 |
| Anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah, S.Hi. |
Mataram, Garda Asakota.-
Komisi V DPRD NTB menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar dapat lebih meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan Early Warning System (EWS) dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi seperti musibah kebakaran.
"Ketika terjadi bencana seperti musibah kebakaran maka EWS ini akan berfungsi secara automatis. Sehingga perangkat pelaksana EWS ini tidak lagi menunggu perintah atasannya untuk bertindak, akan tetapi dia akan bertindak secara otomatis ketika terjadi bencana atau musibah kebakaran," ujar Anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah, S.Hi., kepada wartawan Garda Asakota, Senin 11 Oktober 2021, di ruang Komisi V DPRD NTB.
EWS menurutnya merupakan suatu perangkat yang bekerja secara otomatis mendeteksi terjadinya kerawanan-kerawanan bencana atau pun kerawanan sosial pada suatu wilayah atau daerah.
"Nah kita ini belum memiliki sistem EWS ini," kata pria yang akrab disapa Guru To'i ini.
Selain memiliki sistem EWS yang bersifat otomatis, Politisi PKB NTB ini juga menyarankan agar Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana yang terjadi. Infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengatasi terjadinya bencana ini harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan semestinya harus ditempatkan pada suatu wilayah yang terdekat dengan terjadinya bencana.
"Paling tidak penempatannya pada wilayah-wilayah yang terdekat dengan lokasi bencana dan tidak terhalang oleh jarak yang jauh. Sehingga ketika terjadi bencana, seperti kebakaran, maka perangkat-perangkat seperti pemadam kebakaran atau lainnya dapat langsung digunakan secara cepat dan tepat. Sekarang saatnya sistem dan perangkat yang dibutuhkan itu harus mulai segera disiapkan," cetusnya.
Sampai saat sekarang ini, pihaknya belum melihat adanya suatu kesiapan yang matang dari Pemerintah Daerah dalam menyiapkan sistem EWS serta perangkat yang dibutuhkan dalam mengatasi bencana ini.
"Oleh karenanya, saat sekarang sangat penting bagi Pemda untuk melakukan pemetaan terhadap terjadinya kerawanan pada suatu wilayah sehingga dengan pemetaan yang dilakukan itu maka Pemda kemudian bisa selanjutnya menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Kemudian hal itu dijadikan sebagai sebuah sistem yang akan bekerja secara otomatis. Kalau yang terjadi saat sekarang ini baru bersifat programatik artinya ketika terjadi bencana baru turun bergerak," ujar pria yang juga akrab disapa Yongki ini.
Pihaknya berharap agar Pemerintah Daerah dapat membantu masyarakat yang terdampak musibah kebakaran seperti di Kecamatan Sape untuk melakukan rehabilitasi rumah mereka yang hangus terbakar.
"Kami berharap Pemda dapat memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana ini untuk merehabilitasi kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar. Program rehabilitasi rumah ini tersebar baik di Dinas Sosial maupun di Dinas Perkim," pungkasnya. (GA.Im*)
