 |
| Pj Walikota Bima menerima hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 berlangsung di Kota Mataram Kamis, 30 Mei 2024. |
Mataram, Garda Asakota.-
Pemerintah Kota Bima kembali menunjukkan prestasinya dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Hal itu diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 berlangsung di Kota Mataram Kamis, 30 Mei 2024.
Pencapaian ini, kata Pj Walikota Bima merupakan bukti komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, transparan, dan akuntabel.
"Opini WTP yang diraih Kota Bima ini menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan daerah," ungkapnya di acara yang juga dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dan Ketua DPRD serta pejabat penting dari berbagai kabupaten/kota di NTB.
Menurutnya, acara penyerahan hasil pemeriksaan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di NTB untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan keuangan mereka demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.
Pj. Walikota Bima, H. Mohammad Rum hadir dalam kegiatan ini didampingi oleh Ketua DPRD Kota Bima, Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur Inspektorat Kota Bima, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.
Seusai sesi penandatanganan dan penyerahan LHP BPK RI Perwakilan NTB, H. Mohammad Rum mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam mengelola keuangan daerah.
Ia menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya sekadar prestasi, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
"Predikat WTP ini adalah hasil dari komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Kota Bima. Namun, jangan sampai kita berpuas diri. Kita harus terus berupaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah," ujar H. Mohammad Rum.
Ia juga menambahkan bahwa predikat WTP ke-10 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai pemerintah Kota Bima untuk bekerja lebih giat lagi. Untuk itu, ia berharap bahwa prestasi ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata di Kota Bima.
"Harapan saya, predikat ini menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan. Kita harus memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
H. Mohammad Rum juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keuangan serta mengikuti perkembangan regulasi yang ada. Beliau menegaskan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, termasuk DPRD dan masyarakat, untuk menjaga keberlanjutan predikat WTP di tahun-tahun mendatang.
"Kerja sama dan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci utama untuk mempertahankan prestasi ini. Mari kita terus bekerja bersama untuk membangun Kota Bima yang lebih baik dan sejahtera," tutupnya. (GA. 212*)
Pemerintah Kota Bima kembali menunjukkan prestasinya dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Hal itu diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 berlangsung di Kota Mataram Kamis, 30 Mei 2024.
Pencapaian ini, kata Pj Walikota Bima merupakan bukti komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, transparan, dan akuntabel.
"Opini WTP yang diraih Kota Bima ini menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan daerah," ungkapnya di acara yang juga dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dan Ketua DPRD serta pejabat penting dari berbagai kabupaten/kota di NTB.
Menurutnya, acara penyerahan hasil pemeriksaan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di NTB untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan keuangan mereka demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.
Pj. Walikota Bima, H. Mohammad Rum hadir dalam kegiatan ini didampingi oleh Ketua DPRD Kota Bima, Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur Inspektorat Kota Bima, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.
Seusai sesi penandatanganan dan penyerahan LHP BPK RI Perwakilan NTB, H. Mohammad Rum mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam mengelola keuangan daerah.
Ia menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya sekadar prestasi, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
"Predikat WTP ini adalah hasil dari komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Kota Bima. Namun, jangan sampai kita berpuas diri. Kita harus terus berupaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah," ujar H. Mohammad Rum.
Ia juga menambahkan bahwa predikat WTP ke-10 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai pemerintah Kota Bima untuk bekerja lebih giat lagi. Untuk itu, ia berharap bahwa prestasi ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata di Kota Bima.
"Harapan saya, predikat ini menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan. Kita harus memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
H. Mohammad Rum juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keuangan serta mengikuti perkembangan regulasi yang ada. Beliau menegaskan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, termasuk DPRD dan masyarakat, untuk menjaga keberlanjutan predikat WTP di tahun-tahun mendatang.
"Kerja sama dan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci utama untuk mempertahankan prestasi ini. Mari kita terus bekerja bersama untuk membangun Kota Bima yang lebih baik dan sejahtera," tutupnya. (GA. 212*)
