Kota Bima, Garda Asakota.-
“Ncai Kapenta mulai tersenyum kembali, terik mentari siang hari tak berasa karena berganti dengan sejuknya udara dari pepohonan yang mulai terlihat rimbun .Tentunya ini semua berkat partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Sangat indah rasanya jika apa yang telah mampu kita capai ini dapat terus kita tingkatkan, bukan saja karena hutan adalah sumber mata air, namun kelestarian hutan juga menjadi warisan yang amat berharga demi kelangsungan hidup anak cucu kita kelak,” demikian penggalan pujian yang disam¬paikan Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin,
saat berkunjung ke kawasan Ncai Kapenta, menghadiri acara Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKM), pada Kamis lalu (6/9). Acara yang berlangsung di hutan Ncai Kapenta ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kota Bima, Hj. Ferra Amelia, SE, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda Kota Bima, Ir. Muhamad Rum beserta Kepala SKPD lingkup Kota Bima, dan ratusan anggota masyarakat kelompok tani HKM. Sebagaimana dilansir Kabag Humaspro melalui Kasubag Pemberitaan, Ihya Gazali, S.Sos, Walikota Bima pada kesempatan berhadapan dengan para petani menjelaskan manfaat HKM bagi masyarakat, diantara¬nya adalah memberikan kepastian akses untuk pengelolaan hutan, serta sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. HKM sendiri merupakan satu diantara wujud pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Waktu pengelolaan¬nya selama 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. “Kesemuanya ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.Selain itu pula, manfaat positif lainnya terjadi hubungan baik dan kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga memberikan sum¬bangan tak ternilai untuk rehabilitasi hutan dan keamanan hutan,” jelasnya. Tentunya semua hal ini tidak akan dapat berjalan efektif jika pemerintah dan masyarakat tidak mampu bekerja sama dan memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Dilain pihak, dinas terkait dalam hal ini dinas kehutanan dan perkebunan kota Bima, harus giat melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi, agar jika ada masalah yang terjadi, dapat segera dianti¬sipasi dengan arif dan bijak. Disisi lain, dinas kehutanan dan perke¬bunan juga diharapkan bekerjasama dengan Dinas pertanian dan peternakan untuk memback-up masyarakat secara totalitas. Dalam laporannya, sambung Ihya Gazali, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir. H. Zulkifli, M.AP, menambahkan bahwa untuk kota Bima, IUP HKM diberikan pada Kawasan hutan produksi seluas 1.050 hektar (HA) pada dua wilayah kelurahan yaitu bagian utara Kota Bima, yaitu wilayah kelurahan Kolo dan Kelurahan jati Baru Kec. Asakota dengan rincian masing-masing seluas 300 Ha (Kolo) dan 750 Ha (Jatibaru).Adapun jumlah masyarakat pengelola hutan sebanyak 1326 kepala keluarga (KK). Di akhir acara Walikota Bima membuka dialog dengan masyarakat tani diantaranya terkait dengan kendala dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kelompok tani hutan kemasyarakatan. dari dialog tersebut didapat masukan positif diantaranya perlu adanya klarifikasi data tapal batas lahan agar tidak terjadi konflik diantara masyarakat kelompok tani. Selain itu, kendala yang dihadapi masya¬rakat adalah kurangnya pasokan air dan infrastruktur jalan.Walaupun mata air sudah ada tepatnya di Nggaro rato namun masih terkendala dengan pendistribusiannya. Kedepannya Walikota akan kembali melihat kondisi mata air di Ncai Kapenta sepulang perjalanan dari Riau. (GA. 212*)
saat berkunjung ke kawasan Ncai Kapenta, menghadiri acara Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKM), pada Kamis lalu (6/9). Acara yang berlangsung di hutan Ncai Kapenta ini dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kota Bima, Hj. Ferra Amelia, SE, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda Kota Bima, Ir. Muhamad Rum beserta Kepala SKPD lingkup Kota Bima, dan ratusan anggota masyarakat kelompok tani HKM. Sebagaimana dilansir Kabag Humaspro melalui Kasubag Pemberitaan, Ihya Gazali, S.Sos, Walikota Bima pada kesempatan berhadapan dengan para petani menjelaskan manfaat HKM bagi masyarakat, diantara¬nya adalah memberikan kepastian akses untuk pengelolaan hutan, serta sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. HKM sendiri merupakan satu diantara wujud pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Waktu pengelolaan¬nya selama 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. “Kesemuanya ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.Selain itu pula, manfaat positif lainnya terjadi hubungan baik dan kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga memberikan sum¬bangan tak ternilai untuk rehabilitasi hutan dan keamanan hutan,” jelasnya. Tentunya semua hal ini tidak akan dapat berjalan efektif jika pemerintah dan masyarakat tidak mampu bekerja sama dan memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Dilain pihak, dinas terkait dalam hal ini dinas kehutanan dan perkebunan kota Bima, harus giat melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi, agar jika ada masalah yang terjadi, dapat segera dianti¬sipasi dengan arif dan bijak. Disisi lain, dinas kehutanan dan perke¬bunan juga diharapkan bekerjasama dengan Dinas pertanian dan peternakan untuk memback-up masyarakat secara totalitas. Dalam laporannya, sambung Ihya Gazali, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir. H. Zulkifli, M.AP, menambahkan bahwa untuk kota Bima, IUP HKM diberikan pada Kawasan hutan produksi seluas 1.050 hektar (HA) pada dua wilayah kelurahan yaitu bagian utara Kota Bima, yaitu wilayah kelurahan Kolo dan Kelurahan jati Baru Kec. Asakota dengan rincian masing-masing seluas 300 Ha (Kolo) dan 750 Ha (Jatibaru).Adapun jumlah masyarakat pengelola hutan sebanyak 1326 kepala keluarga (KK). Di akhir acara Walikota Bima membuka dialog dengan masyarakat tani diantaranya terkait dengan kendala dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kelompok tani hutan kemasyarakatan. dari dialog tersebut didapat masukan positif diantaranya perlu adanya klarifikasi data tapal batas lahan agar tidak terjadi konflik diantara masyarakat kelompok tani. Selain itu, kendala yang dihadapi masya¬rakat adalah kurangnya pasokan air dan infrastruktur jalan.Walaupun mata air sudah ada tepatnya di Nggaro rato namun masih terkendala dengan pendistribusiannya. Kedepannya Walikota akan kembali melihat kondisi mata air di Ncai Kapenta sepulang perjalanan dari Riau. (GA. 212*)
