 |
| Kadistanbun NTB, H Fathul Gani. |
Mataram, Garda Asakota.-
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, menugaskan 1000 lebih penyuluh pertanian sebagai garda terdepan untuk membantu petani kaitan produksi hasil pertanian.
"Penyuluh pertanian ini kita tugaskan sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan petani. Bukan hanya membimbing petani dalam bertani, namun mencarikan solusi supaya hasil produksi pertanian sesuai harapan petani," ungkap Kepala Distanbun NTB, H Fatul Gani, Rabu 22 Juni 2022.
Dikatakan Fathul Gani, selain menugaskan penyuluh petani sebagai garda terdepan. Dinas juga akan membuat aplikasi call center aduan petani Sasak Samawa dan Mbojo (Sasambo) sebagai wadah petani mengutarakan persoalan dalam bertani.
"Sebelum masuk aduan dari petani, penyuluh harus mampu sampaikan informasi terkait apa saja yang akan jadi kendala sebelum dan sesudah bertanam. Misal kaitan cuaca, jika tidak mampu menyampaikan kondisi cuaca, maka kita gandeng petugas BMKG untuk turun menjelaskan kepada petani," katanya.
Menurut Fathul Gani, dengan jumlah penyuluh kalangan ASN 987 orang, di tambah non PNS. Dirinya meyakini kedepan petani tidak akan mengalami kendala dalam tertanam. "Bentuk penghargaan kepada penyuluh non PNS, Dinas akan prioritaskan masuk pegawai negeri PPPK," janjinya.
Untuk mematangkan rencana dan memastikan kesiapan penyuluh sebagai garda terdepan. Dalam waktu dekat akan menggelar temu karya penyuluh se-NTB untuk menukar informasi kaitan kendala di lapangan. Bahkan akan menghadir stakeholder yang ada kaitan dengan hasil pertanian, supaya bisa bertukar pemikiran dan mencari solusi dalam hal memberikan pelayanan kepada petani demi terpenuhi target surplus.
"Saya berharap kepada penyuluh supaya tidak menunggu temu karya, tapi lakukan serapan masalah di lapangan, untuk kemudian dicarikan solusi saat temu karya," tegasnya.
Fathul Gani menambahkan, aplikasi call center aduan petani Sasak Samawa dan Mbojo (Sasambo) dihajatkan sebagai ruang lingkup aduan, seperti persoalan pupuk, benih dan perkebunan.
"Kedepan, petani cukup sampaikan persoalan yang mereka alami di lapangan, tinggal penyuluh turun melakukan pendampingan dan mencarikan solusi," pungkasnya.
Saat ini lanjut Fathul Gani, sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional dengan luar lahan sawah 266.554,9 hektare, tentu membutuhkan pupuk urea untuk penanaman di lahan sawah 273.123,58 ton dan jenis NPK sebanyak 282.065,58 ton. Oleh karena itu, Dinas Tanbun mengusulkan penambahan alokasi pupuk bersubsidi jenis urea dan NPK kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
"Jika usulan penambahan itu direalisasikan, tugas penyuluh jelas mensosialisasikan, mengawal dan mengawasi penggunaan pupuk sesuai e-RDDK," tutupnya. (GA. Im*)
