Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Tim yang dipimpin Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Provinsi NTB, Huailid S.Sos,. M.Si Rabu (14/10) melakukan penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting Terintegrasi tahun 2020 Kabupaten Bima di Aula Kantor Bupati Bima.
Bupati Bima yang diwakili Pelaksana Tugas Kepala Bappeda, Drs. H. Muzakir M.Sc, menjelaskan bahwa keterpaduan lintas sektor menjadi kunci agar angka stunting yang saat ini ada pada 24,41 persen dapat lebih diturunkan secara signifikan.
Muzakir yang turut didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tajudin SH., M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir. Syaifudin dan Kepala DP3AP2KB Drs. Syahrul menjelaskan, "Bappeda sebagai institusi yang mengkoordinasi aksi penuntasan stunting dengan mendorong komitmen dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menurunkan angka stunting.
"Stunting melekat pada kemiskinan karena selama masih ada kemiskinan maka stunting masih akan tetap ada," terangnya seperti dilansir Tim Konvergensi Penanganan Stunting Kabupaten Bima didukung oleh Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima.
Pada pertemuan tersebut, delapan orang anggota tim penilai mendengarkan dan dan melakukan review terhadap pemaparan tim konvergensi stunting Kabupaten Bima. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST,. MT,. M.Sc dan anggota tim memaparkan beberapa aksi konvergensi stunting di Kabupaten Bima.
Menurutnya, setelah dilakukan analisa dan evaluasi dengan perangkat daerah terkait, lokus desa stunting mengalami penambahan dari 20 desa pada tahun 2020 menjadi 30 pada tahun 2021, dengan 9 desa yang berstatus merah dan menjadi fokus penanganan," terangnya.
Raani juga mengungkapkan, dalam upaya percepatan penanganan stunting, sejumlah intervensi telah dilakukan antara lain peningkatan cakupan ibu hamil yang mendapat pemberian makanan tambahan (PMT), cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT.
Intervensi lainnya lanjut Raani adalah peningkatan cakupan remaja putri mendapatkan suntik TTD, cakupan layanan ibu nifas, cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB), cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, rumah tangga yang menjadi peserta JKN/ kartu Indonesia sehat (KIS) dan cakupan desa yang menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
Sebelumnya tim penilai diterima oleh penjabat sementara (Pjs) Bupati Bima Ir. Muhammad Husni M.Si. Dirinya mengharapkan agar pada tahun ini Kabupaten Bima mendapatkan prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya dalam aksi konvergensi penanganan stunting dan masalah kesehatan lainnya. (GA. 212*)
