 |
| Sejumlah aktivisi IMM Mataram dihalau aparat saat memasuki areal kantor DPRD NTB, Kamis 08 September 2022. |
Mataram, Garda Asakota.-
Ribuan mahasiswa dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD NTB, Kamis 08 September 2022.
Pantauan wartawan media ini, ribuan mahasiswa tersebut menguasai sisi utara jalan di depan kantor DPRD NTB dan menggelar orasi secara bergantian yang mengecam sikap Pemerintah menaikkan harga BBM.
Di sisi tengah jalannya, massa mahasiswa dari IMM Mataram juga ikut memadati aksi penolakan kenaikan harga BBM. Sementara disisi selatan gerbang kantor DPRD NTB, massa mahasiswa dari HIMMAH NWDI juga ikut berteriak lantang menyuarakan agar Pemerintah mencabut kebijakannya menaikan harga BBM.
Ditengah gejolak aksi penolakan kenaikan harga BBM tersebut, tampak Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda SH MH., tanpa ragu dan sungkan memberikan respon dan apresiasinya terhadap gerakan mahasiswa tersebut.
"Tuntutan adek-adek mahasiswa sudah kami tindaklanjuti dengan menyampaikannya langsung ke Presiden RI, DPR RI, DPD RI dan sejumlah lembaga-lembaga lainnya," kata satu-satunya Srikandi Udayana ini ditengah-tengah massa aksi.
Maraknya aksi demonstrasi dari berbagai elemen pergerakan mahasiswa yang menuntut Pemerintah Pusat mencabut kembali keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi NTB berdampak pada ditundanya pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD NTB tentang penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) tentang Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
"Iya Paripurna tersebut ditunda sampai dengan normalnya kembali kondisi yang ada. Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat kembali untuk mengagendakan ulang terkait dengan agenda paripurna tersebut. Selain membahas jadwal pelaksanaan paripurna tersebut, Banmus juga akan membahas terkait dengan jadwal pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022. Termasuk jadwal pembahasan KUA PPAS APBD TA 2023," jelas Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi SH MH., kepada sejumlah wartawan, Kamis 08 September 2022.
Menurut Sekretaris DPRD NTB, jika kedepannya intensitas aksi demonstrasi penolakan terhadap naiknya harga BBM Subsidi ini tidak kunjung reda, maka jelas akan mengganggu jadwal dan aktivitas pelayanan di DPRD.
"Banyak aktivitas pelayanan yang akan terganggu dan tentu akan berpengaruh terhadap jadwal persidangan di DPRD," timpalnya.
Selain terganggunya aktivitas pelayanan di DPRD, dampak lainnya akibat terjadinya aksi penolakan kenaikan harga BBM menurutnya adalah rusaknya empat pagar yang ada di kantor DPRD.
"Pagar yang selatan roboh, pagar tengah sudah tidak bisa lagi dibuka. Begitu pun pagar lainnya juga sama dan pagar yang ada di ujung utara juga roboh," bebernya.
Akibat rusaknya empat pagar kantor DPRD tersebut, menurutnya, keamanan kantor menjadi riskan. "Dan ini harus ada pemeliharaan atau perbaikan lagi. Kisaran anggaran perbaikannya sekitar Rp100 juta untuk perbaikan empat gerbang tersebut. Ditambah lagi dengan pengecetan ulang tembok pagar yang sudah dicoret-coret dengan tulisan," sambungnya. (GA. Im*)
