Seleksi tes CPNS dari jalur Honorer Kategori-2 (K2) memang sudah di ambang pintu. Nah, untuk menghindari praktik percaloan ataupun permainan dibalik rekrutmen tersebut, Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, sudah menjamin bahwa pelaksanaan seleksi tenaga honorer K2 yang akan dilaksanakan beberapa bulan kedepan, bersih tanpa adanya rekayasa. “Saya jamin bersih dan tidak ada rekayasa,” tegasnya di sela-sela (sidak) ke sejumlah kantor Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Kamis pagi (5/9).
Dia menegaskan bahwa, semua mekanisme harus dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kesempatan Sidaknya itu, Wawali meminta kepada seluruh pegawai untuk menjadi Humas-nya
Pemerintah agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan rekrutmen PNS dari K2 ini. “Jangan sampai ada masyarakat yang tertipu oleh calo yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Bima atau pejabat tertentu”, ingatnya.
Kamis pagi, Aji Man, melalukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SKPD. Sidak itu diawalinya di Kesbangpol dan Linmas, kemudian berlanjut ke Bappeda, DPPKAD (Bagian Aset dan Pendapatan), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Pelayanan Terpadu, Inspektorat, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di sejumlah kantor yang didatangi Wawali menjadi penerima apel pagi dan memberikan arahan kepada para pegawai setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Wawali mengingatkan bahwa apel pagi bukan sekedar rutinitas tanpa makna, namun merupakan barometer untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan aparatur negara. “Kunci sukses adalah disiplin”, ujar. Jika disiplin pada kalangan aparatur sudah bisa ditegakkan, maka pelayanan prima pun bisa terwujud.
Untuk mewujudkan PNS yang andal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
Ia pun menyoroti masih kurangnya rasa tanggung jawab pada kalangan pegawai negeri sipil. Tanggung jawab tersebut bukan hanya dalam kinerja sehari-hari, namun juga pada rasa memiliki serta keinginan untuk merawat dan menjaga kebersihan bangunan maupun berbagai fasilitas kantor. “Kantor terlihat kurang terawat”, ungkapnya. “Kita perlu melakukan gotong royong secara terjadwal. Itu juga berguna untuk membangun rasa kebersamaan,” sambungnya Pimpinan SKPD dimintanya untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara ketat dan berkelanjutan. “Tingkat kedisiplinan pegawai pada dasarnya merupakan tanggung jawab pimpinan Satker, juga menjadi tolok ukur sejauh mana keberhasilan seorang pimpinan dalam menjalankan manajemen kantor,” tandasnya. (GA. 212*)
