Mataram, Garda Asakota.-
Saat ini desa selalu identik dengan tingkat kemiskinannya paling tinggi. Padahal sesungguhnya desa memiliki potensi yang cukup besar. Semua potensi ekonomi kerakyatan, mulai dari pertanian, peternakan, industri dan sosial budaya tersedia di desa. Jika potensi itu dapat dikembangkan maka kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan dan sebaliknya kemiskinan dientaskan. Untuk itu ke depan Pemerintah Provinsi NTB bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTB, mulai tahun 2018 mendatang akan mengembangkan strategi baru melalui program pengentasan kemiskinan dari pedesaan atau button up.
Strategi dan program pengentasan kemiskinan dari desa tersebut, dibahas dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2017, di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa, (5/8/2017). Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si, saat membuka Rakor yang dihadiri para Wakil Bupati/Walikota se-NTB, bersama para tokoh masyarakat, akademisi dan pakar dari perguruan tinggi serta kalangan dunia usaha tersebut menegaskan, bahwa pihaknya kini berkomitmen menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam program kerja pemerintah daerah ke depan. Komitmen tersebut, kata Wagub salah satunya diwujudkan dalam politik anggaran, dimana anggaran untuk program penangulangan kemiskinan diberi porsi terbesar. Ia mencontohkan, alokasi dana penanggulangan kemiskinan pada 2017 telah menembus satu triliun. Persisnya sekitar 1,3 triliun pada APBD murni dan meningkat menjadi 1,7 triliun pada APBD perubahan. “Ini komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat desa hingga perkotaan,” ujarnya seperti dilansir Karo Humas Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma.
Kepada jajaran pemerintahan desa, Wagub kelahiran Sumbawa itu berharap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat lebih dimaksimalkan untuk mengelola segenap peluang dan potensi yang ada di desa, tentunya lebih berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga desa itu sendiri. Selain itu dana transfer dari pusat dan APBD NTB yang setiap tahun cenderung meningkat, juga akan dapat diprioritaskan untuk program penanggulangan kemiskinan, tegasnya. Lebih lanjut, Wagub mengingatkan meski sejak 2008 hingga 2016 progres penurunan kemiskinan di NTB terhitung cepat dibandingkan daerah lain. Bahkan tercepat ketiga setelah Maluku (0,61 persen) dan Papua (0,57), dan jauh lebih baik dibanding kinerja program pengurangan kemiskinan nasional, namun angka kemiskinan belum mencapai indikator kinerja RPJMD yang telah ditetapkan. Saat ini angka kemiskinan kita masih mencapai 16,07 persen per maret 2017 atau 793,78 ribu orang. Padahal target pada akhir tahun 2018 sebesar 12,25 persen.
Untuk itu wagub berharap, singkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah mutlak sangat mendukung, terutama dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi NTB. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mempermudah regulasi perizinan dalam melakukan investasi di NTB, karena iklim investasi yang kondusif akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk melakukan investasi di daerah. “Peluang kerja akan terbuka lebar dengan adanya investasi di daerah kita, dengan demikian maka tingkat pengangguran akan menurun sehingga ikhtiar merdeka dari kemiskinan insya Allah akan tercapai”, ungkap wagub. Untuk itu, dia mengajak seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari provinsi hingga tingkat desa dan dusun untuk bergerak bersama dan bersinergi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan mulai dari lingkungan masing-masing. Dengan diadakannya Rakor penanggulangan kemiskinan yang melibatkan seluruh kabupaten/kota se-NTB dan elemen masyarakat yang ada di NTB ini, Wagub berharap akan lahir ide-ide cerdas berupa program dalam penurunan angka kemiskinan di NTB, dengan demikian maka ikhtiar penurunan kemiskinan di NTB pada akhir tahun 2018 menjadi 12,25 persen akan tercapai dengan baik.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Provinsi NTB Ridwan Syah mengatakan, berdasarkan Basis Data Terbaru (BDT) 2,4 juta penduduk NTB miskin dan hampir miskin, NTB mengalami kelambatan selama 3 tahun terakhir dalam penaganan kemiskinan. Untuk itu ke depan sinergi kabupaten/kota harus terus ditingkatkan, terutama dalam penyusunan program dan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. “Saya berharap rakor ini bisa melahirkan program yang nyata dalam penanggulangan kemiskinan di NTB”, pungkasnya. Rakor ditutup sore hari dengan penandatangan kesepakatan bersama tentang penanggulangan kemiskinan terpadu antara Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah Kabupaten/kota se-NTB. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB beserta seluruh Wakil Bupati/Wakil Walikota se-NTB. (GA. Imam*)
