 |
| Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi. |
Mataram, Garda Asakota.-
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya memutuskan akan melakukan pendaftaran bidding PON 2028 dengan menggandeng KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Memorandum of Understanding (MoU) nya akan ditandatangani antara berbagai unsur yang ada di Provinsi NTB dan NTT seperti Pimpinan DPRD, Gubernur, Pimpinan Komisi V dan KONI, pada tanggal 10 Februari 2022. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 nya, NTB dan NTT akan melakukan pendaftaran bersama mengikuti bidding PON 2028 di Jakarta. Sementara pemungutan suaranya tanggal 02 April," ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Mori Hanafi, kepada sejumlah wartawan, Selasa 08 Februari 2022.
Rencana keikutsertaan NTB dalam mengikuti bidding PON 2028 bersama NTT ini diharapkannya dapat membuat posisi NTB dan NTT kuat dalam pelaksanaan bidding ini dan meraih kemenangan.
"Apalagi kalau dilihat, NTT ini juga memiliki semangat dan kegigihan yang sama dengan NTB untuk dapat keluar menjadi pemenang dalam proses bidding nanti," tegasnya.
Untuk memenangkan pertarungan bidding PON 2028, pria yang dikenal sukses membawa rombongan kontingen PON NTB Gemilang ini tembus sepuluh besar Nasional pada PON X Papua, sangat berharap semua lini bisa bergerak untuk melakukan lobi atau pendekatan untuk memuluskan hajatan NTB-NTT menjadi tuan rumah PON 2028.
"Semua lini harus terus bergerak untuk melakukan lobi. Baik itu Gubernurnya, Anggota DPR dengan Pimpinan DPR, termasuk KONI juga harus terus bergerak melakukan lobi agar NTB-NTT bisa menang bidding. Jadi ini adalah kerja bersama semua pihak yang ada. Tidak boleh ada yang tidak bergerak atau diam dan atau tidak boleh ada yang terlalu dominan aja. Kalau dulu kegagalan kita itu terjadi karena KONI dibiarkan jalan sendiri, makanya berat. Tapi kalau sekarang semuanya bergerak, kita optimis menang," harap Bendahara Partai Gerindra NTB ini.
Diketahui, anggaran yang harus disiapkan untuk mengikuti proses bidding mencapai Rp 6 miliar. Rinciannya, Rp 1 miliar untuk pendaftaran dan Rp 5 miliar sebagai jaminan. Jika provinsi tidak lolos bidding PON 2028, maka uang jaminan Rp 5 miliar akan dikembalikan. Tetapi jika lolos, maka anggaran tersebut digunakan KONI Pusat untuk sosialisasi PON 2028.
"Dari segi anggaran, kita sudah siap. Hal lain yang juga akan dibicarakan dengan NTT adalah termasuk soal bagian anggaran dalam mengikuti bidding ini," pungkasnya. (GA. Im*)
