Mataram, Garda Asakota.-
Suksesnya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) baik itu Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat dan Lombok Timur serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima bergantung sungguh pada sikap profesional penyelenggara Pemilukada yakni KPU dan Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilukada.
“Lembaga KPU sangat berperan dalam mewujudkan suksesnya Pemilukada. Apalagi KPU sebagai leading sektor pelaksanaan Pemilukada. Sekali lagi saya titip, jadilah anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional. Dan dia harus berdiri di seluruh Calon dan semua Partai. Dia membawa amanah rakyat. Artinya dia tidak boleh berpihak kepada siapapun. Sedikit saja KPU berpihak kepada salah satu Calon. Pasti akan timbul konflik. Dan tentu kita semua tidak berharap terjadinya konflik. Makanya KPU harus jujur, adil, bersih, transparan, akuntabel, dan tidak berpihak kepada siapapun,” ujar Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Firli Msi., kepada sejumlah wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTB, Jum’at 12 Januari 2018.
Hal yang sama juga diharapkan Firli bisa dilakukan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepengawasan pelaksanaan pemilukada. “Bawaslu juga harus betul-betul menjalankan fungsi kepengawasan mulai dari tahapan awal, persiapan, pendaftaran sampai dengan tahapan hasil,” ujar Firli.
Pihaknya memastikan institusi Polri netral dalam pelaksanaan Pilkada ini sesuai dengan amanat TAP MPR RI Nomor 06 Tahun 2000. “Aturannya sangat jelas bahwa TNI/Polri bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kalau kedapatan ada anggota Polri yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan bersikap tidak netral maka akan diberikan sanksi tegas,” pungkasnya. (GA. Imam/Ese*).
