Wakil Ketua DPRD NTB Kritisi Pernyataan Gubernur Terkait Penanganan Bencana Dengan Tangan Sendiri

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya.

Mataram, Garda Asakota.-

Pernyataan Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, Pada Senin 01 Oktober 2018 lalu, saat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang menegaskan bahwa Pemprov harus lebih proaktif dalam menangani bencana gempa Lombok dan Sumbawa dengan tangan sendiri atau berdikari, disamping mendapat dukungan dari Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI P) DPRD Provinsi NTB, juga menuai kritikan dari Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya.

Baca Juga Berita Terkait :

http://www.gardaasakota.com/2018/10/sekretaris-fpdip-dprd-ntb-dukung.html?m=1

http://www.gardaasakota.com/2018/10/doktor-zul-pemprov-harus-lebih-proaktif.html?m=1

Lalu Wirajaya yang merupakan politisi Partai Gerindra NTB, mengkritisi pernyataan Gubernur Zul tersebut, cenderung terlalu terburu-buru dan memunculkan opini yang beragam ditengah publik NTB. “Mestinya Gubernur Zul harus menunggu sikap resmi dari Pemerintah Jokowi terkait dengan janji Presiden untuk membantu pemulihan dampak gempa Lombok-Sumbawa. Kalau pun sudah ada kepastian sikap dari Presiden Jokowi menyangkut anggaran tersebut, barulah kita laksanakan sesuai dengan plan Gubernur Zul yakni menangani bencana dengan tangan sendiri atau berdikari,” tegas pria yang merupakan duta masyarakat Lombok Tengah ini kepada wartawan, Rabu 03 Oktober 2018.

Pihaknya berharap agar ada intensifikasi komunikasi dan koordinasi antara Pemprov dengan Pempus terkait dengan pemulihan dampak bencana Lombok-Sumbawa ini. “Jikalau pun sudah ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Gubernur Zul terkait dengan ketidak mampuan Pempus untuk segera menggelontorkan anggaran sesuai dengan apa yang dijanjikan karena terbelahnya perhatian Pempus akibat bencana gempa dan tsunami Palu, Donggala dan Sigi Sulteng, maka sebaiknya hal itu harus diungkap agar ada kejelasan bagi Publik,” imbuhnya.

Lalu Wirajaya khawatir dengan munculnya statemen Gubernur NTB dan Politisi PDI P ini akan berdampak pada munculnya opini lain dari Pemerintah Pusat sehingga berimplikasi pada tidak seriusnya Pempus memenuhi janji atau komitmennya dalam menggelontorkan anggaran untuk pemulihan dampak bencana gempa Lombok-Sumbawa.

“Term penanganan bencana dengan tangan sendiri atau berdikari ini jangan sampai berdampak pada pengalihan anggaran tersebut kedaerah lain. Jadi sebaiknya tunggu pernyataan resmi dari Kepala Negara yang berjanji terkait dengan kesiapan anggaran pemulihan itu, baru kemudian berfikir untuk menyusun rencana penanganan dalam model yang lain,” tegas Wirajaya.

Sikap kritis Wakil Ketua DPRD NTB ini terhadap pernyataan Gubernur Zul, bukan berarti dirinya tidak bersepakat dengan komitmen penanganan bencana dengan prinsip-prinsip gotong royong dan kebersamaan. 

"Akan tetapi lebih pada suatu tujuan untuk mengingatkan kita semua, sudah sampai sejauhmanakah proses-proses yang sudah dilewati pemerintah untuk memastikan turunnya bantuan yang dijanjikan sendiri oleh Presiden Jokowi," tandasnya. (GA. 211*).