Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP), Kamis siang (19/1), menghadiri Rapat Konsultasi dengan segenap Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bima. Beberapa agenda yang dibahas diantaranya rencana mulai difungsikannya beberapa SKPD di kantor induk Pemkab Bima Kecamatan Woha, rencana pembangunan Kantor DPRD di Ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan dan rencana penyesuaian jam kerja DPRD dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja.
Selain itu, juga dibahas pengamanan kantor Pemerintahan, Peraturan Bupati (Perbup) tentang perjalanan dinas dan penanganan bencana alam.
Bupati Bima di hadapan Ketua DPRD, Murni Sucianti, dan Wakil Ketua DPRD, Nukrah S.Sos, dan segenap anggota dewan, menegaskan bahwa bangunan yang ada di sekitar sekretariat daerah di lokasi kantor yang baru juga telah berdiri 8 SKPD. Delapan SKPD ini, kata dia, akan diupayakan secepat mungkin untuk dapat ditempati. "Sekarang masih menunggu kesiapan dari PLN untuk memasang dan menyiapkan daya listrik mengingat kebutuhan listrik ini penting bagi keberlanjutan kinerja SKPD," unkapnya.
Menurutnya, beberapa dinas yang sudah siap berkantor di gedung haru yaitu Dikpora, BPBD, Catatan Sipil, Perhubungan, BPKAD, Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Pol.PP. Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan dukungan legislatif agar rencana ini dapat dilanjutkan.
Bupati juga menyampaikan bahwa, menyusul kehadiran Menteri PU di Kabupaten dan Kota Bima, telah berkomitmen untuk membantu penyelesaian bangunan fisik kantor Pemkab Bima di Woha. "Kita tentu saja sama sama berharap agar pembangunan pusat pelayanan dan perkantoran tersebut dapat dituntaskan tahun ini," imbuh Bupati yang saat itu hadir bersama Sekda, Asisten, Kepala BPKAD, Kepala BPBD, Kepala Dikbudpora, Kadis PU, Kadis Perumkim, Kepal Bappeda, Kepala Bag Hukum, Kepala Bagian Adm Pemerintahan , Kabag Umum, Kabag OPA dan Kabag AP.
Salah satu pembicaraan penting lainnya yang dibahas adalah terkait dengan penanganan bencana. Harus disadari, kata dia, terjadinya banjir bandang menyebabkan lebih dari 90 porsen sarana perkantoran Pemkab Bima yang ada di Kota Bima terdampak banjir. Meskipun setelah dilakukan pembersihan, kondisi kantor diakuinya tidak bisa digunakan lagi secara optimal. (GA.Ompu Me'e*)
