Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Ratusan guru honorer Sekolah Menengah
Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta
di Kabupaten dan Kota Bima meradang akibat adanya dugaan tindakan diskriminatif
yang diduga dilakukan oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
karena tidak mengikutkan mereka dalam proses rekruitmen tenaga kontrak guru
SMA/SMK/SLB yang akan digelar dalam
waktu dekat. Buntut dari adanya kekecewaan mereka, para guru honorer ini pun menggelar
aksi unjuk rasa di depan kantor UPT Layanan Pendidikan Menengah Dikbud Provinsi
NTB Kabupaten Bima pada Jum’at 06 April 2018.
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap)
Aksi tersebut, Syamsuddin AHZ, aksi tersebut dilaksanakan oleh sekitar 300
orang guru honorer SMA/SMK/SLB Swasta yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bima.
“Aksi ini untuk memprotes tidak diikutkannya para guru honorer dari sekolah SMA/SMK/SLB
swasta dalam proses rekruitmen tenaga kontrak guru yang akan digelar oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Kami minta ada kebijakan yang sama
antara kami guru honorer Sekolah Swasta dengan mereka yang guru honorer sekolah
Negeri. Rekruitmen guru kontrak itu hanya berlaku untuk guru honorer di sekolah
Negeri saja. Inikan sangat diskriminatif sekali,” ujar pria yang mengaku sebagai
Kepala SMK Al-Ikhlas Bima ini kepada wartawan media ini.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan
oleh salah seorang demonstran dari guru honorer saat menggelar aksi tersebut, para
guru honorer ini meminta kepada Gubernur NTB dan DPRD NTB agar dapat memperjuangkan
aspirasi yang mereka suarakan agar dapat diperlakukan sama dalam proses
rekruitmen guru guru kontrak ini.
“Kami juga meminta agar pendaftaran rekruitmen
guru kontrak ini didasari dengan SK pengangkatan sebagai guru honorer dan
berharap agar tunjangan sertifikasi pendidikan mereka yang belum terbayarkan hingga
hari ini dapat terbayarkan
Dalam orasinya, mereka juga menilai
kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sangat diskriminatif. Apa yang mereka
suarakan selama ini agar tidak ada pembedaan antara guru honorer sekolah Negeri
dan dengan guru honorer sekolah swasta tidak pernah didengar.
“Kalau sudah seperti ini keadaan yang
harus diterima oleh para guru honorer. Maka mari kita sepakati untuk berjuang
kembali agar soal guru honorer ini dikembalikan ke Kabupaten dan Kota saja,”
tegas mereka.
Sementara itu, Kepala UPT Layanan Dikmen
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perwakilan Bima, Drs Abbas M Pd., kepada
wartawan mengaku akan segera menyampaikan apa yang menjadi aspirasi guru
honorer sekolah swasta itu kepada atasannya di Dinas Dikbud Provinsi NTB. “Sudah
ada dua amplop aspirasi yang sudah saya terima dari para demonstran itu untuk
saya sampaikan segera kepada atasan saya hari ini. Tetap kita dengarkan apa
yang menjadi aspirasi ini dan pengambil kebijakan itu adalah atasan saya di
tingkat Provinsi,” sahutnya. (GA. 211*).
Baca Juga Berita Terkait:
http://www.gardaasakota.com/2018/03/april-depan-2500-guru-non-pns-smasmk.html
Baca Juga Berita Terkait:
http://www.gardaasakota.com/2018/03/april-depan-2500-guru-non-pns-smasmk.html
