 |
| Kepala Dinas (Kadis) PUPR NTB, Ir H Ridwansyah. |
Mataram, Garda Asakota.-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membantah ada pengalihan anggaran untuk perbaikan jembatan Midang dan Medas di Kabupaten Lombok Barat untuk menyukseskan perhelatan Motorcross Grand Prix (MXGP) di Samota, Kabupaten Sumbawa.
Kepala Dinas PUPR NTB, Ir H Ridwansyah menegaskan bahwa isu Pemprov NTB diam-diam mengalihkan anggaran jembatan Midang dan Medas senilai Rp15 miliar di APBD 2022 tidak benar dan tidak mendasar.
"Pemprov NTB belum pernah mengalokasikan anggaran untuk penggantian jembatan Midang dan Medas di DPA 2022. JADI Tidak benar kalo ada anggapan bahwa dananya dipindahkan ke tempat lain atau ke MXGP," tegas Ridwansyah di Mataram, Rabu (7/6/2022).
Ia mengatakan saat ini penggantian jembatan akibat bencana yang sudah dianggarkan adalah jembatan Bengkang dan jembatan Tebek, melalui program DAK 2022 yang pengusulannya dilakukan pada bulan April 2021.
"Kerusakan jembatan Midang dan jembatan Medas terjadi pada awal tahun 2022, di mana anggaran Tahun 2022 sudah ditetapkan. Jadi memang tidak pernah dibahas dalam proses penyusunan APBD 2022 di Komisi maupun Banggar DPRD NTB," ucap Dae Iwan sapaan akrabnya.
Menurut dia, usulan perbaikan jembatan Midang dan Medas tetap menjadi prioritas Pemprov NTB. Namun, karena keterbatasan APBD, Pemprov NTB telah mengusulkan penggantian jembatan Midang dan jembatan Medas ditangani dengan dana APBN melalui BNPB, yang hingga saat ini belum ada informasi mengenai kepastian pembiayaannya.
"Dinas PUPR akan memprioritaskan usulan jembatan-jembatan yang rusak karena bencana alam termasuk kedua jembatan itu (Midang dan Medas, red) di APBD Perubahan 2022. Mudah-mudahan ada tersedia anggaran," katanya.
Sebelumnya, warga Lombok Barat mempertanyakan hilangnya anggaran infrastruktur untuk Lombok Barat di APBD NTB sebesar sekitar Rp15 miliar.
Anggaran ini, berdasarkan kesepakatan resmi antara eksekutif dengan legislatif, merupakan anggaran untuk pembangunan dua jembatan terdampak banjir bandang yakni jembatan Medas dan jembatan Midang di Kecamatan Gunung Sari.
Diduga, anggaran ini diam dialihkan untuk proyek infrastruktur di Pulau Sumbawa, termasuk untuk membiayai pelaksanaan MXGP di Samota.
Kekecewaan akan hilangnya anggaran untuk Lobar ini disampaikan oleh Banggar DPR NTB, Hasbullah, kepada wartawan di Giri Menang, Selasa (7/6).
Dia mempertanyakan kemana anggaran itu digeser oleh eksekutif. Padahal, anggaran untuk dua jembatan yang vital bagi warga ini disepakati secara resmi dalam rapat anggaran antara eksekutif dan legislatif.
"Kami kecewa. Ini anggaran tiba-tiba hilang," ungkapnya.
Rabu (8/6) akan berlangsung rapat anggaran lanjutan antara eksekutif dan legislatif. Politisi PAN ini berjanji akan mencari tau soal hilangnya anggaran ini dalam rapat tersebut.
Hasbullah menjelaskan kronologinya. Anggaran untuk dua jembatan yang rusak karena banjir di Lombok Barat, yakni Rp 7,5 miliat untuk jembatan Midang dan dan Rp 7 miliar untuk jembatan Medas, disepakati berdasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri waktu itu.
Kemendagri merekomendasikan perubahan struktur anggaran atas alasan terjadinya bencana alam. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar kesepakatan antara Banggar dan TAPD untuk menganggarkan pembangunan dan perbaikan dua jembatan itu.
"Ujung-ujungnya, di luar kesepakatan resmi, anggaran itu hilang entah kemana. Masyarakat Lombok Barat tentu kecewa dengan kondisi ini," ungkapnya.
Kemana anggaran itu digeser? Anggota dewan NTB dapil Lombok Barat ini akan meminta penjelasan eksekutif. Anggaran ini satu paket dengan anggaran untuk infrastruktur di Pulau Sumbawa.
Ia bahkan menduga anggaran ini dipakai untuk membiayai persiapan infrastruktur untuk event MXGP di Samota yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
"Kalau (anggaran) ini sampai benar-benar hilang. Itu artinya Lombok Barat dizalimi oleh Pemprov ini," tegasnya.
Di luar dua jembatan ini, sejumlah infrastuktur Lombok Barat yang seharusnya ditangani Pemprov, tidak jelas pelaksanaannya. Salah satunya adalah pelebaran jalan provinsi dari Masjid Baitul Atiq Gerung hingga Kuripan yang melewati depan kantor Bupati Lombok Barat.
Pemkab Lombok Barat sampai menghabiskan belasan miliar untuk pembebasan lahan untuk pelebaran jalan, namun sampai kini Pemprov tidak memberikan kepastian. Bahkan, jembatan Gerung yang dilintasi jalan ini kondisinya rusak parah dan belum ada penanganan.
"Ini tanggung jawab Pemprov. Kita tagih itu," ungkap Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid belum lama ini. (GA. Im*)
