 |
| A. Faruk, S.ST.Par |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Pernyataan Kabid Aset BPKAD Pemkot Bima beberapa waktu lalu yang mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) pada tahun ini sudah menyediakan anggaran sebesar Rp3 milyar untuk pembebasan lahan, dibenarkan oleh Sekertaris Dinas (Sekdis) Perumahan dan Pemukiman.
Kepada wartawan, Selasa pagi (30/3) Sekertaris Dinas Perkim Kota Bima, A. Faruk, S.ST.Par, yang dikonfirmasi wartawan mengakui bahwa alokasi anggaran sebesar Rp3 milyar tersebut benar adanya, bahkan sudah masuk dalam DPA Dinas Perkim 2021.
Namun pihaknya belum bisa merinci untuk item atau lokasinya di mana saja rencana pembebasan lahan tersebut karena hal itu merupakan kebijakan Pimpinan Daerah.
"Lokasinya dimana saja tergantung pak Walikota berdasarkan skala prioritas, jadi belum bisa kami sebutkan. Kendati ancang-ancang di mana lokasinya sudah ada, namun bisa saja ada revisi perubahan terhadap semua rencana tersebut tergantung pimpinan dilihat dari segi kebutuhan daerah," ungkapnya.
Meski demikian, Faruk mengakui bahwa dari alokasi dana itu juga ada sedikit penambahan alokasi untuk kebutuhan pembebasan lahan perluasan kampus serta untuk menjawab aspirasi-aspirasi masyarakat lainnya yang dinilai prioritas.
"Tapi untuk semua ini tugas kami di Perkim sejatinya hanyalah membayarkan apa yang telah direkomendasikan oleh Pimpinan Daerah," tegasnya.
Menurutnya, dari konteks penganggaran ini bisa dimaknai bagaimana Pemerintah hari ini sangat serius untuk mewujudkan keinginan mendirikan kampus IAIN Bima, bahkan Walikota berprinsip jangan sampai masalah lahan apa yang menjadi rencana besar Pemerintah Kota Bima harus batal, dipending atau dimundurkan mengingat kebutuhan kampus Negeri ini menjadi aspirasi dan wacana masyarakat yang sejak lama digaungkan.
"Untuk itu, kami berharap kepada masyarakat Kota Bima agar mendukung program ini. "Karena bertujuan untuk kemaslahatan dan peningkatan SDM kita sendiri," imbuhnya.
Bahkan diakuinya lagi, dari dana Rp3 milyar itu Walikota punya rencana untuk menambah anggaran tersebut sebesar Rp2 milyar lagi mengingat program tahun ini diwajibkan untuk menyiapkan lahan termasuk untuk program rumah ASN yang belum memiliki rumah.
"Syaratnya harus menyiapkan lahan minimal seluas 1 ha juga di Kelurahan Kolo untuk tempat agrowisata yang kebetulan beberapa waktu lalu kami diundang oleh Kementrian Pariwisata untuk menyiapkan lahan 5 sampai 10 Ha," akunya. (GA. 003*)
