Kota Bima, Garda Asakota.-
Kejari Bima melalui Kasi Pidsus, I Made Eca Mariartha, SH, mengungkapkan bahwa penanganan terakhir kasus dugaan korupsi APBD Kota Bima tahun 2007 senilai Rp5,1 Milyar dengan tersangka mantan Kepala BPKD, Drs. HM. Yusuf, pihaknya masih menunggu laporan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Mataram.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya dari BPKP bahwa hasil audit in¬ves¬tigasi untuk menentukan jumlah keru¬gian Negara dalam kasus dimaksud sudah ada, hanya saja, pihak BPKP, masih konsul¬tasikan lagi dengan Biro Hukum BPKP. “Kita masih tunggu hasilnya. Setelah hasil audit itu rampung, maka segera kita akan kirim ke Pengadilan Tipikor Mataram untuk disidangkan,” ujar Kasis Pidsus kepada Garda Asakota, Jumat (28/9). Kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Bima ini terkuak, berdasarkan temuan BPK, di mana dana tersebut dicair¬kan pada salah satu Bank tanpa disertai bukti pengeluaran ke¬uangan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti SPM, SP2D serta penggunaan angaran lain yang tidak jelas peruntukan¬nya. “Tidak bisa dipertanggung-jawabkan,” katanya. Selain kasus Khairil dan Yusuf, sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya, kasus kasus Keaksaraan Fungsional (KF) di SKB Bolo, kasus Sumur Bor di Kecama¬tan Sape yang sudah ditetapkan sejumlah tersangka, serta kasus DAK Pendidikan tahun 2007 pada Dikpora Kota Bima masih dalam tahap pendalaman pihaknya. “Untuk kasus-kasus lainnya, kita masih melakukan pendalaman,” tandas Ecca. (GA. 334*)
Kejari Bima melalui Kasi Pidsus, I Made Eca Mariartha, SH, mengungkapkan bahwa penanganan terakhir kasus dugaan korupsi APBD Kota Bima tahun 2007 senilai Rp5,1 Milyar dengan tersangka mantan Kepala BPKD, Drs. HM. Yusuf, pihaknya masih menunggu laporan hasil audit investigasi dari BPKP Perwakilan Mataram.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya dari BPKP bahwa hasil audit in¬ves¬tigasi untuk menentukan jumlah keru¬gian Negara dalam kasus dimaksud sudah ada, hanya saja, pihak BPKP, masih konsul¬tasikan lagi dengan Biro Hukum BPKP. “Kita masih tunggu hasilnya. Setelah hasil audit itu rampung, maka segera kita akan kirim ke Pengadilan Tipikor Mataram untuk disidangkan,” ujar Kasis Pidsus kepada Garda Asakota, Jumat (28/9). Kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Bima ini terkuak, berdasarkan temuan BPK, di mana dana tersebut dicair¬kan pada salah satu Bank tanpa disertai bukti pengeluaran ke¬uangan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti SPM, SP2D serta penggunaan angaran lain yang tidak jelas peruntukan¬nya. “Tidak bisa dipertanggung-jawabkan,” katanya. Selain kasus Khairil dan Yusuf, sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya, kasus kasus Keaksaraan Fungsional (KF) di SKB Bolo, kasus Sumur Bor di Kecama¬tan Sape yang sudah ditetapkan sejumlah tersangka, serta kasus DAK Pendidikan tahun 2007 pada Dikpora Kota Bima masih dalam tahap pendalaman pihaknya. “Untuk kasus-kasus lainnya, kita masih melakukan pendalaman,” tandas Ecca. (GA. 334*)
