 |
| Julkiflin, Ketua Umum Lembaga Pemberantasan Korupsi LPK-NTB. |
Mataram, Garda Asakota.-
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov NTB, Dr. H. Rosiyadi Sayuti, sudah memasuki masa pensiun. Menjelang penggodokan Pejabat Sekda definitif, isu pergantian Sekda pun makin santer di kalangan birokrat bahkan hangat diperbincangkan di kalangan publik di NTB.
Berdasarkan informasi yang berkembang, selain mencuat beberapa nama lain, juga beredar kabar menyebutkan bahwa figur kuat yang didorong publik menjadi calon Sekda NTB pengganti Rosiyadi yaitu Ir. H. Ridwansyah, mantan Kepala Bappeda NTB yang saat ini dipercaya sebagai Asisten 2 Setda Pemprov NTB.
Selain karena banyak pengalaman di dunia birokrasi, H. Ridwansyah juga dianggap memenuhi syarat karena sudah mengikuti Sespim I di LAN RI. Makanya, Ridwansyah menjadi salah satu kandidat yang menjadi perbincangan hangat saat ini. “Saya kira figur H. Ridwansyah, sangat layak dan pantas untuk menduduki posisi strategis tersebut. Tentu saja kami sangat mendukung dan mendorong beliau untuk menjadi Sekda NTB,” ucap Julkiflin, Ketua Umum Lembaga Pemberantasan Korupsi LPK-NTB, Kamis (13/6) .
Seperti dilansir Garda Asakota sebelumnya, ada banyak harapan publik terkait siapa figur yang layak menduduki jabatan Sekda NTB. Bahkan dalam UU Nomor 05/2014 tentang ASN telah mengatur tentang kriteria pejabat yang layak menduduki jabatan Sekda yakni harus memperhatikan aspek kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, serta integritas dan persyaratan jabatan lainnya.
"Dalam penentuan siapa figur yang layak menjadi Sekda ini betul-betul harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS agar dapat membuahkan output figur yang punya kapabilitas dan kapasitas sesuai dengan apa yang diharapkan UU," ujar Koordinator Wilayah (Korwil) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) NTB, Awaluddin Deo, kepada wartawan media ini Rabu 12 Juni 2019.
Menurutnya, figur yang diusulkan sebagai kandidat Sekda NTB disamping dilihat berdasarkan aspek atau persyaratan secara normatif yuridis juga harus mengedepankan aspek filosofis keterwakilan wilayah sebagai salah satu warna dari fondasi ke-NTB-an yang terdiri dari beragam etnik dan suku yakni Sasak, Samawa, dan Mbojo. "Kami usulkan sebaiknya Sekda NTB ini nantinya berasal dari Bima dan atau Dompu untuk melengkapi keberadaan Gubernur yang berasal dari Samawa dan Wagub yang berasal dari Lombok," tandasnya.
(GA. 211/212*)
