 |
| Walikota Bima, HML |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Saat memimpin apel pagi dihadapan ratusan peserta pegawai lingkup Pemkot Bima, Senin 2 Maret 2020 lalu, Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE, mengeluarkan pernyataan keras dan mengejutkan.
Pasalnya, secara terbuka ia memperingatkan kepada seluruh jajaran ASN dan pegawai di lingkup Pemkot Bima untuk menghentikan pencatutan namanya guna melancarkan kepentingan pribadi mereka.
Dimintanya kepada seluruh aparatur sipil negara untuk menunjukkan kinerja yang baik dan dedikasi sesuai dengan aturan yang ada.
Disampaikannya, banyak sejumlah oknum yang melanggar aturan bahkan menyalahgunakan namanya untuk mengambil uang guna melancarkan kepentingan pribadi mereka pada saat mutasi. “Saya katakan, hentikan dan kembalikan uang yang sudah diambil, atau saya akan tindak tegas,” tegasnya seperti dilansir Humaspro Pemkot Bima, Selasa (3/3).
Wali Kota menegaskan, dirinya sejak awal memimpin Kota Bima tidak pernah menyuruh menarik uang apapun baik untuk jabatan, maupun untuk hal-hal lain. Karena dirinya memang tidak ingin melakukan itu.
"Saya betul-betul ingin meletakkan pondasi yang baik, ini yang perlu dilakukan pembenahan, kita harus rubah mentalitas, kalau orang itu mumpuni, saya angkat", tegasnya.
Ia menambahkan, apabila dengan jabatan memakai uang misal Rp 20 juta, lantas berapa gaji PNS. Jika gaji sebesar Rp 3 juta, maka butuh waktu 2 tahun untuk menyisihkan uangnya ntuk mengembalikan modal pembayaran itu. “Kan kasian itu, terlalu jahat," ujar Walikota.
Namun sayangnya, saat ini didesak sejumlah wartawan, Walikota Bima HM Lutfi enggan menyebutkan siapa saja pejabat sekelas kepala dinas (Kadis) dan kepala bidang (Kabid), ketika ditanya para pekerja media tentang pejabat yang mengambil uang untuk jual beli jabatan. Namun dipastikannya bahwa oknum Pejabat itu ada dan suatu saat akan ia tindak tegas.
“Ada beberapa (Pejabat), tapi tidak perlu saya sebutkan, Off the Record,” ujarnya, usai meresmikan SPBE, Selasa (3/3).
Namun pada intinya kata Walikota, dirinya memberi peringatan. Karena ia sudah cukup sabar selama satu tahun setengah ini. Untuk itu ia mewanti wanti agar jngan sampai ada lagi yang mengatasnamakan kepala daerah untuk kepentingan-kepentingan pribadi.
Kenapa tidak dicopot saja? Menurut Lutfi, soal mencopot atau memutasi ada aturan mainnya. Kepala dinas bisa dimutasi apabila sudah menjabat selama 2 tahun. Tapi kalau ada yang sifatnya melanggar hukum, kapan saja bisa dilakukan. “Ini semua ada pada catatan kita. Tunggu waktunya, kita akan copot,” ungkapnya.
Ditanya sejauh mana ia mengetahui soal pejabat yang jual beli jabatan tersebut, Lutfi mengaku baru kali ini mendengar adanya Kadis dan Kabid yang seperti itu. Hanya saja ia tidak ingin menyebutkan namanya dan dari dinas mana saja. “Ada beberapa lah,” katanya singkat. (GA. 212*)
