kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. “Surat itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara,” kata PH Pasangan FERSY, Saiful Islam, SH., dan Radiaturrahman, SH., saat membacakan eksepsinya dihadapan majelis Hakim PTUN dalam perkara Nomor 19/G/2012/PTUN-MTR belum lama ini. PH FERSY juga mengklaim bahwa ke¬dua objek sengketa tersebut telah melam¬paui batas waktu, hal mana para penggugat menurut PH FERSY tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan hukum melalui PTUN dalam tenggang waktu 90 hari.“Sehingga kedua surat itu menjadi berkekuatan hukum mengikat karena alasan daluwarsa. Disamping itu, kedua klien saya ini merupakan pasangan calon terpilih berda¬sarkan penetapan oleh KPUD Bima Nomor 41 Tahun 2010 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bima, Drs. Ichwan P. Syamsuddin, M. Ap., tertanggal 14 Juni 2010 dan telah ditetapkan sebagai Bupati dan wakil Bupati Bima terpilih untuk masa jabatan 2010-2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-417 Tahun 2010 dan Kepmendagri Nomor 132.52-418 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Mendagri Gamawan Fauzi tertanggal 2 Agustus 2010,” tandasnya. (GA. 211*)
