Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H Mohammad Akri.
Mataram,
Garda Asakota.-
Peran aktif pemerintah
dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana membangun
kreativitas dalam membangun usaha dipandang sangat penting untuk dilakukan guna
menekan angka kemiskinan di daerah.
Komisi V
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB juga menyarankan agar
pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa dapat mengedukasi masyarakat terkait pola menurunkan
kemiskinan.
“Mengatasi
persoalan kemiskinan, tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak.
Menekan dan mengentaskan kemiskinan di daerah bisa dimulai dari desa. Aparatur
pemerintah desa harus kreatif dan berinovasi. Karena, aparatur desa dinilai
memiliki andil yang sama dalam menyikapi persoalan kemiskinan. Terlebih cukup
banyak program yang bisa digelontorkan dalam mengurai angka kemiskinan di
daerah,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Mohammad Akri, Rabu 6 Desember
2023.
Menurut
Akri, aparatur pemerintahan desa memiliki andil yang sama dalam mengatasi
kemiskinan. Pemerintah desa dalam hal ini harus memprioritaskan penurunan angka
kemiskinan.
“Apalagi
sekarang ini dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sangat besar,”
tegasnya.
Politisi
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, jika ini dikelola dengan
baik bagi pengentasan kemiskinan maka kasus kemiskinan di desa dapat terurai.
Disebutkannya,
hampir 60 persen dana desa digunakan untuk pembangunan fisik dan 40 persennya
untuk pembangunan sumber daya. Sehingga diperlukan adanya edukasi kepada
masyarakat dalam menurunkan angka kemiskinan.
Alokasi Dana
Desa yang ada harus dikelola untuk mengatasi kemiskinan melalui program-program
nyata dan tepat sasaran. “Perlu ada edukasi-edukasi terhadap masyarakat,”
sarannya.
Terkait
bagaimana mengentaskan kemiskinan. Kalau tidak ada pola-pola edukasi maka akan
sangat susah sekali kemiskinan ini diturunkan didesa maupun diperkotaan.
Sejauh ini,
belum berbanding lurus dengan banyaknya program yang digelontorkan terhadap
penurunan angka kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung
Tunai (BLT).
Tak
terkecuali CSR dan lainnya banyak diberikan pemerintah dalam menyikapi
kemiskinan. Namun demikian masih ditemukan masyarakat miskin.
Untuk itulah
pihaknya berharap adanya inovasi dan kreasi yang dilakukan tidak hanya
pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tapi juga pemerintah desa agar
kemiskinan di NTB terurai dengan baik.
Badan Pusat
Statistik (BPS) merilis persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara
Barat (NTB) pada Maret 2023 mengalami kenaikan.
Jumlah
penduduk miskin pada Maret 2023 bertambah sebanyak 19.290 orang dibandingkan
Maret 2022. Sedangkan jika dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin
di NTB bertambah sebanyak 6.540 orang.
Persentase
penduduk miskin di NTB pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03
persen terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret
2022.
“Jumlah
penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 751,23 ribu orang, bertambah 6,54 ribu
orang terhadap September 2022 dan bertambah 19,29 ribu orang terhadap Maret
2022,” sebut Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram.
Wahyudin
memaparkan persentase penduduk miskin perkotaan di NTB pada September 2022
sebesar 13,98 persen, turun menjadi 13,76 persen pada Maret 2023.
Sementara
persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2022 sebesar 13,66 persen,
naik menjadi 13,95 persen pada Maret 2023.
Dibanding
September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 turun
sebanyak 0,5 ribu orang, dari 384,03 ribu orang pada September 2022 menjadi
383,53 ribu orang pada Maret 2023.
Sedangkan pada periode yang sama jumlah penduduk miskin
pedesaan naik sebanyak 7,04 ribu orang, dari 360,66 ribu
orang pada September 2022 menjadi 367,70 ribu orang pada
Maret 2023. (**)
