Mataram, Garda Asakota.-
Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH.,M.Si mengajak seluruh pemangku pembangunan daerah memperhatikan validitas data yang dimilikinya. Sebab dengan data statistik yang valid akan mendorong inovasi pembangunan daerah.
“Otonomi daerah adalah ruang berinovasi bagi daerah untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Wagub saat menjadi pembicara pada Lokakarya Forum Masyarakat Statistik (FMS) yang mengangkat tema peningkatan kualitas data dan Governasi kebijakan pembangunan pusat - daerah di Hotel Aruna, Senggigi, Lombok Barat Kamis, (18/05/2017), sebagaimana disampaikan oleh Karo Humas Setda Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, kepada wartawan media ini dalam rilis persnya.
Forum MasyarakatStatistik (FMS) yang beranggotakan unsure tokoh masyarakat, praktisi, pakar dan pejabat pemerintah mengadakan lokakarya sehari sebagai bagian penting dari kepedulian untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyediaan data statitik yang berkualitas. FMS sendiri saat ini dipimpin Prof. Dr. D.S BustanulArifin. Pada kesempatan itu hadir pula Kepala BPS, Bappeda, dan Dinas Komunikasi dan Informasi, Informatika dan Statistik se- NTB.
Sebagai pemateri dihadirkan para pakar statistik, diantaranya Dr. Iskandar Simorangkir, Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Sudarno Sumanto, Pendiri SMERU Research Institute dan Dr. Rosiyadi Sayuti, Sekda NTB.
Pada saat itu, Wagub menegaskan, otonomi daerah artinya pemerintah daerah diberikan keluasaan berinovasi dan berkreasi bahkan ruang deskresi. “Kalau tidak didukung oleh data yang jelas bisa menimbulkan disharmoni kebijakan pusat dan daerah” ungkapwagub.
Menurutnyaketersediaan data statistic dapat memberikan gambaran tentang perkembangan berbagai kegiatan pembangunan yang telah dicapai dan yang masih perlu didorong pelaksanaannya pada masa-masa mendatang.
“Kesinambungan pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila kita memiliki informasi dan data yang akurat sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan” ujarnya.
Lebih lanjut Wagub menjelaskan bahwa NTB telah lebih dulu menunjukkan komitmen dengan menandatangaani nota kesepahaman “NTB SATU DATA” dengan Kepala BPS RI Dr.Suhariyanto pada tanggal 17 Desember 2016 lalu. Menurutnya, “NTB SATU DATA” menjadi langkah awal untuk meningkatkan kemitraan antara pemerintah Provinsi NTB dengan BPS.
“Sinergi yang dijalin dapat menghasilkan data lintas sektor yang handal, terkini dan relevan. Tidak ada lagi duplikasi data, tidak ada lagi kesimpangsiuran mengenai konsep dan definisi data, semua bersumber dari satu portal yang telah disepakati bersama,” pungkasnya. (GA. IAG*).
