Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima tahun 2012 ini sudah menyelesaikan desain/master-plan pem¬ban gunan fisik fa¬silitas dan unitilitas kan¬tor Pemkab Bima di Desa Pandai Keca¬matan Woha. Dengan demikian, ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap¬peda) Kabupaten Bima, Drs. Muzakkir, M. Sc, program pembangunan fisik kont¬struksi di atas lahan baru lokasi kantor pemerintah Kabupaten Bima itu, sudah bisa dimulai. “Tahun ini desain atau master-plan Ibukotanya sudah selesai, artinya fasilitas pembangunan fisik akan segera dikerjakan,” ungkap Ketua Bappeda, Jum¬at (14/9), menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan kelanjutan pembangunan Ibukota
Kabupaten Bima. Meskipun tahapan desain atau master-plan-nya sudah selesai, namun hal itu tidak serta merta Pemkab Bima akan membangun semua fasilitas perkantor sekaligus dalam tahun anggaran berjalan, karena keterba¬tasan kemampuan APBD murni. Makanya, Pemda saat ini sedang dan akan terus memperjuangkan kucuran dana Pusat demi keberlanjutan pembangunan fisik fasilitas perkantoran tersebut. Pria yang kerap disapa Om Jack ini mengakui Pemda tengah memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana dan pra¬sarana Pemerintahan 2012-2013 ke Peme¬rintah Pusat. Kabarnya sudah ada lam¬pu ‘hijau’ dari Pempus terkait dengan kepastian alokasi anggarannya. “Sudah ada lampu hijau, tinggal me¬nunggu PMK (Per¬aturan Menteri Ke¬uangan) tentang besaran alokasinya. Mudah-mudahan bisa dapat kucu¬ran Rp30 Milyar,” ucap Om Jack berharap. Bagaimana dengan anggaran timbunan, apakah akan ada kelanjutan penganggaran¬nya seperti tahun lalu sebesar Rp9,7 Mil¬yar?. Mantan Kabag Bina Program Setda ini, mengakui bahwa penimbunan lahan juga bagian tidak terpisahkan dari fisik konstruksi kantor. Namun dipastikannya, kalau sudah ada dana pembangunan yang dikucurkan Pusat, maka perencaannya akan dilanjutkan dengan pembangunan kantor Setda dulu. “Tidak ada dana untuk timbunan tahun ini,” katanya. Bagaimana dengan dukungan APBD Kabupaten Bima untuk pem¬bangunan fisik? “Pasti ada karena ke¬wajiban Pemda menyiapkan pendampingan minimal 10 persen dari kucuran Pusat. Itu aturan baku,” sahutnya. Kira-kira berapa kesiapan pastinya dari dukungan APBD murni?, menjawab hal ini, Kepala Bappeda menjelaskan bahwa bila dilihat dari kebutuhan keseluruhan pembangunan fasilitas perkantoran yang akan menelan dana sebesar Rp300 Milyar, maka tidak mungkin akan terpenuhi dalam setahun ang¬garan. “Oleh karena itu sifatnya multiyears dan berkelanjutan. Angka pasti tahun 2012-2013 tergantung Pusat. Mudah-mudahan bisa dapat kucuran Rp30 Milyar atau 10 persen dari total keseluruhan dana Rp300 Milyar itu,” harapnya optimis. (GA. 212*)
