Bima menjadi wilayah yang surplus komoditi padi. Produksi gabah kering giling pada tahun 2014 sebesar 376.008 ton, dan setelah dilakukan analisa dan kajian dengan hitungan setara beras, maka produksi beras di Kabupaten Bima mencapai 201.619 ton.
Menurutnya, apabila produksi ini dikonsumsi oleh penduduk kabupaten Bima yang berjumlah 438.522 jiwa dengan rata-rata konsumsi per tahun 120 kg, maka produksi beras bersih tahun 2014 sebesar 196.579 ton. Ini berarti bahwa terjadi surplus beras 143.956 ton dan beras ini dapat dikonsumsi hingga 32 lebih bulan ke depan, belum lagi produksi pada tahun 2015 ini.
Terkait jalinan kerjasama dengan TNI AD, keberadaan TNI khususnya AD merupakan potensi yang sangat besar bagi kemajuan pembangunan pertanian kedepan. Dan untuk ini Kementerian Pertanian telah menanda tangani kesepakatan kerjasama dalam mewujudkan kedaulatan pangan Nasional melalui Pelaksanaan Program Upaya Khusus (UPSUS) pencapaian target produksi padi dan kedelai tahun 2015.
Di tingkat Kabupaten Bima telah ditanda tangani kesepakatan angata Kodim 1608/Bima dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Binan dalam mendukung percepatan dan pengawalan penyaluran pupuk serta percepatan tanam dengan dana yang bersumber dari APBN. “Dana ini akan dialokasikan untuk pengembangan jaringan irigasi 10.000 ha, optimalisasi 2.000 ha lahan dan GP-PTT padi 2.000 ha,” tandasnya (GA. 212*)
