 |
| Jubir KPK, Ali Fikri |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Terendus kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat pemanggilan kepada belasan orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak korupsi di tubuh Pemkot Bima, menyusul aksi penggeledahan yang berlangsung selama tiga hari kemarin.
Belasan saksi itu terdiri dari ASN maupun sejumlah kontraktor, yang sebelumnya telah diperiksa selama masa proses penyelidikan beberapa waktu lalu.
"Ya benar," jawab Kadis Kominfo Kota Bima, Drs. H. Mahfud, MM, saat dikonfirmasi wartawan terkait dengan kebenaran informasi ini, Jumat siang (1/9/2023).
Tersiar kabar, bahwa bahwa pemeriksaan belasan saksi ini akan berlangsung di Polda NTB mulai pekan depan.
Jubir KPK, Ali Fikri kepada sejumlah wartawan di gedung KPK RI, Kamis kemarin (31/8/2022) mengisyaratkan bahwa setelah Tim Penyidik KPK selesai melakukan pengumpulan alat bukti saat penggeledahan sejumlah tempat di Kota Bima, baru kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.
"Setelah pemeriksaan saksi saksi, baru kemudian selesai pada proses penyidikan dan kami lakukan penahanan pada tersangka yang dimaksud," ungkap Ali Fikri.
Diakuinya, dalam proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Pemkot Bima ada tersangkanya. "Ada tersangkanya, karena ini sudah tahap penyidikan, mengenai berapa jumlahnya nanti kami umumkan pada saat yang tepat," tegasnya.
Seperti dilansir Garda Asakota sebelumnya, menyusul beredarnya surat pemanggilan KPK RI terhadap eks Kadis PUPR Kota Bima, sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang diduga melibatkan Muhammad Lutfi, selaku Walikota Bima periode 2018-2023, Pemkot Bima melalui Kabag Hukum Setda Kota Bima Dedi Irawan, SH, MH, dan Kadis Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima, Drs. H. Mahfud, MM, dalam siaran persnya menyatakan bahwa pemerintah daerah sepenuhnya mendukung proses penegakan hukum dan transparansi dalam setiap aspek pemerintahan dan mempercayakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Dia juga menegaskan bahwa proses hukum akan dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Setiap individu yang terlibat dalam proses hukum berhak atas perlindungan hukum.
Pemerintah Kota Bima sangat menjunjung prinsip undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga belum dapat memberikan keterangan terkait para pihak di lingkup Pemerintah Kota Bima yang telah dipanggil oleh KPK terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang di duga melibatkan Walikota Bima.
Sementara dalam hal berkembangnya informasi status dugaan keterlibatan H. Muhammad Lutfi, SE selaku Walikota Bima, dia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bima masih menunggu informasi dan rilis resmi dari KPK selaku institusi yang berwenang menetapkan status tersangka kepada yang bersangkutan.
Pemerintah Kota Bima mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayai jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.
"Pemerintah daerah akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah," tegasnya beberapa waktu lalu. (GA. 212*)
