.jpg) |
| Suasana kericuhan saat ratusan mahasiswa menduduki kantor DPRD Kota Bima, Rabu (17/5/2023). |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi BEM se-Kota dan Kabupaten Bima yang menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Bima, Rabu (17/5/2023) terpaksa menduduki kantor DPRD Kota setempat.
Selain itu, massa aksi juga nyaris menyegel ruangan Anggota dan Pimpinan DPRD, namun mampu dihalau aparat kepolisian. Mereka melampiaskan kekecewaan dengan merusak beberapa fasilitas kantor.
Pantauan media ini, kericuhan berawal dari tak terlihatnya sejumlah anggota hingga Ketua DPRD Kota Bima. Massa aksi menilai anggota dan pimpinan DPRD tak berada di kantornya untuk melayani masyarakat sebagai perwakilannya.
Sebelum itu, massa aksi menyampaikan orasi di halaman depan kantor DPRD Kota Bima. Mereka meminta pihak Eksekutif agar segera memperhatikan kondisi infrastruktur yang tak layak di Kota Bima.
Pasalnya tingkat kerusakan badan jalan nampak terlihat parah hingga terlihat lapisan tanah. Harusnya kondisi itu, mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah.
Di tengah orasi bergantian tersebut, massa aksi juga meminta pihak DPRD Kota Bima untuk memanfaatkan kewenangan dan fungsinya untuk mengontrol kinerja Pemerintah. Tidak menutup mata terkait persoalan jalan yang rusak.
"Kami desak Legislatif segera lakukan evaluasi Kepala Dinas PUPR Kota Bima atas kerusakan jalan, karena sesuai data yang ada, kondisi jalan sangat tak layak untuk dilintasi," ujarnya Jendral Lapangan (Jendlap), Aldin.
Tak hanya soal perbaikan jalan, mereka juga mendesak pihak Pemerintah Kota agar segera memberantas peredaran Miras. Serta meminta pihak Polres Bima Kota memberantas tindak kriminalitas, peredaran narkoba serta miras.
"Aksi kriminalitas, peredaran Miras dan narkoba harus ditindak tegas," ujarnya.
Setelah puas menyampaikan orasi, massa aksi diterima langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Bima, Syamsudin. Ia menegaskan semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan di tampung dan melanjutkan ke Pimpinan.
"Segera surat untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Yang jelas semua aspirasi yang di sampaikan, kami menerimanya dengan baik," ujarnya. (GA. 355*)
