Bima, Garda Asakota.-
Pengisian Jabatan Eselon II pada 4 SKPD yang baru terbentuk masih dilakukan konsultasi dengan Gubernur NTB. Hasilnya, ungkap Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, masih menunggu hasil konsultasi yang kini masih dilakukan bersama Gubernur NTB.
Saat menghadiri rapat paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2011, di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima, Kamis (3/03), Bupati mengatakan bahwa konsultasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 5 Tahun 2005.
“Pernyataan ini sekaligus menjawab pandangan umum dari Fraksi Pelopor Kebangkitan Demokrasi Indonesia Raya, perihal belum ditindak¬lan-jutinya Perda Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan beberapa bulan yang lalu,” ungkap Bupati melalui Kabag Humaspro, Drs. Aris Gunawan.
Saat ini, kata dia, pemerintah telah menyusun langkah-langkah kongkrit mempercepat implementasinya, terma¬suk penetapan Peraturan Bupati terkait rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organi¬sasi Perangkat daerah yang baru ter¬bentuk. “Jadi, tidak ada maksud-maksud tertentu untuk memperlambat imple¬mentasi Perda yang dimaksud,” katanya.
Disamping itu, tengah disiapkan sarana dan prasarana infrastruktur per¬kantoran dengan memanfaatkan secara optimal beberapa gedung yang selama ini tidak difungsikan seperti Kantor Dewan masjid Indonesia(DMI), Gedung Koni dan Sekretariat Korpri. Sedangkan untuk masalah SDM pada 4 SKPD yang baru, sambil menunggu hasil konsultasi dengan Gubernur. Bupati berjanji, akan mengisi para pejabat sesuai dengan tuntutan profesionalisme tugas SKPD tersebut. (GA. 212*)
Pengisian Jabatan Eselon II pada 4 SKPD yang baru terbentuk masih dilakukan konsultasi dengan Gubernur NTB. Hasilnya, ungkap Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, masih menunggu hasil konsultasi yang kini masih dilakukan bersama Gubernur NTB.
Saat menghadiri rapat paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2011, di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima, Kamis (3/03), Bupati mengatakan bahwa konsultasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 5 Tahun 2005.
“Pernyataan ini sekaligus menjawab pandangan umum dari Fraksi Pelopor Kebangkitan Demokrasi Indonesia Raya, perihal belum ditindak¬lan-jutinya Perda Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan beberapa bulan yang lalu,” ungkap Bupati melalui Kabag Humaspro, Drs. Aris Gunawan.
Saat ini, kata dia, pemerintah telah menyusun langkah-langkah kongkrit mempercepat implementasinya, terma¬suk penetapan Peraturan Bupati terkait rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organi¬sasi Perangkat daerah yang baru ter¬bentuk. “Jadi, tidak ada maksud-maksud tertentu untuk memperlambat imple¬mentasi Perda yang dimaksud,” katanya.
Disamping itu, tengah disiapkan sarana dan prasarana infrastruktur per¬kantoran dengan memanfaatkan secara optimal beberapa gedung yang selama ini tidak difungsikan seperti Kantor Dewan masjid Indonesia(DMI), Gedung Koni dan Sekretariat Korpri. Sedangkan untuk masalah SDM pada 4 SKPD yang baru, sambil menunggu hasil konsultasi dengan Gubernur. Bupati berjanji, akan mengisi para pejabat sesuai dengan tuntutan profesionalisme tugas SKPD tersebut. (GA. 212*)
