Dompu, Garda Asakota.-
Perkembangan Posyandu Keluarga di Dompu mendapatkan apresiasi karena menjadi salah satu kabupaten yang hampir seratus persen memiliki Posyandu keluarga. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa Kabupaten Dompu akan menjadi kabupaten percontohan bagi kabupaten/kota di NTB untuk program Posyandu keluarga.
Dikatakannya, Dompu adalah kabupaten yang terdepan dalam pengembangan Posyandu keluarga, karena dari 10 kabupaten kota yang paling progresif adalah Kabupaten Dompu.
"Kita ingin dompu ini menjadi contoh dan dilihat oleh kabupaten kota yang lain, oleh karena itu, Posyandu keluarga di sini harus dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Posyandu," terangnya.
Di Dompu, hampir seratus persen Posyandu sudah berstatus Posyandu keluarga dan mayoritas Posyandu keluarga sudah terintegrasi dengan bank sampah, hingga kini sudah lebih dari 200 Posyandu keluarga yang sudah terintegrasi dengan bank sampah. "Ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten dompu betul-betul memperhatikan kesehatan masyarakatnya," tuturnya.
Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengatakan bahwa Posyandu keluarga yang telah terdata dengan baik dapat dikontrol dengan mudah sehingga masalah-masalah yang ada di desa dapat teratasi secara cepat berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
Dalam kesempatan itu juga, Umi Rohmi menjelaskan kelebihan Posyandu keluarga yang mana Posyandu keluarga ini dapat melayani seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia dengan berbagai macam permasalahan.
"Jika Posyandu ini kita intervensi dengan baik, dengan edukasi-edukasi yang cukup, maka tidak hanya masalah kesehatan yg dapat kita atasi, namun masalah sosial ekonomi juga dapat teratasi. Itulah fungsinya Posyandu keluarga," jelasnya.
Pj Sekda Kabupaten Dompu, H. Muhibuddin mengatakan bahwa kedatangan wakil Gubernur ini menjadi penyemangat untuk para kader Posyandu dalam melaksanakan tugasnya.
Ia berharap, Posyandu keluarga di kabupaten Dompu dapat berjalan dengan baik agar masyarakat bisa terlayani dengan maksimal, bukan hanya pelayanan kesehatan, namun juga pelayanan edukasi masalah ekonomi maupun masalah sosial. (red*)
