 |
| Bupati dan Ketua DPRD di acara Musrenbang RKPD Kabupaten Bima 2025 dan RPJPD Kabupaten Bima 2025-2045 di Hotel Marina Inn, Rabu (3/4/2024). |
Kabupaten Bima, Garda Asakota.-
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bima tahun 2025 dan RPJPD Kabupaten Bima tahun 2025 - 2045 yang berlangsung Rabu (3/04/2024) di Ball Room Hotel Marina Inn Jln. Pantai Lawata Kota Bima dibuka secara resmi oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP.
Bupati Bima yang hadir bersama Wakil Bupati H. Dahlan M.Noer, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, SE.M.IP, Wakil Ketua DPRD Dra.Hj. Nurhayati, MM, para pejabat struktural dan fungsional menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bappeda, Taufik, ST, MT, yang sudah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan menindaklanjuti Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam aspek perencanaan pembangunan.
Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bappeda beserta jajaran yang telah mengantarkan Kabupaten Bima sebagai salah satu daerah yang telah melaksanakan Musrenbang perempuan dan disabilitas.
"Musrenbang khusus ini menandakan kepedulian pemerintah atas kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas. Saya berharap upaya seperti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang," trang Bupati.
Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, SE.M.IP yang memaparkan pokok pikiran legislatif pada forum tersebut mengatakan, Musrenbang merupakan poin yang memiliki peran penting dan strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
Menurutnya, dokumen tersebut merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD, kunjungan kerja DPRD serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan.
Selain penyampaian dari Bupati dan Ketua DPRD, Musrenbang tersebut juga dimanfaatkan oleh berbeda provinsi NTB Melalui aplikasi zoom meeting untuk mencari untuk memaparkan arah dan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi yang antara lain mencakup indikator transformasi ekonomi, transformasi ekonomi hijau dan transformasi digital. (GA. 212*)
