 |
| Food Court, salah satu mega proyek yang dikerjakan di Kota Bima. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Visi misi Kepala Daerah terpilih Kota Bima menjadi visi misi RPJMD, salah satunya adalah penyediaan air bersih. Pada APBD Perubahan 2018, APBD 2019-2021, penyediaan dana untuk air bersih tampaknya tidak menjadi prioritas, atau kebijakan lain untuk mendukung itu tidak ada gaungnya hanya MoU dengan PDAM yang sudah tahu mati suri.
Sementara berdasarkan pantauan Garda Asakota, kegiatan lain yang bukan sebagai pencapaian visi seperti proyek lampu jembatan senilai Rp1,2 Milyar, food court Rp2,3 Milyar, proyek sayap kantor Rp23 Milyar, dan dana hibah malah mendapat porsi alokasi yang lebih besar.?
Sisi lain, permasalahan air bersih hampir semua wilayah kelurahan, Dara, Sambinae dan sebagainya sangat memprihatinkan karena tidak memiliki alternatif lain kecuali beli, sementara yang lain masih bisa dengan bor air walaupun dengan sumber air baku yang kurang baik.
Publik pun mempertanyakan kinerja Bappeda dan Litbang dalam memberikan skor prioritas program, yang terkesan hanya tidak lebih melaksanakan perintah memasukan kegiatan dalam APBD?.
Menanggapi fenomena ini, anggota DPRD Kota Bima, Drs. H. Mustamin Ibrahim, menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer bukan kebutuhan sekunder ) untuk gagah gagahan seperti pakaian, perumahan, jalan dan jembatan.
Karena pentingnya, kata dia, maka persediaan air bersih harus diprioritaskan. Apa lagi sudah menjadi visi misi kepala Daerah dalam RPJMDnya.
"Oleh karena itu bantu masyarakat yang sekarang sedang berteriak kekurangan air bersih," ujarnya kepada Garda Asakota, Jumat (30/4).
Anggota DPRD Kota Bima lainnya, Yogi Prima Ramadhan, SE (YPR) justru mempertanyakan sejauh mana intervensi Pemkot pada PDAM Bima yang telah dilakukan MoU beberapa waktu lalu untuk pelayanan masyarakat.
Sampai dengan pertengahan Ramadhan ini semakin banyak masyarakat yang berteriak karena susahnya air bersih, bahkan wilayah yang sebelumnya tidak pernah kekeringan sekarang mulai berteriak karena airnya macet.
Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah untuk memprioritaskan permasalahan air bersih ini karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. "Apalagi persoalan air bersih ini berkaitan dengan visi misi kepala daerah," katanya.
Perlu diapresiasi upaya drooping air yang dilakukan pemerintah melalui beberapa OPD teknis, namun ini sifatnya sementara.
"Mau sampai kapan drooping ini dilakukan terus, untuk itu perlu langkah konkrit dari pemerintah untuk secepatnya mencari solusi sehingga keperluan air bersih dapat segera terpenuhi dan terlayani dengan baik," pungkasnya. (GA. 212*)
