-->

Notification

×

Iklan

Komisi IV DPRD NTB Dorong Pemerintah Bantu Daerah Dilanda Kekeringan Akibat Elnino

Thursday, October 5, 2023 | Thursday, October 05, 2023 WIB | 0 Views Last Updated 2023-10-16T23:03:00Z

 

Ketua Komisi IV DPRD NTB, H Achmad Puaddi, FT.



Mataram, Garda Asakota.-

 


Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Achmad Puaddi, FT., mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) agar dapat bergerak cepat membantu daerah-daerah yang dilanda kekeringan akibat kekeringan berkepanjangan atau Elnino.

 


“Kami menekankan kepada BPBD agar segera merespon atau membantu daerah-daerah yang dilanda kekeringan ini,” tegas politisi Golkar mantan Ketua DPRD Lombok Tengah ini kepada wartawan, Rabu 04 Oktober 2023.

 


Komisi IV sendiri menurutnya sudah menerima laporan dari BPBD terkait dengan terjadinya kondisi elnino di NTB.

 


“Saat itu mereka mengusulkan anggaran sebesar Rp1,4 Milyar. Di APBD Murni 2023 sudah dianggarkan dana sebesar Rp400 juta. Kemudian di APBD Perubahan 2023, anggarannya ditambah lagi sebesar Rp1 Milyar,” bebernya.

 


Di APBD Perubahan 2023, Dewan kembali menyetujui anggaran bencana yang diusulkan oleh BPBD NTB untuk mengatasi bencana kekeringan ini sebesar Rp1 Milyar.

 


“Dana Rp1 Milyar itu dipergunakan untuk menanggulangi terjadinya bencana. Tetapi karena sekarang yang terjadi adalah bencana kekeringan, maka silahkan dipergunakan untuk menanggulangi bencana kekeringan,” ujarnya.

 


Anggaran sebesar Rp1 Milyar tersebut menurutnya bisa diarahkan penggunaannya untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat yang sedang dilanda kekeringan dan akan disalurkan melalui pihak ketiga.

 


“Penggunaan anggaran tersebut akan dilakukan melalui pihak ketiga,” timpalnya.

 


Pemerintah Provinsi menurutnya hanya bersifat membantu Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dalam mengatasi meluasnya dampak elnino yang diperkirakan akan berlangsung hingga November ini.

 


“Jadi Pemprov melalui BPBD sifatnya hanya mengkoordinir saja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” timpalnya.

 


Selain BPBD, ia juga berharap agar dinas teknis yang lain seperti Dinas PUPR dapat mensupport langkah antisipasi bencana kekeringan ini dengan pelaksanaan program pembuatan sumur bor.

 


“Dan untuk ketersediaan anggarannya juga, saya rasa tidak ada masalah. Ditambah lagi dari ketersediaan anggaran melalui pokir-pokir Dewan juga ada,” tandasnya. (GA. Im*)

×
Berita Terbaru Update