Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir
Mataram, Garda Asakota.-
Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir meminta Pemprov NTB harus fokus memprioritaskan penyelamatan ekonomi rakyat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Ini terkait penanggulangan dampak ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sebab, gejolak ekonomi yang baru mulai muncul akibat virus corona sudah memukul UMKM.
Muzihir mengatakan, krisis kali ini berbeda dibandingkan kondisi 1998. Sebab, kala itu UMKM di daerah masih tumbuh, bahkan mampu menjadi penyelamat perekonomian nasional.
"Tapi, pandemi Covid-19 memang sangat berdampak bagi perputaran roda ekonomi para pelaku UMKM. Mayoritas kesulitan memasarkan barang produksinya karena minimnya pembeli," ujarnya menjawab wartawan di ruang kerjanya,
Politisi PPP itu mengaku, telah berkeliling ke 12 titik di daerah pemilihannya (Dapil) di Kota Mataram, umumnya para pelaku UMKM sangat terpukul akibat badai pandemi Covid-19 ini.
Meski demikian, para UMKM yang mendapatkan program JPS Gemilang dari Pemprov NTB terlihat masih bisa bertahan. Sementara, yang belum kedapatan bantuan maupun order dari stimulus UMKM tersebut mulai empot-empotan.
"Jadi, sebaiknya agar ribuan UMKM di Kota Mataram tidak gulung tikar. Maka, program stimulus bantuan ekonom dari Pemprov NTB harus diperbanyak lagi menyasar ke semua sektor UMKM itu," kata Muzihir.
Menurut dia, UMKM yang bisa bertahan karena memperoleh program dari pemprov NTB yakni, mereka yang bergerak pada UMKM yang memroduksi masker dan APD bagi petugas kesehatan. Selain itu, sabun dan kopi.
"Tapi, yang lain di sektor makanan belum. Makanya, kita sarankan stimulus ekonomi Pemprov NTB harus lanjut pada semua aspek UMKM. Ini agar ekonomi bisa tetap terjaga kedepannya," ucap Muzihir.
Selain itu, ia mendukung gagasan Gubernur yang akan meminta semua OPD pemprov mempercepat realisasi belanja mereka di awal kegiatan APBD. Mengingat, dalam pandemi Covid-19 ini yang punya dana adalah pemerintah daerah.
"Gagasan ini sangat tepat. Tapi harus di ikuti sangsi yang tegas pada OPD yang lelet. Kami mendukung ada sangsi yang tegas pada OPD yang belum membelanjakan dana mereka, bila perlu pak Gubernur yang mengumumkan ke publik terkait siapa OPD yang lelet itu," tandas Muzihir. (red*)
