Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bekerjasama dengan DP3AP2KB Kabupaten Bima mengadakan Sosialisasi dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Kabupaten Bima, Selasa (19/3) di aula Rapat BAPPEDA Kabupaten Bima. Acara tersebut dihadiri seluruh perwakilan OPD, Kanit PPA Polres Bima, Aipda Rahmin dan dari unsur Kementrian Agama Kabupaten Bima.
Kepada DP3AP2KB Kabupaten Bima, Drs. Aris Gunawan, menjelaskan bahwa sebagai Dinas yang memiliki Tupoksi didalam kegiatan tersebut pihaknya sudah lama mencanangkan KLA di Kabupaten Bima. Oleh karena itu, pihaknya mengajak semua elemen untuk bekerja sama menjadikan Kabupaten Bima sebagai Kabupaten Layak Anak dengan menjamin kelayakan kehidupan anak. "Kami juga berharap seiring dengan lahirnya regulasi, program KLA di setiap OPD juga dapat diwujudkan," harapnya.
Diakuinya, ada 24 Indikator yang dicanangkan dalam program KLA diantaranya tersedianya peraturan/kebijakan daerah tentang layak anak, terlembaganya kabupaten layak anak "KLA", keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, anak yang diregitrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran. Selain itu, kata dia, tersedianya fasilitas informasi layak anak "ILA", partisipasi anak, dan dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.
Sekertaris Bappeda Kabupaten Bima, Drs. H. Fahruddin, M. AP, menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan akan melahirkan sisitem kerja dan komitmen bersama dalam mewujudkan Program KLA melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Menurutnya, peran serta pemerintah di masing masing OPD, masyarakat adat, media, LSM, dunia usaha dan berbagai elemen lainnya sangat diharapkan berperan aktif untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
Sementara itu, Kabid Perlindungan Anak, Hj. St. Romlah, selain mempertajam 24 Indikator Kabupaten Layak Anak "KLA", juga memaparkan berbagai masalah kasus anak yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten/Kota Bima yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan pelaku. Dia juga menyampaikan peran media massa didalam program ini sangat diperlukan mengingat sosialisasi ini sangat diperlukan kerjasama berkesinambung sehingga dapat mewujudkan Program Ramah Anak sesuai dengan yang diharapkan. (GA. 004*)
