para pelaku usaha yang sudah memiliki tingkat profesiona¬lisme yang tinggi dibidangnya terus mem¬bantu pemerintah menurunkan peluang ter¬bukanya pengangguran di daerah dengan menyelenggarakan berbagai penyelengga¬raan pelatihan dan kursus. Salah satu organisasi yang memiliki komitmen tinggi untuk meretas tingginya angka penganggu¬ran di NTB ini adalah organisasi yang ber¬nama Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Mata¬ram yang dipimpin oleh Dra. Hj. Donik Hardiani. Lima (5) tahun menggeluti usaha salon kecantikan dan spa di NTB serta berbagai usaha lainnya yang mengantarkan¬nya sebagai salah seorang pengusaha yang dikenal sukses, Hj. Donik Hardiani yang kini memimpin organisasi HIPKI Kota Mataram terus memupuk komitmen dan kesungguhannya dalam merangkul dan memotivasi kembali para pelaku organisasi kursus dan keterampilan di Kota Mataram guna bersama-sama dengan pemerintah membangun kesadaran masyarakat agar memiliki skill dan keterampilan sebagai bekal bagi mereka untuk terjun di dunia kewirausahaan. “Dari data yang ada.Pelaku di dunia kursus dan pelatihan itu berjumlah sekitar 200-an. Namun, sepertinya sebagian banyak yang sudah mati suri. Saya ingin mendata kembali keberadaan riel mereka dan mengetahui apa sih kendala yang dihadapi oleh mereka. Lalu saya akan rangkul mereka dan mendorong mereka agar bisa bergerak maju secara bersama guna meretas problematic bangsa ini yang selalu diperhadapkan dengan angka pengangguran yang tinggi,” kata Hj. Donik Hardiani yang dikenal sebagai sosok yang energik ini kepada wartawan media ini beberapa waktu lalu di Sekretariat HIPKI Kota Mataram, Jalan Panji Tilaar. Keseriusan pemilik Salon dan LKP ‘SALON DENDE’ ini, dilatarbelakangi oleh karena masih tingginya angka penganggu¬ran di Kota Mataram yang ditandai dengan masih banyaknya para pencari kerja yang menjadi waiting list pada setiap program pelatihan dan kursus yang digelarnya sela¬ma ini. “Hampir lima tahun saya merekrut dan mendidik mereka. Dan setiap saya menggelar kegiatan pelatihan dan kursus, angka waiting list nya juga masih sedemi¬kian banyaknya. Makanya saya berkeingi¬nan untuk mendorong LKP-LKP yang tergabung dalam HIPKI ini untuk bersama-sama membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran dengan terlebih dahu¬lu menciptakan kemandirian dan profesio¬nalisme dalam tubuh lembaga kita sendiri untuk membuat sebuah inisiasi program yang dibutuhkan oleh pasar kerja,” cetus sosok yang mengaku sudah berhasil mendidik 300 orang tenaga kerja dibidang tata rias dan spa serta rata-rata mereka sudah bekerja di berbagai hotel di dalam maupun di luar daerah melalui LKP ‘ SALON DENDE’ yang dipimpinnya ini. Kondisi saat sekarang, kata Hj. Donik, sebenarnya pasar kerja seperti Hotel Bintang Tujuh di Bali dan Bandung tengah mencari tenaga kerja di bidang Spa. Dan permintaan pasar kerja itu tidak mampu dipenuhi oleh karena masih terkendala oleh adanya mindset di masyarakat kita yang masih menganggap ‘negatif’ pekerjaan-pekerjaan seperti itu. “Mindset masyarakat ini yang perlu kita luruskan dulu agar bisa mereduksi angka pengangguran di daerah.Bahkan permin¬taan pasar kerja pun ada yang berasal dari Hotel Berbintang yang ada di Luar Negeri seperti Dubai.Namun, ini semua masih ter¬kendala oleh karena adanya mindset negative tentang pekerjaan di bidang Spa ini.Merubah mindset ini mungkin perlu waktu dan tahapan serta peran serta dari semua pihak tentunya,” tandasnya. Oleh karenanya, menurut Hj. Donik Hardiani yang saat itu turut didampingi oleh Wakil Sekretarisnya, Eka Sulistyawati, SP., sebagai sebuah organisasi yang mengako¬modir entitas lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus, HIPKI Kota Mataram, mengemban visi untuk menjadikan dirinya sebagai organisasi yang tangguh dalam pengembangan mutu akses lembaga kursus dan pelatihan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan misinya adalah menghasilkan produk knowledge pada standar kompetensi yang marketable terhadap pasar kerja. “Hal ini bisa tercapai dengan strategi pengembangan yang me¬liputi penguatan kelembagaan, penguatan basis kompetensi dan penguatan mutu keter¬sediaan sarana dan prasarana yang akomo¬datif terhadap penyelenggaraan fungsi organisasi serta penguatan mutu pengem¬bangan sumber-sumber pembiayaan,” tandasnya. (GA. 211/Adv.*).
