 |
| Drs. H. Mukhtar Landa, MH, Sekda Kobi |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima tidak ingin menjawab terkait dengan ramainya polemik benar atau tidaknya surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beredar di medsos untuk salah satu saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Pemkot Bima.
Penegasan itu disampaikannya, menjawab pertanyaan wartawan, pada Senin siang ini (28/8/2023). Agar lebih jelasnya, Sekda malah mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung hal itu ke KPK. "Ini ranahnya KPK, baiknya konfirmasi langsung ke sana saja," jawabnya singkat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, surat berlogo KPK tertanggal 23 Agustus 2023 itu tersebar di berbagai group whatsapp (WA) maupun Facebook (FB).
Selain mengisyaratkan penanganan perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan, surat itu juga terang menyebutkan nama salah satu Pejabat Penting sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.
Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara Pemkot Bima, Drs. H. Mahfud, MM. Kepada Garda Asakota, Kadis mengaku tidak ada informasi yang sampai ke Pemkot terkait dengan hal tersebut.
"Mungkin lebih baik dan semua bisa dipertanggung jawabkan kalau masalah tersebut ditanyakan langsung ke APH/KPK, jangan sampai informasinya salah," singkatnya. (GA. 212*)
