 |
| Ketua Assosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL) Provinsi Jawa Barat, Boris Sayifullah, (Putra Kabupaten Sumbawa). |
Mataram, Garda Asakota.-
Ketua Assosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL) Provinsi Jawa Barat, Boris Sayifullah, mengatakan perkembangan industrialisasi dalam skala Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Provinsi NTB, khususnya di Pulau Sumbawa berkembang cukup baik. Namun, industrialisasi dalam skala besar belum bisa berkembang baik dikarenakan adanya kendala dalam aspek transportasi di Pulau Sumbawa yang belum memadai.
"Keberadaan pelabuhan badas di Pulau Sumbawa masih belum memungkinkan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal kontainer dalam skala besar yang mengangkut raw material yang berasal dari Italia, Korea, China dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh semua pihak, khususnya pemerintah terkait untuk melakukan peningkatakan kapasitas pelabuhan yang ada di Pulau Sumbawa, seperti pelabuhan badas," ujar pria yang merupakan putra kebanggaan Sumbawa ini kepada wartawan di Mataram, Rabu 19 Januari 2022.
Dalam meningkatkan sektor industrialisasi daerah, peran Perusahaan Umum Daerah (Perusda) sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya.
"Selain Perusda itu dipimpin oleh seorang CEO. Pemda juga harus memberikan kewenangan kepada Perusda untuk mengelola sepenuhnya dana CSR sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Pemda Jabar dengan Bandung Investama-nya. Selain itu, Perusda juga harus bisa menghadirkan investasi di daerah dengan mengikat kerjasamanya sesuai dengan koridornya, tentu ini harus menggunakan pola G to G atau Goverment to Goverment, bukan lagi menggunakan pola B to G atau Bussiness to Goverment sebab ketika terjadi kegagalan dengan investasi tersebut, penyelesaian sengketanya akan sangat susah. Ini sangat berbeda ketika pola G to G yang digunakan maka komunikasi antar Kepala Daerah itu akan lebih mudah dibangun dalam menyelesaikan sengketa investasi," terangnya.
Aspek lain yang harus diperhatikan dalam mengikat investasi menurut Boris Syaifullah adalah Pemerintah Daerah harus mengikut sertakan Perusda serta organ swasta lainnya menjadi inkubator bisnis daerah.
"Ketika Kepala Daerah menerima kehadiran investor, maka inkubator bisnis ini juga harus diikutsertakan dalam menyambut kehadiran mereka. Kenapa hal ini dilakukan? sebab banyak kasus terjadi ketika Kepala Daerah menyambut investor, mereka hanya menyambutnya sendiri tanpa melibatkan inkubator bisnis ini sehingga ketika investor ini mendapatkan tandatangan persetujuan lahan untuk pengembangan investasi, maka tandatangan Kepala Daerah ini rawan disalahgunakan mereka," cetusnya.
Solusinya, kata Boris, maka pemerintah perlu membentuk yang namanya Kelompok Kerja (Pokja) Investasi yang tugasnya adalah untuk membentuk investasi.
"Pokja Investasi inilah yang akan menjemput langsung investasi," pungkasnya. (GA. Im*)
