Mataram, Garda Asakota.-
Masih banyaknya program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang hingga Semester I Triwulan Ketiga ini belum terimplementasikan oleh pihak Pemprov NTB dinilai oleh anggota Komisi I DPRD NTB, Drs. H. Abdul Hafid, merupakan indikasi terjadinya kelambatan dalam proses pelayanan public.
Mestinya, menurut Anggota DPRD NTB yang dikenal
cukup getol mendorong terjadinya peningkatan kinerja SDM di Pemprov NTB ini, implementasi program itu harus dilaksanakan secara bertahap yakni 20 persen untuk Triwulan I, 30 persen untuk triwulan ke-II, 30 persen triwulan ke-III, dan 20 persen triwulan ke-IV yang dilakukan di akhir tahun. “Sementara, saat ini rata-rata realisasi¬nya baru sekitar 26 hingga 30 sekian persen.Kajian saya ini disebabkan oleh karena kinerja sumber daya aparatur yang belum maksimal melaksanakan tupoksi-nya.Berarti inikan terjadi kelambatan dalam proses pelayanan publik,” sesal H. Abdul Hafid kepada wartawan media ini Jum’at lalu. Tahun ini menurutnya adalah tahun percepatan anggaran, mestinya sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan tahun percepatan anggaran maka harus ada dorongan yang lebih kuat pada tiap SKPD itu untuk lebih maksimal dalam melaksa¬nakan kinerjanya.”Jangan sampai di penghujung tahun anggaran nanti semua dilaksanakan secara jor-joran. Kalau itu yang terjadi, maka akan sangat tidak efektif. Dan hal ini membuat saya prihatin.Padahal serapan anggaran ini adalah untuk kepentingan publik,” tandasnya.(GA. 211*)
cukup getol mendorong terjadinya peningkatan kinerja SDM di Pemprov NTB ini, implementasi program itu harus dilaksanakan secara bertahap yakni 20 persen untuk Triwulan I, 30 persen untuk triwulan ke-II, 30 persen triwulan ke-III, dan 20 persen triwulan ke-IV yang dilakukan di akhir tahun. “Sementara, saat ini rata-rata realisasi¬nya baru sekitar 26 hingga 30 sekian persen.Kajian saya ini disebabkan oleh karena kinerja sumber daya aparatur yang belum maksimal melaksanakan tupoksi-nya.Berarti inikan terjadi kelambatan dalam proses pelayanan publik,” sesal H. Abdul Hafid kepada wartawan media ini Jum’at lalu. Tahun ini menurutnya adalah tahun percepatan anggaran, mestinya sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan tahun percepatan anggaran maka harus ada dorongan yang lebih kuat pada tiap SKPD itu untuk lebih maksimal dalam melaksa¬nakan kinerjanya.”Jangan sampai di penghujung tahun anggaran nanti semua dilaksanakan secara jor-joran. Kalau itu yang terjadi, maka akan sangat tidak efektif. Dan hal ini membuat saya prihatin.Padahal serapan anggaran ini adalah untuk kepentingan publik,” tandasnya.(GA. 211*)
