 |
| Foto: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, saat menggelar pertemuan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bima. |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Dalam rangka semakin mengoptimalkan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu bagian dari instrumen Pemerintah di Bidang Penanganan Kesehatan Masyarakat dan sesuai dengan Instruksi Presiden agar seluruh warga Negara Indonesia terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima gencar melaksanakan berbagai upaya dan terobosan demi terciptanya sentuhan BPJS Kesehatan yang menyeluruh di kalangan masyarakat dan agar semua orang yang menjadi bagian dari warga Negara Republik Indonesia di semua kalangan baik masyarakat kalangan ASN, Pengusaha lebih-lebih kalangan Masyarakat Miskin masuk dan terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan.
Salah satu upaya tersebut adalah melalui jalinan kerjasama dengan beberapa instansi Pemerintah Daerah seperti pertemuan membahas kerjasama dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bima. Dalam pertemuan tersebut menurut Kepala Bagian Humas BPJS Kesehatan Cabang Bima, Rendy GR, via ponselnya bahwa selain unsur DPMPTSP sendiri juga turut dihadiri oleh Dinas Nakertrans, unsur Kejaksaan dimana dihasilkan sebuah kesepakatan bahwa semua pihak yang hadir tersebut akan bekerjasama untuk mewujudkan rencana agar semua warga masyarakat pekerja yang terdaftar sebagai tenaga kerja pada perusahaan besar yang ada di Wilayah Kabupaten Bima menjadi Peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh Perusahaannya.
 |
| Foto: Drs. Agussalim, M. Si. |
Sementara itu secara terpisah via ponselnya, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bima, Drs. Agussalim, M. Si, membenarkan tentang adanya pertemuan dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Bima dengan beberapa instansi di ruang kerjanya. "Iya benar, telah ada pertemuan diantara kami dimana dalam pertemuan tersebut mengahsilkan sebuah kesepakatan kerjasama bahwa bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tenaga kerja, namun mereka belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk tenaga kerjanya tersebut bisa didaftarkan," akunya kepada wartawan, Senin (26/2).
Menurutnya, langkah ini adalah hal yang positif dan harus diapresiasi. Pihaknya sendiri, sangat mengapresiasi rencana kerjasama ini apalagi hal itu merupakan instruksi langsung dari Presiden. "Tentunya harus kita dukung dalam wujud pelaksanaan di lapangan nantinya dan sedapat mungkin kami akan laksanakan sosialisasi mengingat hingga hari ini dari semua perusahaan khususnya perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang ada se-Kabupaten Bima yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan baru berkisar 25 porsen saja," katanya.
Pihaknya berjanji akan menyampaikan hal ini kepada teman-teman pemilik perusahaan yang mengurus ijin perpanjangan perusahaannya, HO dan sebagainya. "Nah, pola apa yang nanti akan kami terapkan tentunya harus melalui tahapan-tahapan mendalam lagi dan itu sedang kami matangkan. Apakah kami harus mengundang semua perusahaan besar yang ada ataukah kami harus mendatangi langsung ke alamat perusahaan tersebut. Jikalau pun nantinya mereka tidak mau mendaftar jadi peserta BPJS Kesehatan maka sanksi apa yang akan di berikan. Ini juga membutuhkan kajian kajian dan pembicaraan yang lebih mendalam lagi," tegas Agusalim.
Tetapi pada prinsipnya, kata dia, hal ini adalah sebuah terobosan yang bagus sekali lebih-lebih untuk kalangan pekerja perusahaan dari unsur masyarakat miskin karena jika terdaftar oleh perusahaan maka biaya nya murah sementara kalau terdaftar dari jalur BPJS Mandiri tentu biaya nya agak memberatkan pekerja miskin tersebut," pungkasnya. (GA. 003*)
