atau instansi pemerintahan. Begitupun halnya di Kota Bima, pada hari pertama berkantor Rabu (2/1), Wakil Walikota Bima, H.A. Rahman H.Abidin, SE., didampingi Inspektur Inspektorat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan sidak kehadiran para pegawai di lingkup Pemerintah Kota Bima. Beberapa SKPD seperti Dishubkominfo dan BKP2 juga menjadi sasaran sidak hari pertama masuk kerja di awal tahun 2013 itu. Berdasarkan hasil sidak, dipastikan 98,5 persen PNS di lingkungan Pemkot Bima hadir, sedangkan yang berhalangan hadir hanya para pegawai yang sedang cuti, tugas luar kota, atau mendapat izin dari atasannya. “Kedisiplinan merupakan harga mutlak yang tak dapat ditawar. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ungkap Wawali di sela-sela sidak berlangsung. Dijanjikannya bahwa Sidak ini akan terus dilakukan pada semua SKPD di lingkup Pemkot Bima guna meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran para aparatur daerah dan sekaligus sebagai instrument penerimaan TKD dan penegakan PP 53. Namun diharapkannya pula jangan menjadikan sidak ini menjadi sebuah momok yang menakutkan. “Pupuklah kesadaran dalam diri sendiri untuk disiplin waktu, sehingga kita dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, karena itulah tugas utama kita,” ungkap H. A. Rahman. Ia juga mengingatkan PNS sebagai teladan dan contoh bagi masyarakat, agar jangan sampai memunculkan persepsi negatif dalam masyarakat mengenai pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Karena bagaimanapun tujuan kita selaku pamong adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna menciptakan kemakmuran rakyat,” pesannya mengingatkan. Hal serupa juga dilakukan oleh Wakil Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin HM. Nur, M. Pd, kepada seluruh jajarannya. Pria yang saat ini menjabat sebagai Plt. Bupati Bima, pada hari pertama masuk kantor usai libur Natal dan libur bersama, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke 20 SKPD lingkup Pemkab Bima. Sidak diawali di Dinas Pertambangan dan langsung mengecek tingkat kehadiran PNS dan Honorer. Kepada para pegawai di masing-masing SKPD, Wabup mengingatkan, yang terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka akan diambil tindakan pendisiplinan. ”Tidak ada alasan bagi pegawai untuk menambah libur dari waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, BKD diinstrusikan untuk menindak lanjuti ketidak hadiran pegawai di masing-masing SKPD dengan memberikan tindakan pendisiplinan sesuai aturan yang berlaku,” pesannya. Pada kesempatan Sidak yang didampingi Asisten III dan Kepala BKD, Wabup juga menginstruksikan agar semua SKPD menyelesaikan administrasi keuangan bagi SKPD yang belum menyelesaikan SPJ kegiatan. “Penyelesaian SPJ kegiatan merupakan prasyarat agar dana bisa dicairkan,” katanya. Terkait pelaksanaan tugas rutin Pegawai, Wabup mengharapkan agar karyawan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Di samping itu, baik PNS maupun Honorer daerah harus mengutamakan pelayanan kepada warga secara cepat dan tidak berbelit-belit. (GA. 212*)
