Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, saat menerima hearing dari BEM Unram, Kamis 01 November 2018, di Kantor DPRD NTB.
Mataram, Garda Asakota.-
Wakil
Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, menerima sejumlah pengurus Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) di kantor DPRD NTB Jalan Udayana
Kota Mataram, Kamis 01 November 2018.
Dihadapan
sejumlah pengurus BEM Unram yang dikoordinatori oleh Wahyudin, Kementerian
Eksternal BEM Unram, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi NTB ini
mengaku sangat senang dengan kehadiran para aktivis mahasiswa yang menyampaikan
sumbangsaran serta kritik untuk perbaikan pembangunan NTB kedepannya.
“Bagus,
dengan momentum memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, maka kita di lembaga Dewan
sangat berharap peran mereka sebagai lembaga pengontrol pemerintah dalam
mempercepat pembangunan kedepannya,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi,
kepada wartawan, Kamis 01 November 2018.
Dalam
kesempatan hearing tersebut, Pengurus BEM Unram meminta agar Pemerintah dapat
segera mempercepat proses pencairan dana yang dijanjikan oleh Presiden RI
Jokowi kepada para warga korban gempa di Lombok-Sumbawa, sehingga tidak ada
lagi warga korban gempa yang menetap di tenda-tenda pengungsian.
“Soalnya
kami melihat masih banyak warga korban gempa yang masih tinggal di tenda-tenda
pengungsian padahal sebentar lagi sudah masuk musim hujan. Makanya kami
berharap agar bantuan yang dijanjikan untuk membangun hunian tahan gempa bagi
para warga korban gempa tersebut dapat segera direalisasikan sesegera mungkin.
Termasuk juga realisasi Jaminan Hidup (Jadup) yang dijanjikan kepada warga
korban gempa agar juga cepat direalisasikan oleh Pemerintah,” kata Koordinator
Hearing BEM Unram, Wahyudin.
Pengurus
BEM Unram ini juga meminta agar Pemerintah dapat bersikap transparan dalam
penanganan pemulihan pasca gempa ini. “Kami juga sangat berharap agar
pemerintah dapat bersikap transparan dengan membuka data 7000 unit rumah yang
akan dibangun pada tahapan awal ini melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas)
tersebut agar semua pihak dapat melakukan pengawasan. Begitu pun dengan
banyaknya bantuan-bantuan dari para donatur yang masuk ke rekening Pemerintah
juga dapat dibuka datanya agar bisa diketahui bagaimana model penggunaannya
karena selama ini, kami banyak mendengar keluhan banyak warga yang belum
menerima bantuan,” kata Wahyudin.
Wakil
Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, menegaskan Lembaga Dewan akan terus mendesak
Pemerintah Pusat agar dapat segera merealisasikan apa yang pernah dijanjikan
untuk para warga yang menjadi korban gempa Lombok Sumbawa.
“Kami
akan terus meminta kepada Pemerintah Pusat agar bisa terus merealisasikan apa
yang dijanjikannya kepada warga korban gempa Lombok-Sumbawa. Dan kepada
Pemerintah Provinsi NTB juga kami minta agar dalam penyusunan prgoram-program
RPJMD nya dapat memprioritaskan perhatian yang besar dalam aspek penanggulangan
bencana. Begitu pun untuk di lembaga Dewan sendiri kami menekankan agar dana
aspirasi Dewan harus lebih banyak diarahkan ke lokasi atau daerah-daerah
terdampak bencana Lombok-Sumbawa,” tegasnya.
Dikatakannya,
dengan model pencairan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat ke Pokmas, maka
penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut akan lebih terarah dan
mudah dilakukan. “Apalagi dalam aturan penggunaan anggaran tersebut ditegaskan
bahwa dana bantuan gempa tersebut tidak boleh dipergunakan ke hal-hal yang
lain,” tegasnya.
Pria
yang juga merupakan Ketua DPD PKS Provinsi NTB ini juga sangat sepakat dengan
permintaan BEM Unram agar pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut dilakukan
secara transparan. “Kita akan meminta sejumlah data terkait dengan penggunaan
anggaran tersebut sebagai bahan evaluasi kita kepada Pemerintah. Permintaan itu
adalah hal yang sangat wajar dan tidak terlalu susah untuk kita dapatkan,”
pungkasnya. (GA. 211/215*)
