 |
| Oleh: Mukhlis, SE., ME. |
Saat ini hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Kota Bima mengalami deflasi.
Pada bulan Juli 2019 NTB mengalami deflasi sebesar 0,13 porsen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 136,30 pada bulan Juni 2019 menjadi 136,12 pada bulan Juli 2019.
“Dengan angka deflasi tersebut, maka laju inflasi Nusa Tenggara Barat tahun kalender (Juli 2019–Desember 2018) mencapai 1,59 persen dan laju inflasi ’tahun ke tahun’ (Juli 2019–Juli 2018) mencapai 2,59 persen, (Sumber : BPS Provinsi NTB).
Deflasi Nusa Tenggara Barat bulan Juli 2019 sebesar 0,13 porsen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,8 porsen; Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,27 porsen dan Kelompok Kesehatan sebesar 0,09 porsen.
Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Sandang sebesar 1,01 porsen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olah raga sebesar 0,31 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar sebesar 0,11 persen dan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,05 porsen.
Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi Nasional yang tercatat sebesar 0,30 porsen. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,03 porsen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,52 porsen.
Lima komoditas yang mengalami kenaikan harga terbesar di bulan Juli 2019 ini antara lain Cabai Rawit, Cabai Merah, Emas Perhiasan, Kayu Lapis, dan Bandeng/Bolu. Sedangkan lima komoditas yang mengalami penurunan harga terbesar antara lain Tomat Sayur, Bawang Merah, Angkutan Udara, Bawang Putih, dan Tenggiri.
Deflasi adalah penurunan harga barang secara bersama-sama. Secara teoritis, deflasi sangat tidak diharapkan terus menerus terjadi. Karena secara empiris masalah deflasi akan menyebabkan disinsentif bagi dunia bisnis untuk melakukan ekspansi bisnis dan melakukan investasi baru. Dengan kata lain, bagi dunia bisnis, menurunnya spending power atau kekuatan belanja masyarakat akan berpengaruh terhadap pembelian produk-produk mereka. Sehingga kalau terjadi penurunan pembelian maka dunia bisnis akan mengurangi ekspansi usaha.
Dalam konteks ilmu makroekonomi, keadaan ini disebut sebagai masalah deflation spiral.
Hal inilah yang terjadi di Jepang beberapa tahun yang lalu, dimana deflation spiral yang dipicu oleh tingginya tabungan masyarakat dan rendahnya kekuatan belanja masyarakat (spending power) menyebabkan menurunnya konsumsi masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, deflation spiral di jepang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi.
Jika dilihat secara lebih detail masalah deflasi dapat dilihat dari faktor-faktor yang menyumbang. Ternyata faktor-faktor lain selain bahan makanan turun drastis menyebabkan penurunan harga secara umum. Artinya, meski dalam keadaan penurunan pendapatan (seperti yang terjadi saat ini karena perekonomian yang menunjukan perlambatan), masyarakat cenderung tidak mengurangi konsumsi bahan makanan secara drastis. Namun pos-pos pengeluaran lain diturunkan sehingga mengurangi permintaan terhadap barang tersebut, yang mengakibatkan penurunan harga.
Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bima dalam menghadapi masalah deflasi:
Pertama, pemerintah Kota Bima harus mampu mengidentifikasi masyarakat yang terkena dampak paling besar dengan adanya perlambatan ekonomi. Bahkan untuk masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, harus diberikan cash transfer untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dalam konteks ini perlu adanya bantuan langsung bagi masyarakat miskin.
Kedua, Pemerintah Kota Bima harus menjaga bisnis-bisnis agar tetap survive di era perlambatan ekonomi dan penurunan permintaan. Hal ini dilakukan dengan mendorong daya saing bisnis-bisnis lokal serta melakukan promosi yang gencar keluar daerah.
Ketiga, pemerintah Kota Bima harus meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi lokal (bazzar, festival dan car free day) untuk menggairahkan ekonomi masyarakat.
Keempat, pemerintah Kota Bima harus menjaga tata niaga bahan makanan agar tetap efisien sehingga tidak dikuasai oleh segelintir pengusaha atau pengepul.
Kelima, pemerintah Kota Bima harus terus berinovasi untuk mengurangi biaya transportasi (biaya logistik) khususnya untuk mengefisienkan pengiriman barang-barang agar lebih kompetitif.
Intinya, pemerintah Kota Bima harus lebih aktif bagaimana meningkatkan kembali gairah untuk berekonomi, berinvestasi dan berkonsumsi secara arif agar perekonomian kembali meningkat dan spending power masyarakat juga meningkat. Dan penulis yakin pemerintah Kota Bima pasti segera merespon hal ini.
*Penulis: Kabid Pengabdian Masyarakat STKIP Bima Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Bima.
