 |
| Ketua BK DPRD NTB, H Najamuddin Mustofa. |
Mataram, Garda Asakota.-
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB, H Najamuddin Mustofa, meminta kepada Pemerintah agar menghapus alokasi dana Pokok-pokok Pikiran Anggota Dewan atau yang dikenal dengan sebutan Pokir karena dinilai hanya dijadikan sebagai alat bargaining anggota Dewan dengan Pemerintah.
"Dana Pokir ini sebaiknya dihilangkan saja. Karena dana Pokir hanya dijadikan sebagai alat bargaining anggota Dewan dengan Pemerintah saja," tegas pria yang dikenal sangat vokal ini kepada sejumlah wartawan di ruangan BK DPRD NTB, Selasa 28 April 2021.
Alasan lainnya, kata politisi PAN ini, asumsi negatif cenderung dilekatkan publik kepada anggota Dewan dengan adanya pokir ini. "Semisal jual beli pokir. Ini sangat negatif bagi citra lembaga Dewan sebagai lembaga pengawas," ujarnya.
Menurutnya, sebagai pengganti dana Pokir ini, sebaiknya Pemerintah menaikan gaji anggota Dewan secara jelas sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan kinerjanya sebagai salah satu penyelenggara Negara.
"Jadi tidak lagi diberikan pokir sebagaimana hal ini mulai dilakukan di Provinsi lainnya. Dan ini jelas nilai keadilannya. Kalau pokir belum tentu bisa dibagi secara adil. Bahkan terkesan hanya menimbulkan kesenjangan di Lembaga Dewan saja dan sering terjadi ketidak terbukaan antara satu dengan yang lain. Bahkan berdampak pada munculnya sikap saling curiga antara satu dengan yang lain," cetusnya.
Dengan dihapuskannya dana pokir, menurutnya, banyak hal positif akan terjadi, seperti pembahasan APBD akan berjalan optimal. "Selain pembahasan APBD yang akan berjalan maksimal juga aspek pengawasan Lembaga Dewan ini akan berjalan baik. Manfaat lainnya yakni wibawa lembaga ini akan terangkat karena tidak ada lagi yang bermain-main dengan dana pokir ini," cetusnya.
Dalam waktu dekat ini, BK menurutnya akan menggelar kunjungan kerja ke sejumlah Provinsi yang telah berhasil menghapus pokir. (GA. Im*)
