Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045, yang digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya pada Selasa 20 Februari 2024.
Mataram, Garda Asakota.-
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB), H Muzihir, menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045, yang digelar
di Ballroom Hotel Lombok Raya pada Selasa 20 Februari 2024.
“Kegiatan diselenggarakan sesuai dengan Pasal 22 ayat (1)
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam rangka menyerap
saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
daerah, termasuk dalam hal ini dari DPRD Provinsi NTB,” ungkap Wakil Ketua DPRD
NTB dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB ini.
Acara yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Provinsi NTB ini juga dihadiri oleh Penjabat Gubernur NTB, Drs. H.
Lalu Gita Ariadi, M.Si.
Adapun rancangan Visi Daerah 2025 – 2045 yaitu NTB EMAS 2045
yang memiliki kepanjangan Daerah yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan dan
Sejahtera.
“Hal ini tentu untuk menyongsong Indonesia Emas 100 tahun
Kemerdekaan Indonesia, dengan memperoyeksikan RKPD dibutuhkan kemampuan
menganalisa situasi berdasarkan data fakta informasi yang ada, dengan berbagai
capaian yang positif, serta kendala yang menjadi antisipasi dan diperhitungkan,”
ujar Miq Gite.
Miq Gite menyampaikan terima kasih kepada Bappeda NTB yang telah
bekerja keras menyiapkan dokumen untuk RPJPD dan RKPD agar menjadi pedomen
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di bulan November tahun 2024 mendatang.
“Terima kasih kepada Bappeda NTB sudah mengundang berbagai
stakeholder masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memaparkan hasil kerja
tim dan pakar – pakar yang sudah dibentuk dan menyusun draf dokumen perencanaan
yang dimaksud,” ungkapnya.
Terdapat 12 isu strategis, diantaranya Lingkungan Hidup,
Kebencanaan dan Kemandirian Pangan, Peningkatan Stabilitas Keamanan Wilayah,
Tatat Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur Dasar, Kecukupan Fiskal Daerah, Akselerasi Transformasi Digital.
Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi Non Tambang, Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Pengmebangan Pariwisata Menuju Destinasi Wisata Internasional, Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, Kemiskinan dan Ketimpangan Kerja dan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim. (**)
